JANGKAR FUNDAMENTALISME DAN RADIKALISME

Secara historis, kemunculan dan eksistensi kelompok fundamentalis,[1] garis keras atau radikal di kalangan umat Islam Indonesia bukanlah hal yang sama sekali baru. Pada awal abad ke-20, dalam peningkatan semangat nasionalisme dan deprivasi ekonomi yang kian parah di kalangan pribumi, radikalisme Muslim diambil alih oleh kelompok-kelompok Sarekat Islam (SI) lokal. Seperti diperlihatkan sejarawan Sartono Kartodirdjo dan Kuntowijoyo dalam beberapa kajiannya, radikalisme SI lokal menunjukkan amalgamasi “ideologi” revivalisme Islam; Mahdisme atau Ratu Adil; dan antikolonialisme. Pada gilirannya, eskatologisme sangat kentara dalam gerakan-gerakan SI lokal, dan semacamnya.[2]

Eskatologisme gerakan radikal Muslim kelihatan makin surut pada masa-masa selanjutnya, untuk digantikan ideologi politik Islam. Partai-partai Islam yang bermunculan di masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno telah menyedot perhatian masyarakat Muslim. Hiruk-piruk politik ketika itu seakan mempersempit ruang gerak bagi tumbuhnya radikalisme. Hal ini dapat dimengerti mengingat partai-partai Islam, seperti Masyumi, NU, SI, dan Perti benar-benar menjadi aspirasi umat Islam. Sejak zaman kemerdekaan hingga Dekrit Presiden 1959, dasar negara menjadi perdebatan sengit di Majelis Konstituante dan komunitas-komunitas masyarakat Muslim. Itu sebabnya, radikalisme Islam tidak begitu nampak dalam percaturan politik nasional. Kecuali, gerakan pemberontakan yang dilakukan Darul Islam (DI/TII) di beberapa daerah, seperti di Jawa Barat (Kartosuwiryo)[3] dan Aceh (Daud Beureuh) dan pemberontakan PRRI-Permesta di Sumatera Barat.

Pada periode selanjutnya, ketika umat Islam semakin dipinggirkan oleh rezim Orde Baru dengan berbagai kebijakannya yang merugikan umat Islam, seperti larangan rehabilitasi Masyumi, fusi partai-partai Islam (1973), dan penerapan asas tunggal Pancasila bagi partai politik dan ormas (1984) mulai banyak lagi bermunculan gerakan radikalisme. Era 1980-an, rezim Orde Baru dikejutkan dengan munculnya kelompok-kelompok Muslim garis keras, seperti kelompok Imron, Salman Hafidz, dan Warsidi, yang biasa disebut secara keseluruhan oleh aparatur keamanan sebagai “Komando Jihad”.[4] Begitu juga gerakan Warman, pengeboman BCA dan Candi Borobudur dan peristiwa Tanjung Priok yang disebut sebagai bentuk perlawanan umat Islam terhadap pemerintah yang mengakibatkan munculnya radikalisme.[5] Sikap pemerintah yang terlalu keras kepada umat Islam tampaknya menjadi titik masuk bagi tumbuhnya radikalisme di mana-mana.[6] Karena itu, radikalisme muncul bersamaan dengan sikap rezim penguasa yang merugikan aspirasi Islam.

Sementara itu, ada fenomena lain yang terjadi di dalam gerakan Islam yang menunjukkan hubungan yang mesra dengan rezim Orde Baru, meski tetap berpandagan radikal dalam beragama. Adam Schwarz dalam bukunya “A Nation in Waiting: Indonesia Search for Stability, (1999), telah mengamati DDII dan KISDI, sebagai bagian dari gerakan Islam yang mendukung rezim Soeharto di awal 1990-an. Dikemukakan Schwarz, kedua kelompok itu memiliki ciri khas; (1) menafsirkan hukum Islam secara kaku, (2) bersikap anti Barat dan Agama Semit, dan (3) kritis terhadap etnik China dan umat Kristen, yang  secara ekonomi dan politik lebih mapan ketimbang kelompok Islam militan.[7]

Pandangan radikal DDII dan KISDI ini oleh Robert W. Hefner, digambarkan sebagai kelompok yang tidak setuju dengan apa yang mereka anggap sebagai bias liberal di lingkungan IAIN maupun Departemen Agama. Karena itu, mereka kecewa dengan Departemen Agama, yang dimotori Munawir Sjadzali (1983-1993), yang mengirimkan para sarjananya sekolah di universitas-universitas Amerika Serikat dan Eropa Barat, bukan ke Timur Tengah. Kemarahan orang-orang DDII kian bertambah ketika beberapa lulusan Ph. D., seperti Nurcholish Madjid dan Harun Nasution, pulang ke tanah air mendakwahkan ajaran-ajaran neo-modernisme Fazlur Rahman dan rasionalisme Mu’tazilah, yang oleh DDII dianggap terlalu toleran, humanistik, dan juga terlalu liberal secara teologis.[8]

Pandangan teologis seperti ini sebenarnya lebih didasari oleh pemahaman yang skriptural terhadap teks-teks agama. Menurut R. William Liddle, Islam skripturalis yang direpresentasikan Media Dakwah adalah kelompok Islam yang tidak memandang diri mereka terlibat dalam kegiatan intelektual yang mencoba mengadaptasikan pesan-pesan Muhammad dan makna Islam ke dalam kondisi-kondisi sosial di penghujung abad kedua puluh ini. Menurut mereka, pesan-pesan dan makna itu sebagian besarnya sudah jelas termaktub di dalam al-Qur’an dan Hadits, dan hanya perlu diterapkan dalam kehidupan. Karena itu, mereka cenderung berorientasi kepada syariat.[9]

Itulah radikalisasi yang dialami DDII dan KISDI, yang masih dalam tahap wacana, dan belum sampai pada aksi gerakan yang mengarah pada kekerasan fisik. Berbeda dengan sejarah besar yang telah dilakukan gerakan Islam pendahulunya yang pernah mengalami radikalisasi yang luar biasa, seperti yang telah diperankan Darul Islam dan geraka-gerakan sempalan; Imron, Warsidi, salman Hafizh, dan Warman. Perjalanan gerakan Islam yang direpresentasikan DDII dan KISDI di masa Orde Baru tampak lebih halus (soft radical), dengan mencoba merangkul rezim penguasa, untuk mencapai tujuan politik jangka panjang, yakni Islamisasi negara dalam konteks yang lebih formal. Mereka tidak banyak melakukan perlawanan kepada rezim, melainkan memanfaatkan rezim untuk menghantam musuh-musuhnya secara strategis.

Tentunya ini berbeda dengan gerakan Islam di Timur Tengah, yang sering dicap sebagai “Islam fundamentalis” guna menunjuk sikap kelompok Islam yang menolak tatanan sosial yang ada dan berusaha menerapkan suatu model tatanan tersendiri yang berbasiskan nilai-nilai keagamaan.[10] Oliver Roy, Bernard Lewis, dan Samuel P. Huntington misalnya menyebut fundamentalis Islam untuk melihat gerakan Islam yang berorientasi pada negara Islam, anti-Barat, dan melakukan aksi kekerasan, seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jama’ati Islami, dan Islamic Salvation Front (FIS).[11] Bahkan, Media Internasional seperti BBC London, NHK Tokyo, dan The New York Book Review, CNN sering memberitakan gerakan Islam sebagai fundamentalis.[12]

Komentar miring dari intelektual Barat terhadap gerakan Islam yang disebutnya sebagai fundamentalis secara empirik disebabkan oleh berbagai aksi kekerasan yang dilancarkan umat Islam, terutama di Timur Tengah; Iran, Sudan, Irak, Lebanon, Somalia, Afghanistan, Libya, dan lain sebagainya. Edward W. Said telah mencatat insiden kekacauan yang dilakukan umat Islam. Yakni, (1) sejak 1983 di Lebanon, sekitar 240 marinir Amerika Serikat gugur dalam sebuah ledakan bom yang diduga dilakukan kelompok Islam radikal dan aksi peledakan bom bunuh diri oleh seorang Muslim di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Beirut. (2) Tahun 1980-an, sejumlah warga negara Amerika disandera oleh kelompok Syi’ah di Lebanon dan ditawan dalam jangka waktu yang lama. (3) Pembajakan penerbangan TWA di Beirut 14-30 Juni 1985 dan beberapa kekejaman bom di Prancis yang kira-kira terjadi bersamaan. (4) Peledakan penerbangan Pan Am nomor 109 di atas Lockerbie, Skotlandia (1988). (5) Aksi pemboman World Trade Center (WTC) tahun 1993, yang diyakini dilakukan oleh Syekh Omar Abdul Rahman. (6) Fatwa Imam Khomeini terhadap Salman Rushdi (14 Pebruari 1989) dan iming-iming hadiah Miliaran dolar bagi  pembunuhnya. (6) Juga aksi bom bunuh diri warga Palestina terhadap pemukiman Yahudi-Israel[13] serta penyanderaan warga Barat di Mindanao, Filiphina yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. (7) Pembunuhan pejabat pemerintah, intelektual, dan jurnalis di Mesir dan Algeria; penyanderaan, pembajakan, penyerangan kepada Kristen Koptik dan para turis di  Mesir oleh Jamaah al-Islamiyyah. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam, seperti Hizbullah, Jihad, dan Jundullah membuat image Islam sebgai agama yang irasional, fanatik dan gemar melakukan kekerasan.[14]

Dengan didukung oleh aksi-aksi kekerasan seperti ini mereka sangat yakin bahwa Islam adalah agama teroris, yang direpresentasikan oleh gerakan-gerakan Islam radikal. Kendati demikian, John L. Esposito mengkritik penamaan fundamentalisme yang dicirikan pada sifat “kembali kepada kepercayaan fundamental agama” (al-Qur’an dan Sunnah) secara literal. Istilah fundamentalisme bagi Esposito terasa lebih provokatif, dan bahkan pejoratif sebagai gerakan yang pernah dilekatkan pada Kristen sebagai kelompok literalis, statis, dan ekstrem. Pada gilirannya, fundamentalisme sering disamakan dengan ektremisme, fanatisme, aktivisme politik, terorisme dan anti-Amerika. Karena itu, Esposito lebih suka menamakan revivalisme Islam atau aktivisme Islam, yang memiliki akar tradisi Islam.[15]

Senada dengan Esposito, Nira Yuval-Davis dan Gita Saghal dalam artikel mereka, The Uses of Fundamentalism (1994), juga menyatakan bahwa Istilah “fundamentalisme” tidak mengacu pada penganut suatu agama yang taat pada teks. Keduanya melihat hal itu sebagai pilihan individu. Fundamentalisme juga bukan sekadar persoalan mempertahankan adat dan tradisi. Mereka mendefinisikan fundamentalisme sebagai gerakan politik modern yang menggunakan agama sebagai dasar dari usaha memenangi, mengonsolidasi kekuasaan, dan memperluas kontrol sosial.

Gerakan fundamentalis, menurut Davis dan Saghal, tidak merupakan fenomena yang homogen. Fundamentalisme dapat bersekutu dengan berbagai kecenderungan politik di berbagai negara. Fundamentalisme dapat muncul sebagai bentuk ortodoksi, yang memelihara nilai-nilai tradisional. Atau sebagai fenomena kebangkitan radikal yang membebaskan agama dari ketidakmurnian dengan “kembali kepada sumber-sumber (teks) yang asli”.

Dalam kaitan itu, fundamentalisme, masih menurut Davis dan Saghal, dapat tumbuh di kalangan minoritas yang tertindas dan terus didiskriminasi, termasuk kelompok minoritas dalam mayoritas dan di antara kelompok mayoritas sendiri. Fundamentalis agama bersandar sepenuhnya pada teks ajaran yang suci, tetapi acapkali juga berkaitan dengan pemimpin yang penuh karisma.


[1] Istilah fundamentalisme sebenarnya belum final dan masih menyisakan perdebatan keras. Ilyas Ba-Yunus PhD dari The State University of New York College di Cortland dalam artikelnya, The Myth of Islamic Fundamentalism (1997), mempertanyakan mengapa tidak ada yang menggunakan istilah fundamentalisme demokrasi, fundamentalisme kapitalis, fundamentalisme sosialis, atau fundamentalisme sekularis?
[2]Azyumardi Azra, “Muslimin Indonesia: Viabilitas “Garis Keras”, dalam Gatra edisi khusus 2000, hlm. 44.
[3]Berawal dari kisruh dalam tubuh militer pada awal kemerdekaan, Kartosuwiryo memberontak dan memproklamirkan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya, Jawa Barat, 7 Agutus 1949. Proklamasi Kartosuwiryo mendapat dukungan dari Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan (20 Januari 1952), Abu Daud Beureuh di Aceh (21 September 1953), Ibnu Hajar dari Kalimantan Barat, dan Amir Fatah dari Jawa Tengah. Lihat Tempo, 5 Maret 2000, hlm. 19.
[4] Azyumardi Azra, “Muslimin Indonesia: Viabilitas “Garis Keras”, dalam Gatra edisi khusus 2000, hlm. 44-45.
[5]Lihat Laporan Tempo, “NII: Islam atau Negara Islam?”, 5 Maret 2000, hlm. 15
[6]Ibid.
[7]Adam Schwarz, A Nation in Waiting: Indonesia Search for Stability, (Washing: Allen & Unwin, 1999), hlm. 330-331. Lihat penjelasan G.H. Jansen dalam bukunya Islam Militan, Penerjemah: Armahedi Mahzar, (Bandung: Pustaka, 1980). Bandingkan pula dengan Nazih Ayubi, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World, (London and New York: Routledge, 1993).
[8]Robert W. Hefner, Civil Islam: Islam dan Demokrasi di Indonesia, (Jakarta: ISAI, 2001), hlm. 196-197.
[9]R. William Liddle, “Skripturalisme Media Dakwah: Suatu Bentuk Pemikiran dan Aksi Politik Islam di Indonesia Masa Orde Baru”, dalam Mark R. Woodward (ed), Jalan Baru Islam, Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia, Penerjemah: Ihsan Ali Fauzi, Cet. I, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 304.
[10]Lihat Tarmizi Taher, “Anatomi Radikalisme Keagamaan dalam Sejarah Islam”, dalam Bahtiar Effendy dan Hendro Prasetyo (peny), Radikalisme Agama, (Jakarta: PPIM-IAIN, 1998), hlm. 6.
[11]Oliver Roy, The Failure of Political Islam, (London:  I.B. Tauris & Co Ltd, 1994), hlm. 2-4. Padahal, seperti dikemukakan Jan Nederveen Pieterse dalam artikel berjudul Fundamentalism discourse: enemy images, (1994) sebagai sebuah  notion yang populer, istilah “fundamentalisme” sangat kaya resonansi dan perbandingan. Ia juga mempertanyakan mengapa istilah “fundamentalisme” ditolak kalau dikaitkan dengan masalah etnisitas dan jender, tetapi ditempelkan dengan agama, sehingga menciptakan citra musuh yang harus dibasmi?
[12]Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme, Jakarta: Paramadina, 1996,  hlm. 37.
[13]Edward W. Said,  Covering Islam, (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. xiv-xvi.
[14]John L. Esposito, “Introduction” dalam John L. Esposito (ed.) Political Islam, Revolution, Radicalism, or Reform, (USA: Lynne Rienner Publishers, 1997), hlm. 3.
[15]John L. Esposito, The Islamic Threat Myth or Reality?, (Oxford: Oxford University Press, 1992), hlm. 7-8.

* Penulis adalah Sekretaris Umum Ikatan ALumni Qudsiyyah (IKAQ) Kudus

* Tulisan ini merupakan bahan pengantar Bahsul masail Mauduiyyah PWNU Jateng tahun 2006.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply