Taksonomi Fundamentalisme

1.      Tamhid

Biasanya, terorisme lahir dari rahim radikalisme dan fundamentalisme. Fundamentalisme lebih mengacu pada ideologi, sementara radikalisme mengacu pada gerakan. Kaum fundamentalis gerakannya hampir selalu radikal, dan Kaum Radikalisme bisasanya sistem ideologinya fundamental. Fundamentalisme bukanlah sekedar paham yang kembali kepada kepercayaan fundamental agama (al-Qur’an dan Sunnah) secara literal. Lebih dari itu, fundamentalisme adalah gerakan politik modern yang menggunakan agama sebagai dasar dari usaha memenangi, mengonsolidasi kekuasaan, dan memperluas kontrol sosial.

Konsep jihad -yang sering dipakai sebagai justifikasi findamentalisme yang melahirkan teror berbaju agama- sesungguhnya konsep yang santun. Ia tidak membenarkan tindakan machiavellis (menghalalkan segala cara) untuk memetik sebuah kemenangan. Jihad dalam konsepsi fiqh tidak melibatkan warga sipil, apalagi anak-anak dan perempuan. Karena itu menjadi wajar jika fiqh jinayat mengkategorikan aksi teroris kedalam bingkai hirabah.

Kendati saat ini sudah mulai muncul kesadaran pemahaman di kalangan Barat untuk membedakan Islam sebagai agama dan terorisme yang dilakukan sebagian Muslim, tapi kecurigaan, atau bahkan upaya untuk selalu menghubungkan Islam –eksplisit maupun implisit –dengan terorisme masih terus berjalan. Realitas ini tentu perlu disikapi secara kritis dan arif serta perlu dicari penyelesaiannya secara menyeluruh.

Untuk itu, demi mengurangi frekuensinya, kalau mungkin bahkan menghilangkan terorisme, kita semua (umat Muslim, Dunia Barat, dan umat manusia secara keseluruhan) mesti mau melihat kelemahan masing. Barat, khususnya AS, tidak bisa lagi bersikukuh sekadar untuk menyebarkan bentuk demokrasi ala Barat yang belum tentu kompatibel dengan dunia lain. Negara ini dituntut untuk menyebarkan demokrasi substantif yang entitasnya adalah moral.

Bersamaan dengan itu, Muslim fundamentalis menjadi niscaya untuk mau melihat realitas kehidupan dengan segala keragamannya, serta menyikapinya sebagai sunnatullah sebagaimana diajarkan agama mereka. Dalam perspektif ini, mereka perlu mereformulasi keberagamaan mereka menjadi keberagamaan transformatif yang berdampak nyata pada perbaikan kehidupan umat manusia; bukan keberagamaan egoistis demi kepentingan diri dan kelompok sendiri.

II.       Karakteristik gerakan dan ideologi

Study tentang gerakan Islam modern sering menggunakan istilah fundamen-talisme, revivalisme, Islamisme dan radikalisme secara bergantian untuk maksud penyederhanaan (simplifikasi). Namun sebenarnya mereka memiliki karakteristik umum (common characteristics) dan keunikan (peculiarities) tersendiri, sebagaimana ditunjukkan oleh riset Nazih Ayubi.[1]

Gerakan reformisme Islam secara makro dapat dibedakan menjadi [1] Modernisme yang diusung oleh Muhammad ‘Abduh dan Jamaluddin al-Afghani yang berpandangan bahwa Islam adalah sistem keyakinan yang sempurna, tetapi cukup fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan modern (modernitas); [2] Salafisme menekankan kepada sumber Islam yang otentik, skripturalis dan tradisionalis, seperti direpresentasikan oleh Wahhabiyah, Sanusiyyah, Mahdiyyah, Rashid Rida dan tokoh al-Ikhwan al-Muslimun awal, seperti Hasan al-Banna; [3] Fundamentalisme, [2] yang sebenarnya hampir sama dengan salafisme, namun kurang simpatik terhadap fiqh. Mereka lebih meyakini bahwa Islam adalah agama, dunia dan negara (din, dunya, dawlah) secara bersamaan. Dari sini kemudia muncul neo-fundamentalisme Islam yang lebih radikal dan militan, sebagaimana ditunjukkan oleh Takfir wa al-Hijrah, al-Jihad, dan Jama‘at al-Fanniyyah al-‘Askariyyah (Technical Military Academy); .

Secara kategorial eksistensi ideologi mereka dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut. Secara sosiologis, fundamentalisme sering dikaitkan dengan nilai-nilai yang telah ketinggalan zaman atau tidak relevan lagi dengan perubahan dan perkembangan zaman; secara kultural, fundamentalisme menunjukkan kecenderungan kepada sesuatu yang vulgar dan tidak tertarik pada hal-hal yang bersifat intelektual; secara psikologis, fundamentalisme ditandai dengan otoritarianisme, arogansi, dan lebih condong kepada teori konspirasi. Secara intelektual, fundamentalisme dicirikan oleh tiadanya kesadaran sejarah dan ketidakmampuan terlibat dalam pemikiran kritis; dan secara teologis, fundamentalisme diidentikkan dengan literalisme, primitivisme, legalisme dan tribalisme; sedangkan secara politik, fundamentalisme dikaitkan dengan populisme reaksioner.[3]

Olivier Roy membedakan antara fundamentalisme Islam tradisional dan modern. Fundamentalisme tradisional (‘ulama) dicirikan oleh oligarki klerikal (clerical oligarchy) sebagaimana ditunjukkan oleh Syi’ah. Islam Syî‘ah memberikan otoritas sangat besar kepada ‘ulama untuk menafsirkan doktrin agama. Tafsir mereka pun bersifat absolut. Sedangkan fundamentalisme modern dicirikan oleh orientasi yang kuat kepada politik dengan menjadikan Islam sebagai ideologi. Islam ditafsirkan sebagai ideologi yang diperhadapkan dengan ideologi modern seperti kapitalisme, liberalisme atau sosialisme. Mereka tidak dipimpin oleh ulama, tetapi oleh “intelektual sekuler” yang secara terbuka mengklaim sebagai pemikir religius. Mereka berpendapat bahwa karena semua pengetahuan itu bersifat ilahi dan religius; maka ahli kimia, teknik, insinyur, ekonomi, ahli hukum adalah ulama.[4]

Kaum fundamentalisme modern inilah yang sering dikatakan sebagai radikalisme Islam karena lahir sebagai reaksi munculnya nasionalisme sekular. Jika salafisme mendapatkan inspirasi dari ide-ide normatif Islam, dan modernisme berusaha untuk menggabungkan unsur-unsur Islam dan Barat, maka radikalisme Islam menggambarkan sistesis kreatif salafisme dan modernisme.[5]

III.   Pengalaman Indonesia

Secara historis, kemunculan dan eksistensi kelompok fundamentalis Islam Indonesia bukanlah hal yang sama sekali baru. Pada awal abad ke-20, dalam peningkatan semangat nasionalisme dan deprivasi ekonomi yang kian parah di kalangan pribumi, radikalisme Muslim diambil alih oleh kelompok-kelompok Sarekat Islam (SI) lokal. Seperti diperlihatkan sejarawan Sartono Kartodirdjo dan Kuntowijoyo dalam beberapa kajiannya, radikalisme SI lokal menunjukkan amalgamasi “ideologi” revivalisme Islam; Mahdisme atau Ratu Adil; dan antikolonialisme. Pada gilirannya, eskatologisme sangat kentara dalam gerakan-gerakan SI lokal, dan semacamnya.[6]

Hiruk-piruk politik ketika itu seakan mempersempit ruang gerak bagi tumbuhnya radikalisme. Hal ini dapat dimengerti mengingat partai-partai Islam, seperti Masyumi, NU, SI, dan Perti benar-benar menjadi aspirasi umat Islam. Itu sebabnya, radikalisme Islam tidak begitu nampak dalam percaturan politik nasional. Kecuali, gerakan pemberontakan yang dilakukan Darul Islam (DI/TII) di beberapa daerah, seperti di Jawa Barat (Kartosuwiryo)[7] dan Aceh (Daud Beureuh) dan pemberontakan PRRI-Permesta di Sumatera Barat.

Pada periode selanjutnya, ketika umat Islam semakin dipinggirkan oleh rezim Orde Baru dengan berbagai kebijakannya yang merugikan umat Islam, seperti larangan rehabilitasi Masyumi, fusi partai-partai Islam (1973), dan penerapan asas tunggal Pancasila bagi partai politik dan ormas (1984) mulai banyak lagi bermunculan gerakan radikalisme. Era 1980-an, rezim Orde Baru dikejutkan dengan munculnya kelompok-kelompok Muslim garis keras, seperti kelompok Imron, Salman Hafidz, dan Warsidi, yang biasa disebut secara keseluruhan oleh aparatur keamanan sebagai “Komando Jihad”. Sikap pemerintah yang terlalu keras kepada umat Islam tampaknya menjadi titik masuk bagi tumbuhnya radikalisme di mana-mana. Karena itu, radikalisme muncul bersamaan dengan sikap rezim penguasa yang merugikan aspirasi Islam. [8]

Sementara itu, ada fenomena lain yang terjadi di dalam gerakan Islam yang menunjukkan hubungan yang mesra dengan rezim Orde Baru, meski tetap berpandagan radikal dalam beragama. DDII dan KISDI adalah gerakan Islam yang mendukung rezim Soeharto di awal 1990-an yang secara ideologis (1) menafsirkan hukum Islam secara kaku, (2) bersikap anti Barat dan Agama Semit, dan (3) kritis terhadap etnik China dan umat Kristen, yang  secara ekonomi dan politik lebih mapan ketimbang kelompok Islam militan.[9]

Namun perlu digaris bawahi, bahwa DDII dan KISDI sesbenarnya masih dalam tahap wacana, dan belum sampai pada aksi gerakan yang mengarah pada kekerasan fisik. Berbeda dengan sejarah besar yang telah dilakukan gerakan Islam pendahulunya yang pernah mengalami radikalisasi yang luar biasa, seperti yang telah diperankan Darul Islam dan geraka-gerakan sempalan; Imron, Warsidi, salman Hafizh, dan Warman. Perjalanan gerakan Islam yang direpresentasikan DDII dan KISDI di masa Orde Baru tampak lebih halus (soft radical), dengan mencoba merangkul rezim penguasa, untuk mencapai tujuan politik jangka panjang, yakni Islamisasi negara dalam konteks yang lebih formal. Mereka tidak banyak melakukan perlawanan kepada rezim, melainkan memanfaatkan rezim untuk menghantam musuh-musuhnya secara strategis.

Pasca reformasi, aktifis fundamentalis semakin sadar bahwa telah terjadi “perang ideologi” untuk meyakinkan umat Islam di seluruh dunia, bahwa ideologi mereka adalah satu-satunya interpretasi yang benar tentang Islam. Mereka memahami Islam secara monolitik dan menolak varian-varian Islam lokal dan spiritual karena sudah tercemar dan tidak murni lagi.

Oleh karena itu, mereka kemudian membentuk organisasi yang mendunia, trans-nasional. Perjuangan menegakkan Islam bukan proyek satu negara, tapi harus dilakukan secara bersamaan di seluruh dunia. Untuk mengamankan proyek ini,  mereka membentuk dan mendukung kelompok-kelompok lokal sebagai kaki tangan “penyebar” ideologi fundamentalis, berusaha meminggirkan dan memusnahkan bentuk-bentuk pengamalan Islam yang lebih toleran yang­ telah lebih lama ada dan dominan di berbagai belahan dunia Muslim. Dengan cara demikian, mereka berusaha keras melakukan infiltrasi ke berbagai bidang­ kehidupan umat Islam, baik melalui cara-cara halus hingga yang kasar dan keras.

Mengikuti pendekatan Olivier Roy atau Nazih Ayubi, Fundamentalisme Islam di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua: tradisional dan modern. Fundamentalisme tradisional diwakili oleh kelompok yang menekankan pendekatan literal dan skriptural terhadap sumber Islam, seperti Persatuan Islam (Persis), HTI (Hizbut-Tahrir Indonesia), DDI (Darud Dakwah wal-Irsyad), DDII (Dewan Dakwah Islamiyah), FTPS (Forum Tokoh Peduli Syari’at),FUI  (Fo­rum Umat Islam), FUI (Forum Ukhuwah Islamiya), FUUI (Fo­rum Ulama Umat Islam), FUUU (Forum Ulama Untuk Umat), MTA (Majlis Tafsir al-Qur’an), KPPSI (Komite  Persiapan Penegakan  Syariat Islam), KPSI (Komite Penegakan Syariat Islam), dan lain-lain.

Sementara itu, ekspresi fundamentalisme Islam dalam wujud radikalisme terwakili misalnya oleh Jama’ah Islamiyyah (JI), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) dan gerakan Front Pembela Islam (FPI). Orientasi radikalisme Islam ini lebih pada penerapan syariah pada tingkat masyarakat, tidak pada level negara. Dengan mengikuti penjelasan Roy terdahulu, orientasi ini menggambarkan adanya pergeseran perjuangan kaum fundamentalis dari pengislaman negara (formalisasi syariah pada level negara) ke pengislaman (penerapan syariah pada level) masyarakat. Mereka berjuang tidak untuk mewujudkan negara Islam (setidak-tidaknya untuk jangka pendek), tetapi lebih pada penerapan syariah pada level keluarga dan masyarakat (Islamized space). Hanya saja, dalam mewujudkan tujuan Islamisasi masyarakat dan menjaga moralitas Islam, mereka cenderung menggunakan cara atau pendekatan kekerasan.

Sementara itu, fundamentalisme modern atau neo-fundamentalisme dalam politik diwakili misalnya oleh partai politik Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan partai-partai Islam lain yang bercita-cita mendirikan “negara Islam” dengan dasar syari’ah dan ideologi Islam. Mereka yang memperjuangkan Piagam Jakarta sebagai dasar negara termasuk dalam kelompok fundamentalisme atau neo-fundamentalisme. Mereka tidak mempersoalkan watak negara-bangsa dengan demokrasi sekularnya. Namun, secara substansial sesungguhnya terdapat paradoks antara penerimaan mereka terhadap sistem politik sekular dengan perjuangan mereka menerapkan syariat Islam. Jadi, ditemukan adanya sikap kompromistis atau bahkan pragmatis di kalangan kelompok fundamentalis Islam ini, tidak lagi taktik politik.

Reaksi terhadap infiltrasi dan aktivitas gerakan garis keras seperti dakwah Wahabi/Salafi ini bisa dilihat dengan terbitnya Fatwa Majlis Bahstul Masa’il NU tentang Khilafah Islamiyah, SKPP  Muhammadiyah tahun 2006, serta respon para ulama dan tokoh nasional tentang bahaya dan ancaman gerakan-gerakan transnasional. Bahkan seorang mantan Panglima TNI mengemukakan, “Dulu, ancaman garis keras terhadap Konstitusi dan Pancasila ada di luar pemerintahan, seperti DI/NII. Tapi sekarang, garis keras sudah masuk ke dalam pemerintahan, termasuk parlemen, dan menjadi jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Wallahu A’lam (*)

 

Oleh: Abdul Jalil, pemerhati masalah keislaman dari Ma’had Qudsiyyah

Tulisan ini disampaikan dalam Gebyar Maulidiyyah dan Diskusi Terbuka “Menangkal Gerakan Islam Radikal dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara“, 20 Februari 2012, di Bambu Wulung Kudus.



[1] Nazih Ayubi, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World (London and New York: Routledge, 1991), 67-68.

[2] Harus diakui bahwa penggunaan Istilah fundamentalisme sebenarnya belum final dan masih menyisakan perdebatan keras. Ilyas Ba-Yunus PhD (The State University of New York) dalam  The Myth of Islamic Fundamentalism (1997), mempertanyakan mengapa tidak ada yang menggunakan istilah fundamentalisme demokrasi, fundamentalisme kapitalis, fundamentalisme sosialis, atau fundamentalisme sekularis?

[3] Huff, “The Challenge of Fundamentalism for Interreligious Dialogue,” Cross Current (Spring-Summer, 2002).

[4] Olivier Roy, The Failure of Political Islam (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1994), 75.

[5] Youssef M Choueiri, Islamic Fundamentalism. (Boston: Twayne Publishers, 1990), 70.

[6]Azyumardi Azra, “Muslimin Indonesia: Viabilitas “Garis Keras”, dalam Gatra edisi khusus 2000, 44.

[7]Berawal dari kisruh dalam tubuh militer pada awal kemerdekaan, Kartosuwiryo memberontak dan memproklamirkan Negara Islam Indonesia di Tasikmalaya, Jawa Barat, 7 Agutus 1949. Proklamasi Kartosuwiryo mendapat dukungan dari Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan (20 Januari 1952), Abu Daud Beureuh di Aceh (21 September 1953), Ibnu Hajar dari Kalimantan Barat, dan Amir Fatah dari Jawa Tengah. Lihat Tempo, 5 Maret 2000, 19.

[8] Azyumardi Azra, “Muslimin Indonesia: Viabilitas “Garis Keras”, dalam Gatra edisi khusus 2000, 44-45.

[9]Adam Schwarz, A Nation in Waiting: Indonesia Search for Stability, (Washing: Allen & Unwin, 1999), 330-331. Lihat penjelasan G.H. Jansen dalam bukunya Islam Militan, Penerjemah: Armahedi Mahzar, (Bandung: Pustaka, 1980).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply