Menjaga Kemurnian Khitah NU

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) legislatif, ibarat tinggal menghitung jam. Pesta demokrasi tiap lima tahun tersebut merupakan salah satu ujian terberat dan bersifat permanen bagi Khitah Nahdlatul Ulama (NU). Khusus di Jateng, hal itu mengingat provinsi ini merupakan salah satu basis warga nahdliyin.

Apabila dalam pemilu legislatif kemurnian khitah bisa terjaga, niscaya pada pelaksanaan pilpres mendatang khitah juga selamat. Konsekuensinya, pada pileg 9 April 2014 warga nahdliyin, baik yang berada dalam ranah struktural maupun kultural, wajib hukumnya untuk menjaga kemurnian.

Hal itu mengingat khitah adalah garis pendirian, perjuangan, dan kepribadian NU, baik yang berhubungan dengan urusan keagamaan maupun kemasyarakatan, atau baik secara perorangan maupun organisasi (PBNU, Khittah Nahdlatul Ulama, Lajnah Taílif Wan Nasyr; 1983).

Khitah juga merupakan landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga nahdliyin yang harus tercermin dalam tingkah laku perseorangan ataupun organisasi, serta dalam setiap proses pengambilan keputusan (3 Pedoman Warga NU, Yayasan Mata Air; 2009).

Persoalannya, menjaga kemurnian khitah seperti digariskan organisasi tidaklah mudah. Terbukti dalam perjalanannya, kondisi itu senantiasa mendapat berbagai cobaan yang tidak ringan. Organisasi jamiyyah Islamiyyah yang semata-mata mengurusi masalah sosial, ekonomi, pendidikan, dan dakwah, acap masih tergiur urusan politik praktis dan jabatan.

Sangat wajar dalam pileg, NU berharap banyak warga nahdliyin terpilih menjadi anggota DPRD, DPR, dan DPD. Namun keberhasilan itu hendaknya tanpa menodai dan mengorbankan khitah, sebagai adalah amanat dasar organisasi yang berharga mati dan wajib dijaga hingga kapan pun. Terlalu mahal bila mengorbankan hanya demi meraih kursi.

Untuk itu, warga nahdliyin hendaknya mampu memahami, menghayati, dan melaksanakan garis organisasi. Terutama bagi kiai, pengurus NU, dan caleg. Perlu beberapa konsistensi komitmen dari tiga komponen itu, yang akan ikut menjaga kemurnian khitah. Kiranya terlalu mahal apabila hanya demi meraih kursi di DPRD, DPR dan DPD, warga nahdliyin harus mengorbankan khitah.

Terpecah-belah

Pertama; komitmen kiai. Dalam konteks itu, seluruh kiai NU hendaknya mempunyai tekad sama, yaitu menjaga dan menyelamatkan khitah. Jangan sampai ada yang melanggar dengan masuk ke area politik praktis. Andai hal itu terjadi, akibatnya bisa fatal, yakini warga nahdliyin bingung, bahkan bisa terpecah-belah.

Belum lagi andai antara kiai satu dan yang lain terperangkap dalam persaingan terbuka yang tidak sehat, semisal sesama kiai saling menjelek-jelekkan atau menyalahkan. Hal itu secara otomatis memengaruhi pengikut masing-masing. Implikasinya, mereka terpecah-belah dan bermusuhan seperti pada Pemilu 2004.

Untuk itu, kiai harus memelopori istikamah menjaga khitah. Hal itu juga mendasarkan pemahaman bahwa kiai milik semua umat, bukan hanya satu golongan, apalagi penguasa.

Kedua; komitmen pengurus NU. Seluruh pengurus, dari tingkat ranting (tingkat desa), majlis wakil cabang (tingkat kecamatan), pengurus cabang (tingkat kabupaten), hingga pengurus wilayah (tingkat provinsi) perlu punya tekad sama. Jangan sampai ada satu pun pengurus terlibat dalam tim sukses, baik tim resmi maupun bayangan.

Ketiga; komitmen parpol dan caleg. Segenap parpol dan caleg hendaknya ikut berperan, terutama yang mengandalkan perolehan suara dari warga nahdliyin. Silakan memperebutkan dukungan warga nahdliyin, namun jangan sampai menodai khitah. Ibarat memancing, berhasil mendapatkan ikannya tapi air tetap jernih.

Komitmen dan kesadaran seperti itu yang harus tertanam kuat dalam hati sanubari seluruh kader parpol dan caleg. Bila tiga komponen vital tersebut memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga khitah, kemurnian tujuan NU di Jateng akan selamat dalam pelaksanaan pileg dan pilpres nanti. (*)

Sumber: Suara Merdeka, 9 April 2014

Oleh: M. Saifuddin Alia, Alumni Qudsiyyah Kudus, kini berdomisili di kabupaten Grobogan.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply