Wajah Ganda BHP

Sebagian kita bersyukur dengan kehadiran UU No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU-BHP), sebagian lain merutukinya. Apapun itu, yang jelas bila politik pendidikan relatif stabil seperti sekarang, tidak lama lagi unit-unit pendidikan formal-sekolah, madrasah, universitas-akan beralih rupa menjadi Badan Hukum Pendidikan (BHP).

Sejumlah elemen, yang dapat kita sebut “kontra BHP”, secara hiperbolik meramalkan kelak ‘sekolah’ akan hilang, dilibas ‘badan hukum pendidikan’ (lihat misalnya buku Darmaningtyas, Subkhan, dan Fahmi-Panimbang,Tirani Kapital dalam Pendidikan: Menolak UU BHP [Badan Hukum Pendidikan] hal. 68). Kalau ini benar, nantinya kamus-kamus baru mungkin akan menempatkan ‘sekolah’ sebagai jenis kata archaic, kuno, old-fashioned.

Satu Undang-undang, Dua Muka

Keberatan atas UU-BHP tidak lepas dari roh yang mendasarinya. Agak sukar menangkap roh ini karena semua policy texts, termasuk UU-BHP, menggunakan konstruksi bahasa ideal. Pasal 3 UU-BHP misalnya meneguhkan komitmen “memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada jenjang pendidikan tinggi”. Konstruksi ini pasti melahirkan sebuah psikologi “apa yang salah dengan memajukan pendidikan, dan otonomi?”. Pasal 42 (1) menyatakan bahwa sebuah BHP dapat “melakukan investasi dalam bentuk portofolio”, meskipun Pasal 4 (1) sifat”nirlaba” sebuah BHP. Pasal 46 (1-2) mengatur kewajiban BHP merekrut kelompok masyarakat miskin setidaknya 20% dari total peserta didik baru dan memberikan beasiswa bagi peserta didik kurang mampu setidaknya 20% dari total peserta didik. Ditangkap awam, psikologi yang muncul adalah “betapa mulia BHP, berbisnis tanpa nafsu mencari untun. Ia seperti pedagang jujur, mencari untung tanpa harus mencekik dengan harga melambung.”

Begitulah watak policy text, sarat beautifully constructed language. Tetapi policy scholars punya rumus lain. Sebuah policy text selalu punya celah masalah karena ia lahir dari discourse (lihat Gale, 2001; Bacchi, 2000; Olssen, Codd, & O’Neill,2004) yang tidak universal dan tidak pula netral. Sebuah discourse menurut Foucault adalah sistem yang menghakimi, orang menyebutnya pula ‘ideologi’, manhâj, yang berperan layaknya sebatang bedil “bagi [teguhnya] kuasa dan kendali” (lihat karya Foucault, The Archeology of Knowledge dan Society Must be Defended). Yang memuakkan dari policy discourse adalah wataknya yang menutup-nutupi maksudnya yang “asli”, sebuah deception dengan medium bahasa, serigala berbulu domba.

Lantas, discourse apa di balik BHP? Jamak dikatakan, skenario neoliberal ada di baliknya. Ini dikemukakan oleh misalnya Prof. Tilaar (lihat Manifesto Pendidikan Nasional hal. 143). Paham neoliberal, ‘neoliberalisme’, adalah reinkarnasi ‘liberalisme’, ada pula yang menyebutnya mazhab yang sama sekali baru (lihat Thorsen & Lie, What is Neoliberalism). Liberalisme percaya pada kebebasan individu, neoliberalisme mengimani kemuliaan pasar bebas sekaligus menyangkal peran negara. Apa salah membungkam negara? Lugasnya, apa yang salah dengan neoliberalisme, nyatanya ia inevitable, tak terhindarkan. Kenyataannya kapital trans-national corporations, jantung dan darah yang menghidupi para neoliberal, menelusup ke semua lini dari bank, rentenir, kafe, warung angkring, partai politik, universitas, ruang-ruang kuliah hingga halaqah dan khotbah-khotbah. So what gitu lho? Tentu, analisis ekstra hati-hati diperlukan untuk menjawabnya. Tapi,  dini-dini Thorsen dan Lie berpesan bahwa “tidak tampak seorangpun menulis neoliberalisme secara simpatik atau setidaknya netral”. Jadi jelas, betapa problematik neoliberalisme (lihat lagi, What is Neoliberalism). Di mana watak neoliberal UU-BHP, faktanya banyak pasal di dalamnya justru mengikat negara dengan berbagai kewajiban. Banyak indikasinya, tetapi dua saja lebih dari cukup untuk tulisan ini.

Pertama, komitmen “serius” penyediaan dana oleh pemerintah terbatas bagi satuan pendidikan milik pemerintah (Pasal 41). Ini jelas wujud kepercayaan bahwa peran negara-untuk memenuhi hajat publik terhadap the basics, pendidikan-harus ditekan. Kedua, meskipun BHP dijalankan secara nirlaba ia juga lembaga bisnis (Pasal 4 dan Pasal 42). Ini cermin dari asosiasi neoliberalisme dengan fundamentalisme pasar. Pasar adalah aktor utama, dan dunia pendidikan dengan sendirinya harus patuh pada mekanismenya. Ia bahkan harus menjadi salah satru actor di dalamnya.

BHP: humanisasi versus kapitalisasi

Watak neoliberal BHP membawa konsekuensi lanjutan bagi praksis pendidikan,dan secara mendasar bagi ideal tentang manusia. Kepercayaan neoliberal pada pasar menempatkan segala hal sebagai komoditas dagang, tak peduli apapun: pengetahuan, institusi pendidikan berikut kualitasnya, bahkan kapasitas peserta didik dan manusia. Proses lanjutannya gamblang, komoditas ini akan dimanipulasi demi maksimalisasi keuntungan. Prinsip ini mereduksi makna pendidikan, manusia, dan kemanusiaan. Memandang anak didik dan manusia dalam konsiderasi ekonomis berarti mereka sebatas homo economicus. Mereka bermakna tapi sebatas jangkauan kalkulasi ekonomis. Senafas dengan pandangan ini, pendidikan adalah situs bagi homo economicus. Jadi, pendidikan hanya akan mengembangkan atribut ekonomis, atribut lain direpresi agar tidak tumbuh menjadi kesadaran. Bila ini terjadi, pendidikan adalah jalan lapang dehumanisasi.

Institusi pendidikan di tangan para neoliberal adalah tempat pasar memesan tenaga kerja yang juga harus selaras dan mendukung akumulasi kapital itu sendiri. Ada dua konsekuensi potensial cara pandang ini. Pertama, dianggap komoditas pendidikan dan institusi pendidikan adalah dagangan. Kualitas baik yang melekat pada sebuah institusi tidak akan di-sharing sebagai “kekayaan bersama” sebuah peradaban tapi dimonopoli untuk kemudian ditebus dengan harga mahal. Akibatnya, akses terhadap pendidikan berkualitas menjadi sulit kalau bukan tertutup. Konsekuensi lanjutannya, masyarakat akan terbelah: para well-educated affluent versus kaum miskin yang dibodohkan oleh pendidikan yang tuna mutu-diskriminasi yang kelewat sempurna.

Kedua, karena harus sejalan dengan pasar, institusi pendidikan potensial menjadi alat justfikasi akademis skenario pasar, dan bukan tidak mungkin, menerabas batas etik akademik. Indikasinya lama tercium walau sukar dibongkar: lembaga pendidikan adalah tempat pesan stempel ilmiah. Bila ini terjadi, institusi pendidikan adalah kastil sempurna bagi apa yang oleh Julien Benda digambarkan sebagai  “khianat kaum cendekiawan”.

Sebagian besar kita mungkin pesimis perihal keberhasilan agenda kontra BHP. Karenanya, bila toh pada akhirnya agenda ini kandas, penting bagi masyarakat pendidikan, sebelum buru-buru mengganti plang nama sekolah dan universitas mereka, untuk memikirkan dalam-dalam untuk apa sesungguhnya sekolah dan universitas didirikan: menyemai-wujudkan atau sebaliknya secara mengerdil-matikan kemanusiaan.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply