PESANTREN BERWAWASAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

KEBERADAAN Pondok Pesantren (selanjutnya disebut Pesantren) akhir akhir ini menjadi bahan perbincangan dunia akademik. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang semula tertutup sekarang sudah membuka diri dengan dengan perkembangan zaman. Termasuk pesantren juga memberikan ruang terbuka dalam menginovasi lembaganya dengan pendidikan umum dan pendidikan politik.

Pendidikan umum di pesantren dijalankan secara baik. Karena kalangan pesantren mulai menerima masukan dari wali Santri agar anaknya berilmu agama kuat dan mempunyai pengetahuan umum. Apalagi dengan dibukanya peluang beasiswa Santri untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri bergengsi di Indonesia, menjadikan pesantren semakin memperkuat kebijakan ini.

Tentunya untuk menjemput bola terwujudnya Santri yang ilmiah, pesantren tetap memperteguh visi agamanya.
Dalam wujud inilah, perlu sekali pemahaman bersama mengenai pendidikan pesantren dalam pengembangan ilmu sains. Meski belum semua pesantren mampu membuka peluang ini, paling tidak Kyai mulai sadar tentang pentingnya ilmu sains.
Mengenai pendidikan politik di pesantren memang tidak terkemas dalam kurikulum formal. Pendidikan politik di pesantren berupa materi kurikulum tersimpan (hidden curriculum) pada pesantren yang Kyai dan keluarga ndalem terjun langsung ke dunia politik (baik sebagai penasehat atau fungsionaris). Pendidikan berupa teladan politik ini yang kemudian menjadi bahan “anutan” oleh para masyarakat dan Santri.

Dalam meneguhkan visi pesantren sebagai lembaga agama, maka dibutuhkan warna baru tentang pendidikan politik pesantren ini.Jangan sampai pesantren memberikan corak politik yang tidak santun di tengah masyatakat. Apalagi politik praktis yang mengakar pada sebuah tradisi politik belah bambu dan politik kekuasaan. Hendaknya ada model politik pesantren kebangsaan yang mengarah pada tiga dimensi.

Pertama, dimensi budi pekerti. Politik pesantren dengan mengandalkan budi pekerti bukan berarti segala langkah politik berbungkus agama. Akan tetapi komunikasi politik yang dikemas dengan bahasa santun dan lobi-lobi politik yang tidak banyak membuat orang kecewa. Model ini bukan menjadikan politik pesantren selalu kalah. Justru dengan budi pekerti, maka ada banyak simpati dari para politisi yang menempatkan kader politik pesantren di pos strategis –tidak hanya pembaca do’a saja.

Kedua, dimensi strategi koorposari. Pesantren punya modal besar dalam menata pola strategi koorposari dengan tawashau bil haqqi wa tawa shaubis shabri (saling memberikan nasehat politik). Jalan yang dilakukan dalam memberikan kritik politik adalah demi kebaikan bersama. Bukan dengan prinsip like and dislike, suka dan benci sebagaimana politik konvensional.

Dan ketiga, dimensi kesejahteraan ummat. Para politisi yang menjadapatkan amanah menjadi wakil rakyat dan pemimpin perlu memegang teguh prinsip: sayyidul qaumi khadimuhum, oemimpin adalah abdi untuk ummat. Maka tidak salah lagi pemimpin politik yang ingin memperkaya diri sendiri dan mengkorupsi hak-hak masyarakat.
Di sinilah politik pesantren hadir sebagai kuasa untuk menjadikan dirinya sebagai abdi masyarakat, jangan sebaliknya ingin menjadikan masyarakat sebagai budak politiknya.

Perjalanan bangsa Indonesia masih cukup jauh sekali dalam menatap Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Pesantren dengan model politik kebangsaan ini akan mencoba memberikan gagasan politik baru, yaitu politik yang berdaulat dan amanah. Jika memang pesantren bisa hadir dengan warna ini, maka asa pesantren akan dikenang sepanjang sejarah. Bahwa pesantren menjadi motor penggerak politik kebangsaan ini.

Target besar dari politik kebangsaan ini adalah demi menyatukan kembali bangsa ini. Sebab akhir-akhir ini banyak sekali agenda nasional yang terbengkalai hanya persoalan beda visi politik. Oleh sebab itu, butuh figur pemersatu bangsa ini yang diharapkan hadir dari Rahim pesantren. Pesantren punya tanggungjawab ini semua. Jangan kemudian kehadiran pesantren menjadi bagian dari pemecah belah kesatuan bangsa ini. (*)

Oleh: M. Rikza Chamami, Alumni Qudsiyyah Kudus tahun 2000
Tulisan ini dimuat di JATENG POS, edisi Kamis, 27 Maret 2015

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply