HATI-HATI PENYADAPAN!

Akhir-akhir ini, penyadapan menjadi salah satu kunci keberhasilan membongkar sebuah kasus, terutama kasus korupsi. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  penyadapan dalam hal tindak pidana korupsi, khususnya dengan delik suap, merupakan front-gate untuk membuka tabir bentuk perbuatan korupsi, seperti halnya penyalahgunaan wewenang dari aparatur negara atau pejabat publik. Kasus penyadapan telepon terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana memang beberapa kali diungkap ke publik. Sebut saja kasus yang menyeret Artalyta Suryani yang menyuap Jaksa Urip Tri Gunawan atas dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus BLBI oleh Kejaksaan Agung (Kejakgung). Belum lagi bagaimana dari hasil penyadapan telepon yang dilakukan, KPK berhasil membongkar kasus suap yang dilakukan beberapa angota DPR, seperti Al Amin Nasution, Bulyan Royan, dan sebagainya.

Berpijak dari deskripsi persoalan di atas, Bagaimana tanggapan fiqh menyikapi tentang penyadapan telepon tersebut? Bagimana pula jika hasil penyadapan itu disebarluaskan ke publik?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sadap diartikan sebagai mendengarkan, merekam informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya. Dalam istilah fiqih ada istilah yang mirip dengan penyadapan yaitu istima’ yang artinya mencuri dengar perkataan orang lain. Istima’ hukum asalnya adalah haram. Dalam sebuah hadist, Rasulullah bersabda:

من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صبّ في اذنيه الانك

Barang siapa mencuri dengar pembicaraan sekelompok orang, sementara mereka tidak suka pembicaraannya didengar, niscaya dua telinga orang (yang mencuri dengar) tadi akan dituangi dengan timah yang meleleh”.(Faidhul Qodir, VI, 59).

Dalam hadist ini, secara umum Rasulullah melarang perbuatan istima’, terlepas dari motif yang melatar belakanginya. Oleh karena itu, sangat cocok dengan pernyataan di atas bahwa hukum asal istima’ adalah haram.

Kemudian, hukum istima’ terperinci lagi tergantung pada motif yang melatarinya.Ada beberapa penjelasan. Pertama, penyadapan telepon dengan motif amar ma’ruf nahi munkar dan untuk mendidik. Penyadapan telepon dengan motif seperti ini, akan berpengaruh kepada hukum istima’ yang diharamkan. Istima’ di sini menjadi boleh karena motif tersebut. Dasarnya adalah saddud dzari’ah, menutup jalan yang mengakibatkan pada kerusakan.

Kedua, motif jahat. istima’ dengan motif kejahatan adalah haram hukumnya. Oleh karena itu, penyadapan telepon oleh orang dengan maksud busuk adalah haram.

Dua motif di atas didasarkan pada pertimbangan tujuan. Jika tujuannya baik dan membawa maslahah, istima’ diperbolehkan bahkan bisa menjadi sunnah atau wajib. Sebaliknya, jika maksud dan tujuan istima’ jelek dan selalu mengakibatkan mafsadah, maka istima’ hukumnya haram. (Sirojul Munir, III, 329; Azzawajir ‘an Iqtirafi al-Kabair, III, 164).

Ini sesuai dengan firman Allah yang telah difirmankan dalam Al-Qur’an yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu ber-tajassus (mencari cari kesalahan orang lain”. (QS. Al-Hujarat, 12).

Dalam ayat di atas, dapat kita tarik pengertian bahwa tajassus yang menurut sebagian ulama’ disamakan dengan tahassus berarti mencari-cari aib orang lain sekaligus membeberkan rahasia aib tersebut. (Is’adur Rafiq, 96; Al-Bahrul Muhit, VIII, 113).

Dari penjelasan di atas, bahwa motif tajassus selalu jelek. Padahal istima’ termasuk bagian dari tajassus, mencari cari aib orang lain. Karena itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang diharamkan adalah istima’ yang bermotif mafsadah (termasuk mencari aib orang lain). Bukan istima’ yang membawa maslahah.

Kembali pada topik permasalahan, kemudian bagaimana dengan penyadapan oleh KPK sekaligus kemudian meng-ekspose (menyebarluaskan pada khalayak umum lewat media massa)?

Kita perlu melihat dulu, motif di balik penyadapan oleh KPK tersebut. Bahwa motif KPK menyadap perbincangan sesorang adalah untuk kepentingan pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar disertai adanya gholabatuzh zhan (dugaan kuat) atas terjadinya tindakan korupsi disertai dengan sudah ada beberapa kejadian yang patut dicurigai. Melihat motif dan tujuan yang dilakukan KPK, penyadapan tersebut lebih mendekati bahkan termasuk ke dalam motif maslahah. Maka hukum menyadap (tajassus) dapat diperbolehkan. Bahkan ada yang berpendapat dengan tegas bahwa tajassus dalam kasus seperti al-lusus (korupsi) hukumnya diperbolehkan, bahkan bisa menjadi wajib jika tidak ada cara yang lain. (Asnal Mathalib Sharkhu Raudlatu ath-Thalib, XX, 313; at-Tahrir wa at-Tanwir, XIV, 27)

Dalam kacamata fiqh, ekspose, adalah sama dengan ghibah. Dipandang sama karena kedua hal ini karena masing-masing mengandung unsur memberitakan sesuatu hal. Tetapi sejatinya ada perbedaan karena memandang bahwa isi atau muatan ekspos lebih bersifat obyektif. Lain halnya dengan ghibah yang identik bernada negatif.

Ekspos sebagaimana ghibah pada dasarnya juga dilarang.  namun, tidak semua ghibah dilarang. Ada beberapa pengecualian dimana ghibah menjadi boleh. Diantaranya; Pertama, al-tadzallum, al-madzlum (orang yang didzalimi) yang menuturkan kejelekan orang yang mendzaliminya untuk menghilangkan kedzaliman itu. Kedua, al-isti’anah ‘ala taghyir al-munkar, menuturkan suatu kemungkaran dengan tujuan agar kemungkaran itu ditinggalkan. Ketiga, al-istifta, menuturkan aib seseorang kepada ahli hukum (mufti) untuk mengerti hukumannya. Keempat, menuturkan seseorang yang dengan terang terangan berbuat munkar. Kelima, untuk mewaspadakan umat agar tidak turut melakukan aib yang dighibahi. (Ihya’ Ulumuddin, III, 161-162; Iqna’, II, 127).

Kalau alur berfikir kita teruskan dan diperkuat dengan konteks pers di Indonesia yang menyatakan bahwa yang termasuk dalam kategori pertama (yang boleh diekspos) adalah pemberitaan tentang korupsi, kolusi, manipulasi, perampokan, pencurian, tindakan sewenang-wenang penguasa, monopoli dan berita seputar persoalan rakyat banyak, dan seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa korupsi juga merupakan suatu perbuatan yang munkar dan secara otomatis termasuk ke dalam ghibah yang diperbolehkan. Maka dari itu, hukum mengekspos tindakan korupsi ke dalam media massa hukumnya boleh. (Hawasyi as-Syarwani, IX, 219).

Dengan kata lain, menindak dan mengungkap kasus korupsi diperbolehkan bahkan diharuskan untuk dilaksanakan meskipun itu menyangkut privasi terhadap oknum-oknum tertentu. Karena tujuan (gharad) yang dimaksud adalah menegakkan keadilan dan memberikan contoh kepada masyarakat untuk selalu bersikap tegas terhadap segala bentuk penyelewengan. [eLFa]

BULETIN EL-FAJR MA’HAD QUDSIYYAH KUDUS, Edisi 36/15 Februari 2013

Mauludan, Jangan Campur dengan yang Haram!

Di bulan Rabiul Awwal ini, suasana maulid terasa hangat di benak kita. Di mana-mana terdengung shalawat-shalawat keagungan atas Baginda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. Sudah menjadi tradisi kaum muslim di seluruh belahan dunia, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan, kegiatan tersebut rutin dilaksanakan setiap pekan, seperti setiap malam Senin atau malam Jumu’ah. Bentuk peringatan ini diadakan oleh mayoritas umat Islam di Indonesia di lingkungan masyarakat dari kota besar hingga ke pelosok-pelosok desa.  Masyarakat muslim di Indonesia pada umumnya menyambut maulid Nabi dengan mengadakan perayaan-perayaan keagamaan seperti pembacaan shalawat Nabi, pembacaan syair al-Barzanji, Simtud Duror, dan sebagainya. Tidak jarang, acara-acara tersebut juga diselingi juga dengan keramaian-keramaian untuk memeriahkan acara mauled Nabi seperti adanya perlombaan agama anak-anak, pengajian umum dan sebagainya.

Peringatan maulid nabi merupakan hal yang disunnahkan. Dalam Hadits Nabi disebutkan:

 

من عظم مولدى كنت شفيعا له يوم القيامة ومن انفق درهما فى مولدى فكأنما انفق جبلا من ذهب فى سبيل الله

 

Barang siapa memuliakan hari kelahiranku, maka aku akan memberikan syafa’at kepadanya di hari kiamat, dan barang siapa infaq sebanyak satu dirham untuk memuliakan hari kelahiranku, maka akan seakan-akan dia infaq sebesar gunung emas di jalan Allah.(Fatawa as-Subkah al-Islamiyyah, V, 5079).

Masyarakat sangat ekspresif dalam merayakan maulid Nabi.  Tidak hanya acara yang sederhana, acara yang megah dan meriah dilaksanakan dalam momentum peringatan maulid Nabi. Ada yang diiringi musik, rebana, bahkan ada juga yang berjoget.

Bagaimana sebenarnya bentuk perayaan yang demikian, masihkan disunnahkan, atau justru dilarang?

Mengenai musik, menurut Imam al-Ghazali hukum menyanyi diiringi dengan alat musik itu diperbolehkan dengan syarat: pertama, tidak dinyanyikan oleh perempuan yang haram dilihat dan lantunannya tidak menimbulkan fitnah. Kedua, tidak menggunakan alat-alat yang diharamkan oleh syara’ seperti seruling, gitar, dan kendang. Ketiga, tidak mengandung kata-kata kotor, bahkan pengingkaran terhadap Allah dan Rasulullah. Keempat, pendengar lagu lantas tidak langsung dikuasai nafsu kala mendengarnya. Kelima, lirik lagu memungkinkan mengaspirasi diri untuk menambah kedekatan kepada Allah. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka, menurut Imam al-Ghazali, menyanyikan lagu dengan diiringi musik hukumnya haram. (Ihya’ Ulumiddin, II, 306-308)

Kriteria yang dipatok Imam Ghazali ini bukan tanpa dasar. Ada hadits Nabi yang mengungkapkan:

إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام

Sesungguhnya Allah mengharamkan arak, judi, gendang. Dan setiap barang yang memabukkan adalah haram.

Juga hadits Nabi:

بعثت بكسر المزامر

Aku (Nabi) diutus untuk menghancurkan seruling.

 

Begitu juga dalam perayaan Maulid Nabi. Bila dalam perayaan tersebut diiringi alat malahi, maka diharamkan. Alat malahi tersebut, seperti segala macam alat-alat orkes (malahi) seperti seruling dengan segala macam jenisnya dan alat-alat orkes lainnya, kesemuanya itu haram, kecuali terompet perang, terompet jamaah haji, seruling penggembala, dan seruling permainan anak-anak yang tidak dimaksudkan untuk dipergunakan hiburan atau dalam pelaksanaannya terdapat bentuk istikhfaf (meremehkan). (Kifayatul Akhyar, II, 201-202; Syarhu Sullamit Taufiq, 13; Faidu al-Qodir, VI, 433).

Sementara alat musik yang dihalalkan adalah seperti rebana. Karena ada hadits dari Rubayyi’ binti Muawwidz:

 

دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بُنِيَ عَلَيَّ فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات يضربن بالدف

 

Nabi shallallaahu ’alaihi wasallam datang ketika acara pernikahanku. Maka beliau duduk di atas tempat tidurku seperti duduknya engkau (Khalid bin Dzakwan) dariku. Datanglah beberapa anak perempuan yang memainkan/memukul rebana. (HR. Bukhari, 987)

 

Sedangkan ihwal berjoget, lagi-lagi ada setidaknya dua pendapat. Kubu pertama mengatakan kalau goyangan tubuh dan gemulai badan yang merangsang birahi hukumnya haram. Karena bagi yang mengatakan halal, orang tersebut termasuk fasik. (Fiqhul Islami wa Adillatuhu, IV, 2665)

Pendapat kedua menghalalkan. nampaknya dari ikhtilaf tersebut, pendapat yang menghalalkanlah yang lebih kuat. Karena ada hadits:

 

قدم وفد الحبشة فجعلوا يزفنون ويلعبون

 

Serombongan utusan raja Habasyah (Etiopia) datang kepada Nabi, lalu mereka menari dan menyanyi (di hadapan beliau).

Bahkan di riwayat lain, Rasul pernah memberi izin kepada ‘Aisyah untuk menyaksikan tarian orang-orang Zanuj (ras kulit hitam) di hari raya.

Hujjatul Islam, Imam al-Ghazali ternyata berpendapat kalau sebenarnya tarian itu tidak dilarang. Yang menjadikannya haram adalah faktor eksternal (luar). Maka ketika faktor itu hilang, maka tarian tidak menjadi masalah. Diambil dari hadits di atas, Nabi pernah melihat tarian orang dari delegasi Habasyah. Beliau tidak membenci gerak tubuh gemulai tersebut. Lagi pula, Allah tidak memberi hukuman bagi orang yang melakukan hal yang sia-sia. Andai saja ada seseorang bermain dengan meletakkan tangannya seratus kali di kepalanya selama seratus hari, tuhan tidak akan menghardiknya meskipun hal itu sia-sia. (Ihya’ Ulumiddin, II, 309)

Jadi, peringatan maulid Nabi hendaknya tidak menggunakan alat-alat malahi yang diharamkan. Sebab ketika hal yang halal dan haram berkumpul, maka akan menjadi haram. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyyah:

 

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

Apabila berkumpul antara yang halal dengan yang haram maka dimenangkan oleh yang haram.

 

Yang lebih penting lagi, perlu digarisbawahi, bahwa banyak hal yang dapat dilakukan untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam bukan hanya sekadar membaca sejarah beliau, bukan hanya bershalawat atas beliau, tapi harus dilakukan dengan melakukan perintah dan sunnahnya dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan syara’ yang sudah ada. [eLFa]

BULETIN EL-FAJR MA’HAD QUDSIYYAH KUDUS, Edisi 35/8 Februari 2013

Nabi Dihina, Tanggapi dengan Bijak

Film Innocence of Muslims mengguncang dunia Islam. Film yang dibuat Nakoula Basseley Nakoula ini berisi penghinaan terhadap Nabi Muhammad saw dan ajaran Islam. Dunia Islam mengutuk dan marah besar karena film ini dianggap memprovokasi umat Islam.

Berbagai unjuk rasa mengecam film Innocence of Muslims berlangsung di berbagai belahan dunia. Aksi protes massal terjadi di Kedubes AS berbagai negara seperti Mesir, Yaman, Tunisia, Bahrain, Malaysia, Indonesia, dan lainnya. Bahkan di Libya, film tersebut telah menimbulkan kemarahan warga yang menyerbu konsulat AS di Benghazi pada Selasa, 11 September lalu. Serangan itu menewaskan Dubes AS, Chris Stevens dan tiga pejabat AS lainnya.
Aksi kecaman lain diwujudkan dengan membakar bendera Amerika Serikat, serta bendera Israel yang dianggap ikut dalam mendiskreditkan Islam melalui film itu. Juga, beberapa demo yang dilakukan oleh beberapa demonstran yang berujung bentrokan dan kerusuhan.

Lalu, bagaimana respons kita?

Sebelumnya, terlebih dahulu membahas tentang boleh tidaknya memerankan Nabi Muhammad di dalam drama, sinetron, teater, ataupun sandiwara. Istilah pemeranan berarti memperagakan dari aktor yang dilakoni. (KBBI, 898)
Dalam bahasa Arab, memerankan adalah tamatsul. Ini berbeda dengan istilah meniru yang berarti meneladani perilaku dan sikap keluhuran Nabi dalam kehidupan sehari-hari, atau yang dalam bahasa arab disebut ittiba’ (megikuti tingkah laku). Karena, ittiba’ sangatlah dianjurkan, bahkan ada yang diwajibkan. (at-Ta’rifat, 64; al-Qomus al-Fiqhi Lughotan Wa Isthilahan, I, 48)

Permasalahannya, apakah tamatsul bisa masuk ke dalam kategori ittiba’ Nabi?
Pada dasarnya, kita dianjurkan meneladani atau paling tidak mengikuti sebagian sikap dan perilaku Nabi yang mulia. Seperti yang telah disebutkan Allah dalam surat Ali Imron ayat 31 yang berbunyi :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

Katakanlah wahai Muhammad jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku (ajaranku) maka Allah (juga) akan mencintai kalian serta mengampuni dosa – dosa kalian.(QS. Ali imron, 31)

Tetapi dalam masalah memerankan sosok Nabi, baik nash Al-Qur’an maupun Hadits tidak ada yang menjelaskannya secara detail. Namun, ada beberapa kewajiban yang kita lakukan kepada sosok Nabi. Pertama, kita sebagai umatnya memiliki tugas utama untuk senantiasa mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Nabi baik berupa perintah maupun larangan. Kedua, kita berkewajiban untuk mengagungkan Nabi, tidak boleh menghina dan merendahkan beliau. Orang yang berani menghina Nabi termasuk perbuatan dosa besar. Lebih-lebih, bila pelakunya beragama Islam maka ia tidak lagi diakui sebagai umat muslim dan halal darahnya untuk dibunuh. (Marqot Shu’udi at-tashdiq fi Syarhi Sulamu at-Taufiq, 13; Is’ad ar-Rofiiq wa Bughyatu as-Shiddiq,II, 84)

Dalam realitanya, pemeranan nabi tidak akan bisa sama persis dengan wujud asli Nabi, akhlak maupun fisik. Hal ini akan mengurangi kehormatan dan keagungan Nabi. Padahal, Nabi itu ma’shum dari cacat akhlak maupun fisik. Oleh karena itu, memerankan nabi menjadi tidak boleh karena hal tersebut. (al-Buhuts al-Ilmiyyah, IV, 162)

Film Innocence of Muslims jelas-jelas tidak diperkenankan karena ada unsur pelecehan, penghinaan, serta penistaan terhadap Nabi. Dalam cuplikan film tersebut menggambarkan Nabi kita sebagai orang yang bodoh, hidung belang, penipu agama, pelecehan anak serta sifat-sifat yang tidak patut diberikan kepada Nabi. Na’udzu billahi min dzalik. Selain itu, dalam film tersebut memang ada unsur provokasi yang disengaja untuk memecah belah umat muslim di dunia.

Mengenai proses hukum yang dijatuhkan bagi pelaku yang melecehkan Nabi, Ibnu Ibthal berpendapat, pelakunya harus dibunuh tanpa diminta pertaubatan. Menurut Ibnul Mundzir, pelaku harus diminta pertaubatan dulu. Dan jika ia adalah ahlul ‘ahdi (orang kafir yang berdamai dengan umat Islam), maka ia harus dibunuh, kecuali jika pelakunya masuk Islam. Menurut Imam Hanafi, ahlul ‘ahdi tidak dibunuh, tapi diserahkan kepada hakim, untuk dita’zir (diberi hukuman). (Subulus Salam, VIII, 59)
Ali bin Abi Tholib menuturkan bahwa ada seorang wanita Yahudi yang sering mencela dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Oleh karena perbuatanya itu, perempuan tersebut telah dicekik sampai mati oleh seorang lelaki. Ternyata Rasulullah menghalalkan darahnya. Nash hadits tersebut menegaskan bahwa darah orang yang menghina Nabi adalah halal dibunuh. Dengan kata lain hukuman atas orang-orang yang mencela, merendahkan, memperolok-olok dan menghina Rasul adalah hukuman mati. (Sunan Abu Dawud, II, 533).

Selanjutnya bagaimana cara kita menanggapi provokasi tersebut yang akan memecah belah umat muslim?
Dengan keras, Islam sangat mengecam tindak provokasi, isi provokasi, dan isu-isu yang diusungnya, yang merupakan provokasi dalam tindak negatif. Sementara itu, jika diteliti dari aksi yang mengadu domba satu kelompok dengan kelompok yang lain, maka provokasi dalam kaca mata fiqh lebih identik dengan istilah namimah. (Is’adur Rofiq, 74)

Imam al-Ghazali menjelaskan panjang lebar, betapa tindak namimah dikecam keras oleh Allah dan Rasul- nya. Ayat yang bisa disebut mengecam provokator di antaranya adalah QS. al-Qalam ayat 10-11 yang berbunyi:
وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِين هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah. (QS. Al-Qalam, 10-11)

Dan masih banyak lagi hadits-hadits yang dikutip al-Ghazali tentang namimah, yang menjelaskan bahwa tiada tempat yang lebih pantas bagi mereka kecuali neraka. Dan yang perlu digarisbawahi, provokator berupaya melakukan kerusakan di muka bumi. Karena bisa di pastikan, bahwa tindak provokasi selalu membuahkan hasil yang merusak. Misalnya seperti hadits berikut:

لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ
Tidak akan masuk surga orang yang selalu mengadu domba. (al-Adzkar an-Nawawi, I, 335).
Maka cukuplah, penjelasan Al-qur’an dan hadist ini menjadi bukti bahwa dalam pandangan Islam provokator itu amatlah keji dan harus di hindari.

Khusus masalah provokator, ada enam tips yang diberikan Imam al-Ghazali untuk menghadapi provokator. Pertama, apapun yang dikatakan provokator jangan sekali-kali dibenarkan. Kedua, berilah nasihat kepada provokator untuk menghentikan aksinya, dengan memberi tahu sisi buruk dari perbuatan provokasi. Ketiga, janganlah kita menyokongnya, karena Allah membencinya. Keempat, lakukan pengecekan untuk memastikan kebenaran isu yang dibawa provokator. Kelima, janganlah menjadi corong provokator untuk semakin menyebarkan isu yang diusungnya. Keenam, jangan sekali-kali mengikuti kata provokator, apakah itu menyuruh melakukan sesuatu atau melarang. (Ihya’ Ulumiddin, III, 165)

Kembali ke soal film, lebih baik kita menyelesaikan masalah yang besar ini dengan damai dan bijak tanpa ada pertumpahan darah di antara kita. Karena, tindak kekerasan akan memunculkan persoalan baru lagi. Kita bersikap mengutuk dan tidak merelakan Nabi kita dihina, tetapi jangan dengan sikap dan tindakan anarkis. Pengecaman yang dilakukan jangan sampai kontraproduktif.

Jika kita melaksanakan hukuman mati untuk Nakoula Basseley Nakoula (sutradara film Innocence of Moslems) maka hal itu akan sulit dilakukan karena dia dilindungi oleh pemerintah Amerika Serikat yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Maka dari itu kita ambil jalan tengah, kita harus bersikap menyatakan bahwa kita tidak rela kalau Nabi kita dilecehkan, namun sikap itu tidak dibarengi dengan kekerasan. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan lobi atau diplomasi melalui organisasi dunia seperti PBB, OKI (Organisasi Konferensi Islam), dan sebagainya.[eLFa]

Buletin EL-FAJR MA’HAD QUDSIYYAH, Edisi 31/28 September 2012

mari memotret

Setiap jam, menit, detik, dunia ini selalu mengalami perubahan. Tekhnologi pun mengalami kemajuan yang pesat dalam segala bidang, sehingga pekerjaan manusia semakin hari semakin ‘instan’. Begitu juga dalam dunia menggambar. Mungkin dahulu manusia menggambar masih menggunakan bebatuan, seperti relief. Alat tulis pun tak lupa mengalami perkembangan. Dunia teknologi juga unjuk gigi dalam bidang ini dan malah lebih mudah. Tinggal ‘jepret’ langsung jadi sebuah gambar. Tehnik gambar yang “instan” ini disebut dengan “fotografi”.

Dunia fotografi adalah dunia penuh warna. Semua yang nyata dengan mudah mampu tergambar dalam selembar kertas. Objeknya pun bervariasi, mulai dari yang serius, yang lucu, bahkan sampai yang aneh pun ada. Menjadi tak heran jika warta penuh dengan foto, karena foto sejatinya mampu bercerita dan memberita. Foto juga dapat dijadikan sebagai bukti sejarah atau pun menjadi kenangan-kenangan indah yang pernah kita alami.

Bicara soal objek foto, banyak objek yang bisa dijadikan sebagai bahan pemotretan, seperti pemandangan indah, laut luas, dan tak jarang pula para pemotret mengambil objek manusia, ataupun binatang sebagai bahan pemotretan. keduanya adalah makhluk hidup.

Inilah yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Apakah benar ada dalam fiqh tentang anggapan bahwa menggambar makhluk hidup itu disamakan dengan pembuatan makhluk hidup yang dilakukan oleh Tuhan?
Ada sebagian ulama yang berpendapat mengharamkan menggambar manusia, binatang, ataupun hewan, yang mana termasuk makhluk Allah yang mempunyai ruh. Sedangkan benda-benda yang tidak mempunyai ruh, diperbolehkan menggambarnya. Mereka mendasarkan pendapat mereka dari hadits:

مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هذِهِ الصُّوَرَ

Sesungguhnya termasuk dari manusia yang paling pedih siksanya di hari kiamat adalah yang menggambar gambaran ini. (Fiqhus Sunnah, III, 498)

Tambah lagi riwayat dari Abdullah bin Abbas tentang adanya ancaman bahwa besok di hari kiamat orang-orang yang menggambar objek itu akan disuruh memberikan nyawa pada gambarannya. Sedangkan orang-orang itu tak akan bisa meniupkan nyawa selamanya. (Fiqhus Sunnah, III, 498)

Ada juga hadits Nabi yang mengatakan:

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. (Shahih Bukhari, III, 1206)
Hadits ini menerangkan malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang dihuni oleh anjing dikarenakan banyaknya najis, dan juga karena anjing itu adalah syetan, seperti yang ada dalam salah satu teks hadits. Sedangkan malaikat itu adalah lawan dari syetan. Karena itu, malaikat tidak berkenan untuk masuk ke rumah tersebut. Untuk yang gambar, malaikat tidak mau masuk rumah yang ada gambarannya dikarenakan gambaran adalah dosa yang keji karena di dalamnya terdapat unsur menyerupai buatan Allah, gambaran adalah sesembahan selain Allah. Maka dari itu malaikat tidak sudi untuk masuk ke dalam rumah itu.

Namun, bukan mutlak semua malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada gambarannya, tetapi yang dimaksud adalah malaikat yang yang tugasnya berkeliling membagi rahmat, berkah, dan ampunan. Adapun malaikat selain itu, tentu masih berkenan masuk karena bertugas sebagai pencatat amal, penjaga diri manusia, atau pencabut nyawa. Ketidakmauan malaikat tadi bukan karena malaikat rahmat itu takut pada gambar, syetan, atau pada anjing, tapi memang telah di-setting oleh Sang Pencipta seperti itu, sehingga pemilik rumah tidak mendapat jatah rahmat dan ampunan yang sedang dibagi-bagi. (Syarhun Nawawi Ala Muslim, VII, 207)

Makhluk hidup yang dimaksud di sini bukan hanya makhluk hidup yang sering kita lihat saja, tetapi juga mencakup makhluk-makhluk hidup fantastis yang bahkan mungkin kita belum pernah memikirkannya. Seperti kuda bersayap, burung berwajah manusia. Semuanya termasuk diharamkan untuk menggambarnya, karena semua itu juga menyerupai berhala. (Fathul Mu’in, III, 411; Ibanatul Ahkam, II, 335)

Menurut Imam al-Adzra’i, pendapat yang telah masyhur mengatakan kebolehan menggambar hewan yang tidak berkepala. Dipandang dari dhohir hadits, hewan yang tak berkepala, berarti tak bisa hidup. Sedangkan yang diharamkan adalah yang dimungkinkan hidup. (Mughnil Muhjat Ila Ma’rifati Alfadhil Minhaj, XIII, 104)
Berbeda lagi dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi. Beliau berpendapat bahwa boleh membuat gambar begitu jika gambar itu tidak ada bayangannya. Jadi yang haram adalah semacam patung yang berbentuk tiga dimensi. (Ibanatul Ahkam, II, 336)

Selain itu, pembuatan gambar/patung berupa boneka, robot, dan mainan anak-anak lainnya diperbolehkan. Dengan alasan mainan anak adalah kebutuhan bagi anak-anak, sampai mereka bisa berpikir dewasa. Siti ‘Aisyah pun pernah bermain menggunakan boneka di samping Rasulullah. Selain bentuk boneka, bentuk-bentuk binatang yang biasa ditemui pada permen, botol minuman, juga diperbolehkan. Karena juga termasuk kebutuhan bagi anak-anak. Gunanya adalah untuk melatih mereka dalam urusan pendidikan dan sebagai sarana edukatif. (Fathul Mu’in, III, 413)

Alasan (‘illat) kenapa menggambar ataupun membuat patung itu diharamkan adalah karena termasuk tasyabbuh. Yaitu menyerupai buatan Allah dan menyerupakan dirinya (orang yang membuat) dengan Allah. Segi persamaannya adalah sama-sama membuat bentuk makhluk.

Setiap perkara yang diharamkan pastilah mengandung hikmah tersendiri. Begitupun juga tentang pengharaman gambar dan patung ini. Hikmahnya adalah jauh dari berhala-berhala, melindungi diri dari perbuatan syirik, dan menyembah berhala. Pernah diriwayatkan bahwa nama-nama berhala seperti Wadd, Suwa’, Yaghuts, Ya’uq, dan Nasr, adalah nama orang-orang shaleh kaum Nabi Nuh. Ketika orang-orang shaleh itu meninggal, mereka membuat gambarnya untuk mengingat orang-orang shaleh itu. Dan pada akhirnya mereka malah menyembah orang-orang yang digambar tadi. Karena itu, menggambar jadi diharamkan karena nantinya akan berakhir pada penghambaan. (Tafsir al-Qurthubi, XVIII, 308)

Bicara tentang ‘illat, hukum itu berputar sesuai ‘illat-nya. Dalam kondisi sekarang, beda dengan kondisi dahulu, ketika masyarakat Arab masih belum sempurna lepas dari sesembahan nenek moyangnya yaitu patung. Sampai-sampai dalam sejarah mengatakan pada zaman itu ka’bah dikelilingi oleh 360 patung. Dalam sosio-kultur masa itu, memang dimungkinkan pembuatan gambar untuk disembah. Namun dalam kondisi masyarakat sekarang ini, malah jarang-jarang ada pembuatan patung untuk keperluan sesembahan, apalagi gambar. Maka, patung-patung seperti untuk mengingat jasa pahlawan, monumen, ataupun untuk keperluan seni boleh saja. Asalkan bukan untuk disembah.

Lalu bagaimana tentang fotografi?

Dalam KBBI, pegertian dari fotografi adalah seni dalam keterampilan membuat gambar dengan menggunakan film peka cahaya dalam kamera. (KBBI, 435)

Para ulama ahli fiqh mutaakhirin berpendapat bahwa fotografi (at-tashwir as-syamsi) bukan termasuk dalam area haram seperti halnya menggambar dengan tangan. Karena fotografi merupakan pengambilan gambar selayaknya bercermin. Kemudian bayangan itu dihentikan sehingga menjadi sedemikian rupa. Lagi pula, dalam fotogari ini tidak ada unsur tasyabbuh seperti yang disebut di depan tadi. Maka, boleh-boleh saja memotret objek apapun. Asalkan bukan yang dilarang. (Ibanatul Ahkam, II, 337)

Fotografi pun, jika pengambilan objeknya adalah barang-barang yang banyak dhoror-nya, tentu haram. Seperti foto syur, foto yang menghina orang lain, menghina Tuhan, dan lain sebagainya. Bukan karena fotografinya, tapi karena objeknya adalah sesuatu yang haram.

Akhirnya, fotografi bukanlah merupakan tashwir, tetapi fotografi adalah menghentikan bayangan. Jadi bukan termasuk tashwir yang diharamkan yang dibuat dengan tangan. Juga sama sekali tidak menimbulkan dhoror. Dan lebih baik lagi jika di dalamnya bisa menggugah semangat untuk beribadah, dan berisi maslahat bagi umat. Lebih-lebih digunakan sebagai batu loncatan untuk berdakwah menyebarkan Islam. So, ekspresikanlah senimu! [eLFa]

Walau Tulisan Ajam, Al-Qur’an Tetap Mushaf

Makin banyak percetakan, makin banyak pula produksinya. Dari tahun ke tahun, selalu ada buku baru yang lahir. Mulai dari jenis majalah, novel, komik, karya ilmiah, dan sebagainya. Tapi ada satu yang sangat istimewa dan tidak ada bandingannya di dunia ini, yaitu al-Qur’an al-karim.

Al-Qur’an ialah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat walaupun dengan salah satu suratnya. Ada juga ulama yang menambahkan pengertian lain, yaitu dihitung ibadah jika membacanya. Sedangkan Mushaf ialah apapun yang ada tulisan al-Qur’annya, walaupun berupa kertas, papan, daun, dll, yang ditujukan untuk dibaca (dirasah). Sebenarnya, al-Qur’an dan mushaf itu sama. Hanya saja, al-Qur’an itu identik dengan bacaan, sedangkan mushaf cenderung dengan tulisan atau kertasnya. Yang banyak ditemui, al-Qur’an sering disandari (mudhaf ilaih) kata membaca (qiroatul quran), dan mushaf sering disandari kata membawa atau memegang (massul mushaf wa hamluhu). (Hasyiyah al-Bujairomy Alal Manhaj, I, 201; Faidlul Qadir, IV, 615; Kasyifatus Saja, 28)

Dari definisi tersebut, maka Hadits Qudsy bukan termasuk al-Qur’an karena disampaikan kepada Nabi bukan sebagai mukjizat. Juga mengecualikan Taurat, Injil, dan Zabur, karena tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad. (Faidlul Qadir, IV, 615)

Al-Qur’an merupakan kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab lainnya, apalagi buku-buku biasa. Hal ini termaktub dalam al-Qur’an pada surat Fusshilat ayat 41-42,:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari al-Qur’an ketika al-Qur’an itu datang kepada mereka, (mereka itu pasti akan celaka), dan sesungguhnya al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Yang tidak datang kepadanya (al-Qur’an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.(QS. Fusshilat, 41-42)

Dalam hal ini pun Nabi Muhammad juga pernah bersabda bahwa al-Qur’an jika dibandingkan dengan kalam lain, sama dengan Allah dibandingkan dengan lainnya.

فضل كلام الله عز وجل على سائر الكلام كفضل الله على غيره

Keutamaan kalam Allah ‘Azza wa Jalla di atas kalam yang lain seperti keutamaan Allah dibandingkan dengan yang lain. (Fadhoilul Qur’an Wa Tilawatuhu Lir Rozy, I, IX)

Mengenai sisi kebahasaan, al-Qur’an hanya menggunakan satu bahasa saja, yaitu bahasa Arab. Namun terkadang ada kata yang kebetulan sama dengan bahasa ajam (selain Arab) dan lebih dikenal dalam bahasa ajam itu. Walaupun begitu, kata tersebut tetap dianggap sebagai bahasa Arab, bukan ajam. Untuk itu, dalam pembacaannya dilarang menggunakan bahasa ajam sebagai contoh lafadz ‘alamin dibaca ngalamin. Sedangkan untuk penulisan al-Qur’an yang menggunakan bahasa ajam, maka diperbolehkan dan juga masih dianggap sebagai mushaf. Sehingga hukum memegang dan membawanya pun disamakan dengan hukum memegang dan membawa al-Qur’an yaitu tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang berhadats. Hikmah dari kebolehan menulis ini adalah karena dimungkinkan adanya orang yang membaca al-Qur’an tulisan ajam tapi dengan bahasa Arab. (al-Lughat Fil Qur’an, I, 1; Tuhfatul Habib Ala Syarhil Khathib, I, 551; Hasyiyah al-Bujairimi Alal Khatib, III, 317)

Sedangkan cara membaca al-Qur’an yang baik adalah dengan cara tartil. Untuk pengertian tartil, Sayyidina Ali pernah menjelaskannya, yaitu membaca yang disertai dengan menggunakan tajwid dan mengetahui di mana letak-letak waqof (berhenti). (Tanbihul Ghafilin Wa Irsyadul Jahilin, I, 54)

Metode bacaan tartil memiliki ukuran cara yang paling ‘bawah’ dan juga cara yang paling sempurna. Batas yang paling bawah dalam tartil ialah melafadzkan huruf-huruf dengan jelas walapun pembacaannya cepat. Sedangkan cara yang sempurna ialah berwaqof pas sesuai dengan tempatnya. Tidak melebihi dan tidak kurang. Lebih sempurna lagi jika saat membacanya disertai dengan ekspresi yang sesuai dengan yang dibaca. Misalnya waktu membaca ayat duka, menampilkan wajah dan nada duka. Ketika membaca ayat kemenangan Islam, menunjukkan wajah yang gembira. (al-Burhan Fi ‘Ulumil Quran, I, 449)

Allah berfirman:

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

Dan bacalah al-Qur’an dengan tartil. (QS. al-Muzzammil, 4)

Perintah yang terkandung dalam ayat tersebut bukanlah bersifat wajib, melainkan hanya bersifat sunnah. Dengan bukti bahwa para ulama sepakat hukum membaca al-Qur’an dengan tartil adalah sunah. Para ulama juga selain menggunakan literatur dari surat al-Muzammil tadi, juga menggunakan literatur dari hadits yang diambil dari keterangan Ummu Salamah ketika menyifati bacaan Nabi yaitu bahwa bacaan Nabi itu bisa ditafsirkan satu huruf demi satu huruf. Bacaan tartil memiliki hikmah agar qari’ bisa menghayati makna-maknanya dan terhanyut dalam bacaanya, juga merupakan salah satu simbol memuliakan al-Quran. (at-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Qur’an, I, 88)

Sopan santun seseorang muslim saat dilantunkan ayat-ayat al-Qur’an adalah dengan cara diam dan mendengarkan dengan seksama.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Dan ketika al-Qur’an dibaca, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. (QS. al-A’raf, 204)

Dhohir ayat ini menunjukkan bahwa amar adalah lil wujub. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun sebagai dalil keharaman berbicara saat shalat, yang mana pada permulaan Islam hal itu (berbicara saat shalat) diperbolehkan. Ada yang mengatakan untuk dalil keharaman jahr (bersuara keras) ketika menjadi makmum. Ada lagi yang berpendapat kalau ayat ini untuk keharaman berbicara saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Tapi pendapat yang rajih (unggul), ayat ini untuk bacaan imam di dalam shalat. Dengan alasan keumuman lafadz ini, dan ayat ini adalah ayat makkiyyah, sedangkan khutbah baru disyariatkan ketika di Madinah. (al-Wajiz Lil Wahidi, I, 258; al-Bahrul Madid, II, 329)

Untuk orang yang sedang hadats (muhdits), diharamkan memegang maupun membawa mushaf. Tapi, mushaf yang haram dipegang atau dibawa hanyalah yang digunakan untuk bacaan (dirasah), walau dengan tulisan ajam. Al-Qur’an yang digunakan untuk hiasan kaligrafi, jimat, atau tabarruk, hukum memegangnya boleh bagi muhdits. Al-Qur’an yang terdapat dalam kitab tafsir, juga boleh memegangnya dengan syarat teks al-Qur’annya lebih sedikit dibanding tafsirnya. (Raudlatut Thalibin Wa Umdatul Muftin, I, 26) [eLFa]

Bulatin EL-FAJR Ma’had Qudsiyyah Menara Kudus, Edisi 29

Bapak, Aku Ingin Sekolah!

Menjelang tahun ajaran baru, orang tua memiliki kesibukan tambahan. Yang biasanya hanya sibuk dengan masalah pekerjaan kantor, pertokoan, dan sebagainya, kini akan meluangkan waktu guna memberi perhatian khusus kepada anaknya soal pendidikan. Mulai dari membelikan peralatan sekolah, seragam, bahkan mencarikan sekolah baru.

Tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya.
Pendidikan itu sangat penting. Tanpa pendidikan, manusia seperti layaknya hewan. Karena hanya mengetahui hukum-hukum alam saja seperti makan, minum, dan tidur. Maka dari itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Islam, pendidikan bukan sekadar hak, tapi suatu kewajiban. Hadits Nabi:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
Mencari ilmu itu wajib bagi seluruh muslim. (Sunan Ibni Majah, I, 260)

Yang dimaksud dalam lafadz “muslim” bukan hanya orang Islam lelaki saja, melainkan mencakup seluruh orang mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. (Hasyiyatus Sanadiy ‘Ala Ibni Majah, I, 208)

Lalu bagaimana soal pembiayaan, khususnya oleh anak-anak?

Biaya untuk menopang kehidupan anak disebut dengan ‘nafkah’. Sedangkan perbuatan mengeluarkan dan menyerahkan nafkah kepada yang berhak disebut dengan ‘infaq’. (I’anatuth Thalibin, IV, 60)
Sedangkan sebab-sebab kewajiban memberikan nafkah bagi seseorang itu ada tiga. Pertama, karena pernikahan, yaitu nafkah sorang suami kepada istri. Kedua, karena kepemilikan, yaitu seperti budak dan hewan peliharaan. Dan yang ketiga, karena hubungan kekerabatan. Kekerabatan yang dimaksud di sini adalah orang tua atau anak, tidak yang lainnya seperti saudara, paman, dan bibi. (Mughnil Muhtaj, XIV, 458; Hasyiyah Qolyubi Wa ‘Umairoh, XIII, 463)

Sementara definisi anak sendiri memiliki banyak arti yang beragam. Jika dalam pembahasan di sini, anak adalah generasi kedua (anak) dan juga generasi-generasi berikutnya (cucu dan seterusnya). (al-Umm, V, 100)

Nafkah meliputi segala sesuatu yang berguna untuk kelangsungan hidup anak. Seperti makan minum, pakaian, pengobatan, termasuk juga pendidikan. Sebenarnya, untuk nafkah pendidikan anak itu bisa diambilkan dari harta si anak, jika anak itu memiliki kekayaan. Tetapi jika tidak punya, maka ditanggungkan kepada orang yang terbeban menafkahinya, yaitu orang tua. Orang tua diwajibkan menjamin pendidikan anaknya sampai anak itu baligh sebagaimana orang tua wajib menafkahinya sampai ia aqil baligh. Jika dalam hubungan suami istri, maka ayahlah yang wajib menafkahi anak. Dan jika si anak tidak memiliki seseorang pun untuk menafkahinya, maka nafkahnya dikembalikan bagi orang yang berkenan memberi nafkah kepadanya. (Hasyiyah Bujairomy ‘Alal Khatib, XI, 430; al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, I, 26; Asnal Mathalib Syarh Roudlit Thalib, XII, 126)

Orang tua berkewajiban untuk menafkahi anak jika memenuhi salah satu dari tiga kriteria. Pertama, anak masih kecil disertai dengan fakir. Jadi, jika si anak sudah baligh dan sudah memiliki pekerjaan, maka orang tua tidak wajib menafkahinya. Jika si anak tidak bekerja dikarenakan si anak sibuk mencari ilmu, serta si anak pun dimungkinkan membuahkan hasil dalam mencari ilmunya maka orang tua masih berkewajiban untuk menafkahinya. Dua, lumpuh yang disertai dengan fakir. Dan yang ketiga, gila yang disertai fakir. Untuk kriteria yang dan ketiga ini disebabkan karena mereka tidak mampu mencari nafkah sendiri. (Hasyiyah Bujayromy ‘Alal Khotib, XI, 350 dan 352)
Dalam hal ini, al-Qur’an menandaskan:

وَعلَى المولود لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada istrinya dengan cara ma’ruf. (QS. Al-Baqarah, 233)

Dan ternyata, dari ayat tersebut, orang tua yang mendapat beban nafkah adalah sang ayah. Karena anak itu sebenarnya adalah milik ayah. Buktinya, anak itu dinasabkan pada ayah, bukan pada ibu. (Tafsir al-Khozin, I, 239)

Nah, sekarang pendidikan apa sajakah yang wajib diberikan orang tua kepada anaknya?
Pendidikan yang harus diberikan orang tua kepada anaknya adalah semua yang nantinya akan menjadi bekal kehidupan ketika anak itu menginjak baligh, yaitu dalam bab bersuci, sholat, puasa, dan sebagainya, yang merupakan taklif. Serta memberikan pengetahuan tentang haramnya melakukan perbuatan yang haram seperti perbuatan zina, mencuri, berbohong, dan lain sebagainya. Orang tua juga harus memberikan pengetahuan kepada si anak bahwa baligh merupakan fase mulai berlakunya hukum taklif. (al-Majmu’ Syarh Muhadzdzab, I, 26)

Intinya, semua yang akan diamalkan itu wajib diketahui ilmunya. Contohnya jika akan melakukan transaksi jual-beli maka hukumnya wajib mempelajari fiqh bab Muamalah, atau jika sudah berhubungan suami-istri maka wajib mengetahui seputar hukum-hukum yang bersangkutan, ketika kita akan menunaikan ibadah haji, kita wajib mengetahui ilmu tentang ibadah haji, dll. (at-Taisir Bi Syarhil Jami’is Shaghir Lil Munawi, I, 329)

Kewajibnya memberikan pendidikan kepada anak yang masih belum baligh juga tersebut pada al-Qur’an:

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. (QS. at-Tahrim, 6)

Mengenai makna dari ayat ini, Sayyidina Ali, Mujahid, dan Qatadah berpendapat sama, yaitu memaknainya cukup dengan makna dlahir saja. Artinya kita disuruh untuk mengajarkan apapun yang dapat menyelamatkan diri kita sendiri dan keluarga dari api neraka. (al-Majmu’ Syarh Muhadzdzab, I, 26). Wallahu A’lam. [eLFa]

Wanita Jadi Pemimpin?

Bulan April identik dengan peringatan lahirnya seorang tokoh wanita kelahiran Mayong Jepara, Raden Ajeng Kartini, pelopor gender equality atau lebih populer disebut emansipasi wanita. Tokoh ini dikenal karena upaya kerasnya untuk meningkatkan derajat kaum wanita pribumi. Emansipasi merupakan sebuah usaha yang sangat besar demi menyetarakan derajat, harkat, dan martabat kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Karena dulu, lebih-lebih zaman kolonialis, sebelum berkembangnya gerakan emansipasi, kaum wanita adalah kaum yang termarjinalkan. Kerjanya di rumah mengurusi urusan rumah tangga. Perjuangan RA Kartini ini, salah satunya diwujudkan melalui tulisan-tulisan dan korespondensinya yang kemudian dicetak ke dalam buku yang berjudul “Habis Gelap Terbitlah Terang”.

Sampai hari ini, gerakan emansipasi masih terus berkembang dan berkelanjutan. Karena, belum sepenuhnya usaha penyetaraan sampai hari ini, belum sepenuhnya sukses seratus persen.
Bagaiman Islam memandang hal ini?

Mungkin dalam dunia Islam kita sudah akrab dengan keterangan satu laki-laki sama dengan dua perempuan. Salah satunya bisa ditemukan dalam bab persaksian. Persaksian seorang laki-laki sebanding dengan dua perempuan. Perbandingan ini didasarkan dengan keterangan bahwa perempuan mempunyai akal yang lebih lemah daripada laki-laki. Sehingga apa yang dilakukannya cenderung didasarkan pada perasaan dan bukan menggunakan logika.

Nabi pernah berkata:

أَ لَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا

Bukankah persaksian wanita itu seperti setengah persaksian seorang laki-laki? Mereka (para wanita) menjawab, ya. Rasul berkata, itulah termasuk kekurangan akalnya. (Shahih Bukhari, 9, 142)
Hadits ini menuliskan bahwa persaksian seorang wanita adalah seperti separuh persaksian laki-laki. Tapi, hal itu tidak bisa menjadi rumusan atau kiasan untuk semua persaksian ataupun dalam semua kasus. Buktinya dalam kitab-kitab fiqh, misalnya bab rukyah hilal untuk menentukan Ramadlan diharuskan saksinya adalah minimal seorang laki-laki, tidak boleh perempuan. Kalaupun satu laki-laki banding dengan dua perempuan adalah rumus paten, mestinya dalam rukyah hilal diperbolehkan saksi dua perempuan. Begitupun dalam bab-bab yang lain.

Dalam al-Qur’an juga menyebutkan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki adalah penanggung jawab atas kaum perempuan, sebab Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta-harta mereka. (QS. An-Nisa’, 34)

Kata qowwam dari ayat di atas dapat diartikan menguasai. Kaum laki-laki yang mempunyai kuasa atas perempuan. Perempuan tidak memiliki kuasa kecuali telah diijinkan oleh laki-laki. Hal ini disebabkan kaum perempuan secara naluriah lebih lemah daripada laki-laki. Sebagian ulama mengatakan bahwa akal perempuan hanya satu dan nafsunya sembilan. Sementara akal laki-laki adalah sembilan dan nafsunya cuma satu. (Tafsir al-Kabir, X, 91-92; al-Kassyaf, I, 523; Tafsir al-Mizan, IV, 351)
Kelebihan laki-laki banyak tertulis dalam teks kitab salaf, terutama dari tafsiran ayat tersebut. Salah satu contohnya adalah dalam kitab tafsir al-Lubab yang menerangkan bahwa ada banyak kelebihan laki-laki dibandingkan dengan wanita dalam pandangan fiqh. Yaitu laki-laki mendapat bagian harta warisan dua kali lebih banyak daripada perempuan, laki-laki bisa menjadi wali nikah, hak talak, hak rujuk, intisab anak, dll. (Tafsir al-Lubab Libni ‘Adil, V, 157)

Kalau soal wanita jadi pemimpin?

Ada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abi Bakrah, berbunyi:

لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

Sungguh Allah telah memberi manfaat padaku lantaran kalimat yang saya dengar dari Rasulullah pada perang Jamal, ketika saya terjebak ikut perang Jamal. (selanjutnya) ia berkata, ketika berita bahwa bangsa Persia telah mengangkat putri kaisar sebagai ratu, Rasulullah bersabda, tidak akan sejahtera sebuah bangsa yang menyerahkan urusannya pada wanita. (Shahih Bukhari, XIII, 337)

Hampir seluruh fuqaha mengambil hadits ini sebagai dasar larangan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan. Selain itu, mereka juga menambah argumen penguat bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah akalnya, tidak kuat fisiknya, dan labil mentalnya. Seperti yang pernah kami singgung di atas. Sehingga ditutup peluang bagi wanita untuk menempati jabatan pimpinan pada segala bidang, kecuali Imam Abu Hanifah yang membolehkan wanita menjabat sebagai hakim. Itu pun dalam urusan perdata, bukan pidana. Hanya Imam Jarir at-Thabari yang membolehkan wanita menjadi pimpinan di segala bidang. (al-Fahrur Rozy, V, 91; Faidlul Qodir, V, 303; al-Ahkamus Sulthaniyyah, 65)

Jika dipandang dari asbabul wurud-nya (sebab-sebab kemunculan hadits), hadits ini dimunculkan ketika seorang Raja Persia meninggal, kemudian kekuasaan tahta diserahkan kepada putrinya. Maka, hadits ini dipakai hanya untuk golongan tertentu yaitu golongan Persia pada waktu itu. Hadits ini tidak bisa dipakai secara umum. Walaupun lafal qoumun adalah ‘am, namun kaidah yang cocok digunakan pada kata itu adalah kaidah yang menyatakan bahwa “yang dilihat adalah kekhususan sebab, bukan keumuman lafal”. Sebab dengan cara ini, nash akan lebih cocok dengan fakta yang ada. Dalam kenyataannya, ada banyak sekali organisasi dan sebagainya yang dipimpin oleh perempuan dan ternyata sukses. Jikalau hadits ini bersifat umum, kenapa ada pimpinan perempuan yang menuai sukses besar? (Jam’ul Jawami’, II, 38; Taqrirat asy-Syarbini, II, 38)

Untuk menetapkan hukum haram setidaknya nash harus memuat beberapa hal. Pertama, redaksi secara eksplisit mengatakan haram. Kedua, nash berbentuk nahi. Ketiga, nash disertai dengan ancaman (uqubah). Keempat, menggunakan redaksi lain yang menurut tata bahasa arab menunjukkan bahwa redaksi tersebut merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan. Maka dalam hadits ini, tidak bisa kita arahkan pada larangan wanita untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin. (Jam’ul Jawami’, I, 80)

Kalau yang dijadikan alasan adalah asumsi bahwa wanita memiliki nalar di bawah laki-laki, maka bisa dimengerti oleh sebab wanita pada masa itu kemungkinan besar minim akses informasi, akibatnya wanita tidak dapat mengetahui masalah dan persoalan secara luas dan mendalam. Pada saat masa kitab-kitab salaf dianggit, kemungkinan para perempuan cenderung tidak punya wawasan luas serta akses yang luas layaknya laki-laki. Berbeda ketika kondisi pada awal Islam, ketika para sahabat wanita dapat memperoleh ilmu dan bimbingan dari Rasul secara langsung, sehingga Siti A’isyah mampu meriwayatkan hadits yang tak kalah banyak ketimbang sahabat laki-laki. Dan kini, tatkala globalisasi telah merambah, kondisi seperti pada awal Islam tersebut kembali lagi. Wanita pada masa kini tingkat akses memperoleh informasi sama dengan laki-laki dalam segala bidang dan ilmu pengetahuan. Sehingga pernyataan bahwa wanita memiliki pengetahuan yang sedikit merupakan alasan yang tidak bisa dipakai. (al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu, VI, 486)

Dari gambaran di atas, sebenarnya ada peluang bagi kaum perempuan untuk menyetarakan kedudukannya dengan laki-laki, tergantung kualitas dan bagaimana perempuan memanfaatkan peluang tersebut. Andai saja perempuan memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang sederajat atau lebih dengan laki-laki, tentu status dan derajat sosialnya bisa disamakan. Sebagaimana pendapat sebagian mufassir pada firman Allah dalam ayat di atas, “fadldlolallahu ba’dlohum ‘ala ba’dlin” (melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain), bukan secara jelas “fadldlolahum allahu alaihinna” (melebihkan laki-laki atas perempuan). (Ruhul Ma’ani, V, 23)

Jadi, bisa diterima adanya kesejajaran derajat antara laki-laki dan perempuan. Namun, kesejajaran ini tidaklah mutlak. Kecuali dalam beberapa urusan yang telah ditetapkan oleh Islam dan tidak bisa dinego lagi.

Memang, wanita juga harus ikut andil dan berpartisipasi dalam memajukan dan mengembangkan prestasi bangsa. Sedangkan zaman yang serba global ini adalah masa-masa perlombaan dalam bersaing dengan negara-negara lain dalam banyak hal.Karena itu bagi kaum Hawa, janganlah merasa bahwa dirinya rendah, karena Islam menjunjung tinggi martabat kalian. sebagai contoh hadits yang sudah sangat populer, “Surga berada di bawah telapak kaki ibu”, dan masih banyak lagi literatur yang lain. Sungguh salah bagi orang yang mengatakan bahwa wanita hanyalah pengurus ‘pawon’ dan tak tahu apa-apa! [eLFa]

Buletin EL-FAJR Ma’had Qudsiyyah Kudus Edisi 27

Demonstrasi Boleh, Anarki Jangan

Kendati harga BBM tak jadi naik per 1 April 2012, masih banyak saja aksi unjuk rasa di berbagai kalangan di negeri ini. Beribu tanggapan dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, buruh, ormas, dan lain sebagainya, bersatu padu untuk melakukan demonstrasi jauh-jauh hari setelah pemerintah merencanakan adanya kenaikan BBM pada 1 April. Setiap hari, aksi itu selalu menghiasi setiap lembar surat kabar, dan setiap layar kaca televisi. Kontra ini menimbulkan dampak yang luar biasa. Rusuh, ricuh, ribut, dan kacau, terlihat di beberapa tempat tertentu.

Protes ini, menuntut pemerintah agar berhenti menyengsarakan ‘wong cilik’. Rakyat miskin seharusnya diberi tempat yang nyaman dan sejahtera agar bisa hidup tersenyum di Negara Indonesia ini. Tidak diberi beban yang berat dan diberatkan lagi. Beban ini tentu semakin menanjak bila BBM jadi dinaikkan yang tentu saja diikuti kenaikan barang-barang kebutuhan dan jasa lainnya.

Sementara versi pemerintah, demi menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), harga BBM harus segera dinaikkan, seiring dengan laju kenaikan harga minyak mentah dunia. Jika tidak, kas negara akan lebih banyak terserap untuk menyuplai subsidi BBM. Konsumsi BBM sendiri, dalam hitung-hitungan pemerintah, banyak dilakukan oleh kalangan menengah ke atas. Sehingga, subsidi yang semestinya dinikmati rakyat kecil, justru banyak terserap ke yang lain. Pemerintah juga telah menyiapkan skenario Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk konpensasi secara langsung kepada masyarakat miskin akibat kenaikan harga BBM.

Kembali ke pokok persoalan, demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, menyebutkan, demonstrasi merupakan salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi, selain pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada asas musyawarah dan mufakat. Hal ini tertulis dalam pasal 3.

Dalam bernegara, Islam juga mengajarkan asas musyawarah (as-syura). Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat dikedepankan oleh Islam. Dalam al-Qur’an disebutkan:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (QS. Ali Imran, 159)

Dalam hal ini, kita bisa melihat sendiri dari diri Rasulullah yang ketika menyusun strategi menghadapi perang, Rasulullah selalu mengumpulkan para sahabat terlebih dahulu, kemudian dimintai pendapat. Misalnya ketika memilih lokasi untuk pasukan beberapa saat sebelum perang badar, Khubab ibnu al-Mundzir ibnu al-Jamuh yang memiliki pandangan berbeda mengajukan pendapat, yang didahului dengan pertanyaan apakah pendapat Nabi itu merupakan wahyu Allah (yang tidak bisa ditentang) atau sebagai pendapat pribadi, “Apakah ini adalah dari Allah ataukah pendapat Anda sendiri, strategi perang, dan tipu muslihat?” Rasulullah menjawab, “Ini adalah pendapatku sendiri, strategi perang, dan tipu muslihat.” (Uyunul Atsar, I, 332)

Jadi, demonstrasi merupakan salah satu tindak musyawarah menyampaikan pendapat menyikapi tentang rencana atau keputusan pemerintah. Demonstrasi merupakan salah satu etos warisan nilai-nilai Islam Rasulullah yang relevan untuk digunakan dalam bernegara.

Lalu, hal-hal apa saja yang patut didemo?

Jika yang didemo adalah sebuah penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah maka demonstrasi adalah bentuk dari amar ma’ruf nahi munkar.Dan karena termasuk amar ma’ruf nahi munkar, maka hukumnya fardlu kifayah. Coba tengok hadits Nabi:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Barangsiapa yang melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka dengan lisannya. Jika tidak bisa, maka dengan hatinya, dan demikian itu ialah selemah-lemahnya iman. (Shahih Muslim, I, 167)

Tapi ketika nahi munkar dihadapkan pada pemerintah, tidak semena-mena menggunakan hadits ini. Penolakan terhadap pemerintah tidak boleh berbentur fisik, harus dengan cara yang baik. (Ihya’ Ulumid Din, II, 177)

Lalu bagaimana dengan demonstrasi yang anarkis dengan merusak pagar, membakar mobil polisi, atau merusak pos polantas?

Langkah-langkah tersebut bukanlah jalan yang baik dan sehat. Semuanya merugikan pihak lain. Maka dengan tegas fiqh menetapkan bahwa hukumnya haram. Menurut kaidah fiqh:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lain.

Karena, jika bahaya dihilangkan dengan bahaya yang lain, maka sama saja tidak menghilangkan bahaya. Padahal, kaidah pokoknya adalah, “Bahaya itu harus dihilangkan”. Ini merupakan perkataan ibnu as-Subuky. (al-Asybah Wan Nadhair, I, 158)

Seharusnya, pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan teratur. Bukannya malah dengan cara membuat kerusuhan yang menimbulkan korban, atau merusak benda dan bangunan yang telah dibangun oleh Negara.

Apa yang harus dilakukan aparat kepolisian?

Jika memang para demonstran masih ngotot berbuat rusuh, maka para aparat polisi dibenarkan untuk meredakan para demonstran dengan cara tegas. Jika memang Negara terancam dan tak ada cara lain, sedangkan hanya itulah satu-satunya usaha yang bisa digunakan untuk menenangkan situasi. Namun, aparat polisi harus berusaha untuk meminimalkan adanya ‘pertumpahan darah’. Karena dalam keadaan ini, para demonstran tersebut bisa disamakan dengan shoil (orang yang menyerang). Polisi harus melawan dengan senjata yang paling ringan efek melukainya. Jika bisa ditolak menggunakan pentungan, maka tidak boleh menembaknya. (Fathul Mu’in, IV, 196)

Lalu bagaimana bila demo tersebut adalah “pesanan”?

Di balik demonstrasi, terkadang ada juga pihak-pihak tertentu yang “memesan” untuk menggerakkan aksi unjuk rasa. Mereka tak tanggung-tanggung membiayai serta memberi ‘sangu’ pada mereka para demonstran agar mau gembar-gembor berkata sesuai pesanannya. Apakah itu menentang, atau mendukung kebijakan tertentu. Pastinya pihak-pihak tersebut mempunyai ‘udang di balik batu’, maksud untuk mengalahkan lawan politik atau memang ingin memperkeruh suasana.

Bagaimana menyikapi persoalan ini?

Tujuan politik hanya semata-mata untuk menjatuhkan lawan, tentu adalah hal yang buruk. Kalau memang hanya untuk menjatuhkan, perbuatan semacam itu tidak diperbolehkan. Karena itu merupakan perbuatan yang mengacu pada kemaksiatan. Menerima “upah” tersebutpun tidak diperbolehkan, karena merupakan sebuah pilihan untuk membantu kemaksiatan tersebut. Kaidah fiqh berkata:

مَا حَرُمَ عَلَى الْآخِذِ أَخْذُهُ حَرُمَ عَلَى الْمُعْطِى إعْطَاؤُهُ

Apa yang haram atas pengambil mengambilnya, haram pula atas pemberi memberikannya. (al-Mantsur Fil Qawaid, III, 165)

Jadi, silahkan berunjuk rasa dengan tertib dan tidak merusak apa yang telah dibangun!

Buletin El-Fajr Edisi 26

Stop! Kau Mencuri Karyaku

James A. Mackay, seorang ahli sejarah Skotlandia, dipaksa menarik kembali semua buku biografi Alexander Graham Bell yang ditulisnya pada 1998 karena ia dituduh menyalin dari sebuah buku dari tahun 1973. Ia juga dituduh memplagiat biografi Mary Queen of Scots, Andrew Carnegie, dan Sir William Wallace. Pada 1999, ia harus menarik biografi John Paul Jones tulisannya dengan alasan yang sama.

Kasus di atas adalah sedikit dari banyak kasus plagiarisme yang pernah terjadi di muka bumi ini. Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Sebagai contohnya adalah video, film, buku, merk, makalah, software, dan skripsi.

Zaman sekarang, kasus plagiat sangat marak terjadi. Lebih-lebih dengan adanya internet, seseorang akan dengan mudah copy-paste dari sebuah situs dengan sesuka hati, bahkan di bidang akademis sekalipun. Menurut survei yang dilakukan College Cures, Jumat (23/3/2012) menunjukkan bahwa 71% siswa di Amerika Serikat (AS) tidak percaya bahwa meng-copy material dari internet adalah “aksi mencontek yang cukup serius”, dan hanya 29 persen siswa berpikir bahwa menyalin dari website adalah “mencontek yang sangat serius”. Ini menunjukkan bahwa budaya ‘njiplak’ sudah membudidaya di penjuru dunia. Seolah hal itu bukanlah tindakan yang buruk.

Nah, sekarang bagaimanakah kacamata Islam memandang tentang kasus plagiat ini?

Plagiat, pembajakan atau penjiplakan, dalam dunia Islam bisa dimasukkan ke dalam koridor ghasab. Karena pengertian ghasab sendiri adalah menguasai hak orang lain dengan jalan tidak benar dan dzalim. Hak bisa mencakup harta (mal), atau selain harta (seperti anjing, kotoran binatang, dan kulit bangkai). Sang plagiator telah mengambil dan menggagahi hak milik, hak cetak, ataupun hak distribusi yang dimiliki oleh yang berhak. Karena telah menggashab, maka hukuman bagi si plagiator adalah wajib mengembalikan apa yang telah diambilnya. (Hasyiyah Bujayromy ‘Alal Khathib, VIII, 348; Nihayatuz Zain, 264)

Namun, jika plagiator tadi tidak hanya mengambil, tapi juga mangakui bahwa yang diambil tadi adalah miliknya, maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori mencuri (sariqah). Karena dalam definisinya, mencuri adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpannya. Tidak hanya menguasai hak, tapi juga menjadikan hak itu adalah miliknya. (Kifayatul Akhyar, II, 151)

Kata ”harta” yang tertera di sini bukanlah khusus terhadap benda saja, tetapi juga hak. Pendapat ini didasarkan pada pendapat jumhurul ulama yang mendefinisikan harta (mal) adalah semua hal yang mempunyai nilai dan bagi siapapun yang merusakkan wajib menggantinya. Merk, ilmu, gagasan, atau pemikiran termasuk dalam mal, walaupun tidak berwujud kongkret. (al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, IV, 42)

Mengenai larangan ini, Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. (an-Nisa’, 29)

Ayat ini jika diartikan secara kasar, jelas menunjukkan tentang larangan menggunakan harta milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan secara syara’. Teks yang tertera adalah larangan ‘memakan’, tapi atas dasar qiyas, yang dimaksud adalah semua bentuk tindakan menghabiskan harta orang lain. Dan yang dimaksud ‘bathil’ adalah tidak halal menurut syara’. (Tafsir al-Alusi, IV, 29; Zadul Masir, II, 19)

Ada ayat lain yang juga menerangkan tentang hal yang serupa:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (as-Syuaro’, 183)

Lalu bagaimana status barang hasil plagiat tersebut?

Jika harta tersebut diperjualbelikan, maka hukumnya haram bagi si penjual (plagiator) dan tetap sah bagi si pembeli karena pembeli memilikinya dengan cara yang sah dan benar. Kecuali jika si pembeli mengetahui tentang haramnya barang tersebut atau membeli dengan perkara yang haram. Maka si pembeli juga terkena hukum haram. (al-Umm, III, 32)

Tidak semua kegiatan plagiat itu diharamkan menurut syara’. Karena hubungannya dengan sesama makhluk (haqqul adami), maka dalam bab ghasab tinggal lihat objeknya saja. Pihak yang bersangkutan rela atau tidak. Rela atau tidaknya bisa dengan lewat keyakinan dari orang yang menggashab. Tapi keyakinan ini tak boleh dibuat-buat, sehingga menjadi alasan untuk melakukan tindakan ini. (Hawasyi asy-Syarwani, IV, 238)

Sebagai contoh ketika plagiat tersebut tidak merugikan atau malah justru menguntungkan bagi yang bersangkutan. Sebagai contoh dalam kitab-kitab salaf yang pengarangnya sudah wafat. Dalam proses pengarangannya, para mushannif berniat ikhlas agar ilmunya bermanfaat bagi khalayak umat Islam, tidak ada unsur bisnis yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, semakin kita banyak mangambil kemanfaatan dari kitab itu, maka akan semakin kita menguntungkan beliau. Dan penjiplakan yang seperti inilah yang diperbolehkan dalam agama. (Bughyatul Mustarsyidin, 180)

Untuk kategori mencuri, seorang plagiat mendapat hukuman mengembalikannya, selain juga diancam hukum potong tangan jika telah melampaui syarat tertentu. Karena, mencuri termasuk perbuatan yang hubungannya dengan haqqullah di satu sisi, dan haqqul adami di sisi yang lain. Haqqullah berbentuk hukuman potong tangan, dan haqqul adami berbentuk pengembalian barang yang dicuri. (Mukhtashar al-Muzanni, I, 118)

Indonesia memiliki aturan-aturan dalam pengambilan dan yang berhubungan dengan hak cipta. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Dan undang-undang ini pun dalam perkembangannya juga  selalu mengalami update agar sesuai dengan keadaan yang berkembang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. . Ini menunjukkan bahwa Negara kita ini juga sangat menghargai sebuah hak milik seseorang.

Kesimpulnnya, plagiat bisa masuk dalam kategori ghasab dan juga bisa masuk dalam kategori mencuri. Dan kedua-duanya hukumnya adalah haram. Karena dalam pelaksanaannya plagiat itu mengambil sesuatu yang bukan miliknya yang kebanyakan terjadi adalah dalam hal hak cipta.

Kita sebagai manusia yang hidup dengan orang banyak, haruslah juga memahami tentang kode etik orang lain. Dan tidak hanya mementingkan kode etik diri sendiri. Dan ingatlah, sifat egois itu hanya akan berdampak negatif bagi diri sendiri. [eLFa]

Buletin El-Fajr Edisi 25

Penimbunan BBM, Jangan Ah!

Semua orang telah mendengar tentang kebijakan pemerintah akan menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Kenaikan ini terjadi karena pemerintah tak mampu lagi memberikan subsidi pada BBM. Pemerintah telah mempertimbangkannya, yaitu bersamaan dengan naiknya harga minyak mentah dunia di pasaran Internasional.

Rencana pemerintah menaikan harga BBM ini menimbulkan banyak persoalan. Banyak rakyat kelas menengah ke bawah mungkin merasa tercekik dengan kondisi yang sedemikian rupa. Ini logis, sebab kenaikan harga BBM juga akan memicu kenaikan harga sembako dan harga-harga lainnya. Masyarakat kelas kecil semakin tersudutkan.

Selain itu, dari laporan Kompas (Jumat, 9 Maret 2012) disebutkan, permintaan BBM melonjak naik. Hal ini diduga banyaknya aksi sejumlah warga melakukan spekulasi untuk meraup keuntungan besar dengan cara menimbun BBM dan dijual pada saat harga sudah naik. Tindakan ini bertujuan untuk meraup laba dengan jumlah besar, karena ia membeli dengan harga yang belum dinaikkan, jauh di bawah harga penjualan nantinya kalau suda dinaikkan. BBM yang ditimbun pun tak sedikit jumlanya. Aksi ini juga membuat permintaan BBM di SPBU bertambah, dan dikhawatirkan terjadi kelangkaan.
Bagaimana tindakan penimbunan ini tidak menyiksa? kabar berita kenaikan harga saja sudah menyulitkan, apalagi dengan penimbunan oleh spekulan-spekulan itu. Semakin merisaukan.

Bagaimana fiqh menghadapi masalah penimbunan BBM ini?

Dalam kitab salaf, penimbunan disebut ihtikar. Untuk memahami lebih jelas tentang ihtikar, kita harus memahami definisinya. Ihtikar yaitu membeli di waktu harga naik (waqtal ghola’) dan menimbunnya agar harga bertambah. Tujuannya untuk mendapat untung yang besar, tapi dengan cara menyimpan banyak barang, sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran. Sebenarnya, tidak semua yang termasuk ihtikar hukumnya haram. Menurut Imam Syafi’I dan Imam Ahmad, ihtikar hanya tertentu pada bahan makanan pokok (aqwat) saja, termasuk anggur kering (zabib) dan kurma (tamr). Dan ada juga ulama yang berpendapat termasuk juga lauk pauk dan buah-buahan. (Hasyiyatul Jamal, X, 457; al-Majmu’, XIII, 44, Fiqhus Sunnah, 3, 107)

Ihtikar makanan pokok diharamkan karena adanya unsur menyulitkan masyarakat (tadlyiq). Sehingga masyarakat begitu susah bahkan tidak bisa untuk mendapatkan makanan sebagai sumber energi baginya. (Asnal Mathalib, VIII, 50)

Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf, ihtikar diharamkan untuk semua jenis barang yang merugikan masyarakat jika ditimbun. Baik itu makanan pokok atau tidak, sampai emas, perak, pakaian pun bisa. Jadi, menurut Imam Abu Yusuf, BBM termasuk di dalamnya dilarang menimbun, karena kelangkaannya membuat masyarakat dirugikan. (Subulus Salam, IV, 130)

Nabi pernah berkata:

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

Orang yang mendatangkan barang (akan) diberi rezeki dan orang yang menimbun akan dilaknat. (Sunan Ibnu Majah, VI, 375)

Dan Imam Muslim juga pernah mencatatkan bahwa Nabi Muhammad berkata:

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Tidak melakukan penimbunan kecuali pendosa. (Shahih Muslim, VIII, 313)

Menurut ahli lughat, al-khothi’ berarti adalah al-‘ashi atau al-atsim yang artinya orang yang berdosa. Hadits ini jelas menyatakan keharaman ihtikar. (Syarhun Nawawi Ala Muslim, V, 482)

Tapi karena BBM tidak termasuk bahan makanan pokok, tidak pula lauk pauk atau buah-buahan, maka bukan masuk dalam ihtikar yang diharamkan. (Kecuali menurut Imam Abu Yusuf yang menganggap penimbunan BBM termasuk ihtikar yang haram).

Namun begitu, penimbunan BBM tersebut tidak lantas diperbolekan begitu saja. Masih ada alasan lain yang mengaramkan tindakan tersebut. Keharaman penimbunan BBM bukan semata karena ihtikar, tapi karena menyalahi regulasi pemerintah dan penyalahgunaan subsidi yang ada. Sungguh Allah berfirman dalam al-Qur’an surat an-Nisa’:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS. an-Nisa’, 59)

Sebagai warga negara, kita diwajibkan patuh kepada pemerintah (ulil amri). Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pasal 53 ayat c, disebutkan penyimpanan tanpa izin diancam pidana paling lama tiga tahun dan denda paling tinggi 30 miliar rupiah.

Jadi, penimbunan BBM, yang tidak masuk dalam ihtikar haram, hukumnya adalah haram dengan alasan melanggar peraturan pemerintah. Dalam rumusnya, jika yang dilarang oleh pemerintah adalah barang haram, maka makin tambah keharamannya. Dan jika yang dilarang adalah barang mubah, maka hukumnya menjadi haram, apalagi larangan tersebut mempunyai mashlahat bagi masyarakat. (Hawasyi Syarwani, III, 72)

Peraturan pemerintah memang seharusnya selalu berjalan selaras kepada kesejahteraan rakyatnya. Seperti yang tersurat dalam kaidah fiqh yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Perlakuan pemerintah atas rakyat harus berdasarkan pada kemashlahatan umat.
Imam Syafi’i berkata, ”Posisi pemerintah dalam hubungannya dengan rakyat seperti halnya posisi wali terhadap anak yatim”. Ibarat anak yatim, rakyat harus dipenuhi hak-hak mereka dengan diperhatikan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. (al-Asybah Wan Nadhair, I, 220)

Jika penimbunan BBM adalah perbuatan haram, lalu bagaimana hukum barang (BBM) tersebut? Halalkah?

Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan bahwa penimbunan BBM tidak termasuk ihtikar tapi menyalahi peraturan pemerintah, hukum akad tersebut fasid, tidak sah, dan bukan barang miliknya. Kasus ini, menurut madzhab Hambali, seperti dalam kasus shalat menggunakan pakaian atau tempat ghasab, hukumnya tidak sah. Karena amrin kharijin (perkara di luar dzat) maksiat itu memengaruhi sah tidaknya ibadah ataupun akad.(Anwarul Buruq Fi Anwa’il Furuq, III, 258)

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah, menurut mereka hukum barang tersebut tetap halal. Akad jual beli yang berlangsung tidak fasid, dalam arti sah tapi haram (sah ma’al hurmah). Barang tersebut tetap bisa dimiliki, hanya saja menggunakan cara haram. Karena, penimbunan tidak termasuk dalam nafsil aqdi (inti akad), maka tidak mempengaruhi sah tidaknya akad yang terjadi. (Nailul Authar, III, 11)

Sama ketika mengikuti pendapat Imam Abu Yusuf yang mengatakan bahwa penimbunan BBM termasuk ihtikar. Hukum akad tersebut tetap sah, tapi dilarang (haram). Barang ataupun uangnya halal, hanya saja perbuatan menimbun barang tersebut haram.
Dalam kaidah fiqhnya disebutkan:

إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وكذلك المعاملة

Jika pengharaman berkaitan dengan dzat suatu ibadah atau syaratnya, maka ibadah tersebut batal. Dan jika berkaitan dengan perkara di luar dzat dan syaratnya, maka ibadah itu tidaklah batal. Demikian pula permasalahan muamalah.

Akhirnya, sebagai warga muslim Indonesia, hendaknya kita tidak mencari keuntungan dengan jalan yang dilarang pemerintah, dan merugikan banyak orang lain. Kita berharap aparat yang berwenang mampu mencegah dan melakukan tindakan terhadap oknum-oknum yang sengaja menimbun BBM demi keuntungan sesaat. Seandainya diberi pilihan, rakyat akan memilih harga BBM tidak usah dinaikkan, karena hal ini akan merembet pada kenaikan harga-harga lainnya. Pun, kalau pilihannya memang tak bisa lain, menaikkan harga BBM, janganlah perberat kami dengan pengalaman yang sudah-sudah, adanya kelangkaan BBM menjelang kenaikan harga. [eLFa]

Buletin El-Fajr Edisi 24