QUDSIYYAH DAN ISLAM NUSANTARA

SEBAGAI madrasah salaf, Qudsiyyah sebenarnya memiliki potensi dan peran signifikan di dalam penebaran Islam yang kultural, moderat dan progresif. Mengapa? Karena ia merupakan “pewaris sah” dari pola keislaman Menara Kudus.

Bukan hanya karena letaknya yang dekat dengan Menara, karya Sunan Kudus, Qudsiyyah memang memiliki karakter keislaman Sunan Kudus yang fiqhiyyah atau syar’i di satu sisi, dan kultural pada saat bersamaan. Sisi kultural inilah yang kini dieksplorasi oleh perkumpulan alumni yang tergabung dalam Ikatan Alumni Madrasah Qudsiyyah (IKAQ) dalam rangka perayaan 1 Abad Qudsiyyah. Misalnya dengan memakai dan menampakkan kembali cara pakaian tradisional Muslim Kudus di era Sunan Kudus.

Dengan demikian, ketika kini Muslim moderat Indonesia tengah mengembangkan wacana dan kultur keislaman, Islam Nusantara, Qudsiyyah sebenarnya bisa menjadi gerbong sosial-pendidikan yang menggerakkan ini di Kota Kudus dan Jawa Tengah pada umumnya.

Hal ini terjadi karena sebagai lembaga pendidikan, Qudsiyyah sebenarnya merupakan pesantren berbaju madrasah, apalagi sekarang telah berdiri Ma’had Qudsiyyah tersendiri. Saya sendiri merasakan betapa ketat pendidikan kepesantrenan dalam bentuk pembelajaran ilmu ‘alat, -terutama nahwu, shorof-, sehingga saya harus mengulang masuk kelas 4 MI, padahal saat itu saya sudah lulusan SD. Keketatan ini yang membuat murid dan alumni Qudsiyyah -yang rajin- bisa merasakan apa makna tafaqquh fi al-din.

Kepesantrenan dalam arti pembelajaran dan penguasaan tradisi Islam salaf inilah yang menjadi salah satu karakter utama Islam Nusantara. Sebagaimana dijelaskan oleh KH Abdurrahman Wahid, Islam di Nusantara memuncak pada pembentukan kultur Islam fikih-sufistik, yang merupakan kultur pesantren. Kultur ini merujuk pada ketaatan atas syariah, didasari oleh pembelajaran dan penguasaan ilmu-ilmu fikih yang kompleks, serta penghayatan terhadap tasawuf. Jika diibaratkan tubuh, fikih menjadi tubuh, berisi “kebatinan” sufistik. Tentu sufisme dalam tradisi Islam Sunni yang mengarah pada pembersihan hati (tazkiyah al-nafs) serta pemuliaan akhlak.

Qudsiyyah memiliki ini, karena para murid tidak hanya dididik menguasai ilmu tapi juga mempraktikkan agama secara benar, demi pengabdian masyarakat. Poin terakhir ini juga penting: pengabdian masyarakat. Sebab, murid Qudsiyyah digodog tidak hanya untuk jadi guru agama, modin, atau nanti sarjana, melainkan terlebih menjadi kiai. Peran kekiaian di sini merujuk pada peran pembimbingan masyarakat demi hidup keagamaan yang lebih baik.

Di samping kultur pesantren salaf yang dididikkan di Qudsiyyah, madrasah ini juga dekat dengan kultur kesunanan Kudus yang memusat di dalam aktivitas religius di Menara Kudus. Ini terlihat tidak hanya dalam tradisi ziarah yang dilakukan para murid di makam Sunan Kudus, tetapi juga posisi pengasuh Qudsiyyah yang mengelola Yayasan Menara Kudus. Inilah mengapa momen 1 Abad Qudsiyyah dipusatkan di area Menara Kudus berbasis latar kultural Kudus era Sunan Kudus.

Langkah Strategis
Dengan potensi dan posisi strategis ini, Qudsiyyah bisa menjadi penggerak Islam Nusantara dengan beberapa catatan. Pertama, para murid senior, guru dan alumninya mengembangkan wacana Islam Nusantara dalam rangka pengembangan pemikiran Islam. Hal ini belum terjadi karena warga Qudsiyyah seperti layaknya kebanyakan umat Islam: terlelap di lumbung sendiri. Artinya, peradaban Islam itu begitu kaya, namun tak digali karena lebih nyaman melampahinya sebagai budaya (kebiasaan), daripada objek studi yang diteliti.

Akan tetapi hal ini tak mustahil, sebab para guru dan alumni merupakan aktivis Islam progresif yang bergerak mengembangkan keislaman moderat. Aktivisme ini pula yang menjadi nilai plus Qudsiyyah -yang tak dimiliki sekolah lain- karena sejak awal, para guru dan kiai mendorong kreativitas murid untuk mengembangkan agenda-agenda pergerakan Islam, salah satunya melalui penerbitan majalah sekolah yang kualitas temanya mendekati majalah kampus.

Kedua, Qudsiyyah perlu memelopori program riset besar-besar mengenai akar Islam Nusantara di Kudus, berpijak dari riset tentang sejarah dan kebudayaan Islam Sunan Kudus. Riset ini kemudian bisa diperluas ke area budaya Kudus lain, misalnya pola keislaman yang dibentuk Sunan Muria, kesinambungan pesantren dengan pendidikan Islam para Sunan, dll. Intinya mempraksiskan Islam Nusantara sebagai kerja akademik. Tentu kerja intelektual ini tak bisa dilakukan para murid. Ia harus digerakkan para guru dan ikatan alumni.

Ketiga, mengangkat geliat Islam Nusantara dari Kudus Ke kancah nasional, karena wacana Islam Nusantara itu sendiri merupakan wacana nasional.
Dengan cara ini, segenap potensi dan aktivisme Islam Qudsiyyah akan menemukan perannya dalam pergerakan Islam di Indonesia. Sebab Islam Nusantara itu sendiri memang berakar di lokalitas keislaman seluruh Nusantara. Selamat 1 Abad Qudsiyyah! (*)

Oleh: Syaiful Arif
Penulis adalah alumni Madrasah Qudsiyyah angkatan tahun 2000. Kini dosen Pascasarjana Islam Nusantara STAINU Jakarta. Penulis buku Falsafah Kebudayaan Pancasila, Nilai dan Kontradiksi Sosialnya (Gramedia Pustaka Utama, 2016)

Spiritualitas dan Mentalitas Gusjigang dalam Sarekat Islam: Refleksi Historis Gerakan Sarekat Islam Cabang Kudus (1912-1918)

DEKADE awal abad XX situasi politik di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan. Kesadaran nasionalisme dikalangan pribumi semakin tumbuh seiring munculnya berbagai organisasi dan perkumpulan politik. Menariknya banyak dari perkumpulan politik tersebut diinisiasi langsung oleh kelompok pribumi. Sebut saja Budi Utomo dan Sarekat Islam yang menonjol dalam periode awal pergerakan nasional. Sarekat Islam berdiri di Solo pada tahun 1911 dengan nama Sarekat Dagang Islam. Peran SDI, yang kemudian dirubah tahun 1912 menjadi Sarekat Islam (SI) di Solo signifikan, bahkan cenderung radikal. Diantaranya adalah melindungi pengusaha pribumi dari pentrasi pengusaha Tionghoa dalam industri batik. Pada tahun-tahun berikutnya SI membuka cabang dibeberapa kota, seperti Surabaya, Semarang, dan tidak ketinggalan cabang Kudus.

Riwayat Sarekat Islam Cabang Kudus

Sarekat Islam Kudus berdiri pada tahun 1912 di bawah pimpinan Haji Djoepri yang merupakan pengusaha kretek.[1] Kepengurusan SI Kudus banyak didominasi oleh para haji dan ulama. Salah satu ulama yang berpengaruh waktu itu adalah KHR Asnawi yang menjabat sebagai penasehat SI Kudus. Beliau dilahirkan pada tahun 1861 dengan nama Raden Ahmad Syamsi, nama Asnawi disandangnya selepas pulang haji.[2] Selain aktif dalam Sarekat Islam Cabang Kudus, KHR Asnawi juga tokoh penting Nahdhatul Ulama’ Cabang Kudus.[3] Keterlibatan KHR Asnawi dalam Sarekat Islam dimulai dari keterlibatan beliau dalam jaringan ulama nusantara di Haramain. Pergaulan yang kosmopolit menghantarkan pertemuan KHR Asnawi dengan HOS Tjokroaminoto yang saat itu menjadi tokoh sentral Sarekat Islam. Maka sekembalinya ke tanah air, KHR Asnawi diminta secara khusus untuk mendirikan SI cabang Kudus. Ketokohan KHR Asnawi cukup diperhitungkan dalam peta politik nasional, sehingga beliau sering mendapat kepercaaan untuk menempati posisi strategis dalam beberapa organisasi.[4]

Awal kemunculannya, SI Kudus menonjolkan penguatan agama Islam dalam masyarakat Kudus. Hal ini dibuktikan dengn didirikannya dua madrasah, Muawanatul Muslimin pada tahun 1915, dan satu lagi madrasah yang berlokasi di Menara pada sekitar tahun 1918. Madrasah Muawanatul Muslimin Kenepan (M3K) berdiri tepatnya pada tanggal 7 Juli 1915 sebagai bentuk gerakan pendidikan yang dikampanyekan SI Kudus. Madrasah setingkat ibtidaiyah ini memiliki jenjang pendidikan 8 tahun yang terbagi dalam 8 kelas yang dimulai dari kelas 0.[5] Sementara itu Madrasah kedua yang berlokasi di Menara kemungkinan besar merupakan cikal bakal madrasah Qudsiyyah.[6] Karakteristik SI Kudus mungkin agak berbeda dengan SI kebanyakan waktu itu. Visi kemandirian ekonomi pribumi dan gerakan progresif kaum buruh menjadi trademark SI sehingga mendapat perhatian khusus pemerintah kolonial. Terlebih gerakan revolusioner yang mengancam rust en order sangat ditakuti pemerintah kolonial. Di Semarang misalnya SI menjadi creator gerakan pemogokan buruh kereta api pada tahun 1920.

Karakteristik SI Kudus yang cenderung bersifat keagamaan mungkin disebabkan dua hal. Pertama tidak bisa dipungkiri bahwa dominasi Haji dan ulama menjadi faktor penentu arah gerak maupun visi misi organisasi. Kedua adalah iklim perburuhan di Kudus tidak terlalu progresif sebagaimana Surabaya dan Semarang yang notabenenya memiliki pelabuhan dan menjadi kota industri dan perdagangan masa kolonial. Namun demikian dinamika SI Kudus selanjutnya mengalami pengaruh dan gejolak yang sama dengan SI Semarang. Friksi dalam SI seiring kehadiran kelompok yang terpengaruh paham sosialisme-komunisme yang dibawa oleh Sneevlit. Ketidak cocokan kelompok SI Kudus yang cenderung sosialis berujung pada pemisahan diri dari organisasi. Mereka yang keluar SI mendirikan organisasi sempalan PKBT (Perkumpulan Kaum Buruh dan Tani) yang dipimpin oleh Soerorejo dan Zaid Moehammad.[7] Pada tanggal 29 Oktober 1918 organisasi baru ini mengadakan rapat akbar di alun-alun Kudus. Isu-isu yang dibicarakan cukup progresif, diantaranya penghapusan lumbung desa dan sistem kesehatan berkeadilan.[8]

Huru Hara Kudus 1918

Momentum yang perlu dicatat dari eksistensi SI Kudus adalah peristiwa huru hara Kudus tahun 1918. Kronologi peristiwa ini diawali dengan pawai Toa Pek Kong yang diselenggarakan orang-orang Tionghoa dalam rangka menolak datangnya bala’ berupa penyakit influenza. Saat itu penyakit ini cukup menakutkan karena bisa berujung pada kematian. Sebenarnya perayaan ini mengantongi ijin pemerintah Belanda. Namun pawai terakhir yang diselenggarakan tanggal 30 Oktober 1918 berakhir denga chaos. Dalam arak-arakan Tionghoa terdapat orang Tionghoa yang berpakain layaknya haji yang ditemani sejumlah perempuan. Padahal rombongan arak-arakan ini melewati kawasan Menara Kudus yang pada saat itu berkumpul orang-orang         muslim pribumi yang sedang merenovasi masjid Menara. Tindakan ini dinilai oleh pribumi muslim sebagai aksi provokatif yang menyakiti hati mereka sebagai muslim.[9] Sebanarnya keributan yang berlangsung di kawasan Mesjid Menara ini bisa diakhiri dengan perdamaian di kantor Sarekat Islam Kudus pada tanggal 31 Oktober 1918 dengan sejumlah kesepakatan.[10] Sayangnya disaat yang sama sebagian kelompok juga telah merencanakan penyerangan terhadap orang-orang Tionghoa, bisa dikatakan sebagai aksi lanjutan yang berkonotasi balas dendam.[11] Dalam penyerbuan melibatkan massa antara 2000-3000 pribumi yang berdatangan tidak hanya dari Kudus menyebabkan 50 rumah orang Tionghoa terbakar.[12]

Pasca kerusuhan banyak dari tokoh SI ditangkap dan dipenjarakan. Setidaknya 68 orang diadili dengan hukuman yang bervariasai, termasuk KHR Asnawi yang menerima vonis 3 tahun penjara.[13] Benny G Setiono berpendapat peristiwa kerusuhan rasial Kudus tahun 1918 merupakan bagian dari politik adu domba Belanda dalam merespon gerekan militant SI yang semakin massif, termasuk di Kudus. Persaingan antara pedagang batik dan rokok kretek Arab dengan pengusaha Tionghoa sengaja dihembuskan. Kerusuhan diwarnai dengan aksi pembakaran rumah dan toko orang-orang Tionghoa yang disertai dengan penjarahan dan perampokan tidak lain merupakan ekses dari politik segresi pemerintahan kolonial yang memisahkan orang-orang Tionghoa dan pribumi dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan kebudayaan. Peristiwa Kudus menjadi puncak dari rangkain kerusuhan rasial yang melibatkan kelompok Tionghoa dan Pribumi yang terjadi pada awal abad XX, setelah sebelumnya kerusuhan serupa berlangsung di Solo dan Surabaya pada tahun 1912.[14]           Pasca meletusnya huru-hara Bakar Pecinan, SI Kudus berangsur-angsur mengalami kemunduran. Kemunduran SI Kudus menjadi gejala umum SI pada waktu itu. Perpecahan SI antara kelompok Tjokroaminoto (SI Putih) dan Semaun-Sneevlit (SI Merah) berdampak pada keberlangsungan SI diberbagai daerah. Kekuatan SI Putih terkooptasi oleh SI Merah yang membuat mereka semakin lama menjadi lemah. Sementara itu bagi SI Kudus penangkapan sejumlah tokoh penting pasca huru-hara Kudus 1918 merupakan sebab khusus kemunduran SI Kudus.

Spiritualitas dan Mentalitas Gusjigang dalam SI Kudus

Kehadiran SI Kudus sejak pendirian sampai dengan masa kemundurannya merefleksikan beberapa hal. Pertama, kelompok haji memiliki posisi dalam diskursus pergerakan nasional. Kelompok haji yang tergabung dalam SI Kudus merupakan para pedagang sekaligus haji di Kudus Kulon.[15] Kalangan pedagang haji ini merupakan penggerak utama SI Kudus sehingga ketika tokoh-tokoh utamanya tertangkap pemerintah kolonial, SI Kudus berangsur-angsur mengalami kemunduran. Kedua, SI Kudus berperan dalam kemajuan pendidikan dan pengajaran Islam. Hal ini terbukti dari dua madrasah yang berdiri atas inisiatif langsung maupun tidak langsung dari SI Kudus. Sehingga SI Kudus memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda dengan SI pada umumnya. Bidang keagamaan yang dilipih SI Kudus juga terlihat dalam Anggaran Dasar organisasinya.

Ketiga, huru-hara Kudus tahun 1918 yang melibatkan tokoh-tokoh SI Kudus menguatkan identitas keislaman kelompok pedagang haji. Seperti dijelaskan diatas pemicu huru-hara Kudus 1918 didorong oleh ketersinggungan atas tindakan kelompok Tionghoa yang dinilai menyinggung kelompok muslim Kudus Kulon. Keempat, pedagang yang sekaligus santri (baca:haji) ini berpusat di wilayah Kudus Kulon semakin membuktikan bahwa Gusjigang merupakan spirit keberagamaan yang memiliki akar historis. Secara elaboratif hal-hal tersebut diatas menunjukan bahwa Sarekat Islam cabang Kudus saat itu telah mewarisi spiritialitas dan mentalitas Gusjigang yang selama ini menjadi identitas masyarakat Kudus Kulon. Secara sederhana Gusjigang adalah mereka yang memilki perangai bagus, memiliki pemahaman agama yang baik -secara mencolok mereka adalah haj-, dan pandai berdagang.[16]

Lebih jauh secara substantif penulis melihat Gusjigang sebagai dua hal utama yang relevan dalam melihat masyarakat Indonesia kontemporer. Dua hal tersebut adalah Gusjigang sebagai mentalitas ekonomi maysarakat dan Gusjigang sebagai spirit kegamaan. Secara holistik Gusjigang dapat diinterpretasikan dalam konteks masa kini sebagai enterpreuner yang memiliki pemahaman keagamaan yang kuat dan pribadi yang berintegritas tinggi. Jika melihat wajah perekonomian nasional saat ini, sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) menjadi andalan baru dalam menopang perekonomian nasional. Kontribusi UMKM menentukan PDB Nasional (Produk Bruto Nasional) menjadi agenda utama pembangunan ekonomi nasional.[17] Keseriusan pemerintah juga terlihat dari upaya pemerintah mendorong lahirnya enterpreneur-enterpreneur baru. Gusjigang sebagai bagian dari masyarakat Kudus Kulon juga dapat interpretasikan sebagai masyarakat yang memarisi tradisi keislaman Sunan Kudus. Tokoh-tokoh SI masa lampau membuktikan bahwa mereka adalah haji dan ulama yang memiliki pemahaman Islam yang kuat namun juga moderat. Jika melihat wajah Islam Indonesia saat ini yang diwarnai dengan kemunculan kelompok-kelompok Islam fundamentalis dan intoleran. Dalam beberapa tahun terakhir gejala ini dilihat oleh Martin van Bruinessen sebagai conservative turn. Pasca kejatuhan Soeharto, Martin melihat wajah Islam di Indonesia mengalami pergeseran, dari Islam kultural ke islam politis. Contoh konkrit dari kelompok Islam politis adalah munculnya HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang memiliki tujun mendirikan negara Islam di Indonesia. Islam politik juga melakukan infiltrasi pada level politik praktis dimana munculnya perda-perda syariat dibeberapa daerah. Sementara kelompok Islam intoleran termanifestasi lewat sejumlah aksi kekerasan dan konflik berbasis agama mulai dari aksi jihad, pemboman gereja hingga perusakan temoat ibadah.[18] Kondisi ini jelas mengkhawatirkan kondisi keberagamaan sekaligus ancaman NKRI. Maka Gusjigang sebagai spirit kegamaaan yang ramah merupakan agen-agen Islam moderat dan toleran yang bisa diandalkan dalam menangkal islam fundamentalis dan intoleran. Dua hal diatas menunjukan bahwa Gusjigang sebagai sebuah mentalitas ekonomi masyarakat dan spirit keagamaan yang bersumber pada kearifan lokal yang orisinil masih relevan dan memiliki kontribusi dalam menjawab tantangan Indonesia kontemporer.

            [1] Castle, Lance, Tingkah Laku, Agama, Politik, dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok di Kudus, Jakarta: Sinar Harapan, 1982. hlm., 103.

            [2] KHR Asnawi masih memiliki garis genealogis dengan Sunan Kudus. Dalam Abdurrahman Masud, Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Arsitek Pesantren (Yogyakarta: Kencana, 2006), hlm., 210-212.

            [3] KHR Asnawi disebut terlibat dalam tragedi Bakar Pecinan tahun 1918 yang melibatkan komunitas muslim dan komunitas Tionghoa. Dalam laporan KHR Asnawi tertulis posisinya sebagai Penasehat SI Cabang Kudus. Beliau termasuk dari orang SI yang dipenjarakan terkait huru-hara anti Cina Kudus 1918. Lihat dalam Masyhuri, Bakar Pecinan, Konflik Pribumi vs Cina di Kudus Tahun 1918 (Kudus: Yayasan Cermin, 2006).

            [4] Dalam buku Modern Muslim Movement, Deliar Noer menyebutkan pada 31 Oktober-2 Nopember 1922 bersama KH Abdul Wahab mewakili Tasywirul Afkar, KHR Asnawi menghadiri Konggres Al Islam di Cirebon. Kongres ini sendiri dihadiri beberapa organisai dan gerakan Islam yang penting saat itu, antara lain SI, Muhamadiyah, dan Al Irsyad. KHR Asnawi juga sempat terlobat dalam komite Hijaz (cikal bakal NU) sebelum digantikan tokoh lain. Hal ini menunjukan posisi KHR Asnawi dalam skala politik nasional.

            [5] Dalam tulisan ini, penulis menyebutkan KH. M Arwani sebagai lulusan pertamanya yang kemudian mendirikan Madrasah TBS tahun 1928        di Kudus. Mansur, Sejarah Sarekat Islam dan Pendidikan Bangsa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 156

            [6] Argumentasi ini penulis ajukan dengan melihat fakta historis bahwa KHR Asnawi merupakan tokoh penting dalam SI Kudus. Sementara KHR Asnawi adalah pendiri Madrasah Qudsiyyah yang berlokasi di kompleks Menara Kudus.

            [7] Masyhuri, Bakar Pecinan Konflik Pribumi vs Cina di Kudus tahun 1918, (Jakarta: Grafika, 2006), hlm., 40.

            [8] Rapat yang diadakan di gedung Johannes Bioscoop dihadiri 900 orang disaksikan oleh ketuanya M. Soeroredjo, dan Sekteraris N. Soerjowinoto. Djawa Tengah, Verslag pendek openbare Vergadering PKBT di Koedes, 31 Oktober 1918, hlm. 1.

            [9] Ketika sampai di depan Masjid Menara terjadi saling mennghina antara orang-orang pribumi dan orang-orang Tionghoa. Orang-orang muslim merasa terhina dengan arak-arakan yang mempertontonkan haji dan perempuan. Sebaliknya orang-orang Tionghoa tersinggung karena upacara Tao Pek Kong juga sakral bagi mereka. Lihat dalam Tan Boen Kim, Peroesohan di Koedoes: Soeatoe Tjerita Jang Betoel Telah Terdjadi di Djawa Tengah Pada Waktoe Jang Belon Sabarapa Lama, (Batavia: Tjiong Kon Lion, 1920), hlm., 86-88.

            [10] Sarekat Islam mewakili kelompok pribumi karena dianggap sebagai organisasi islam terbesar waktu itu. Selain iitu juga diduga beberapa oknum yang terlibat merupakan anggota SI. Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Patih Martosoedirja mewakili Bupati Kudus, Polisi JW Snabilie, dan Letnan Tionghoa. op.cit. Masyhuri, hlm., 67-68.

            [11]Penyerbuan warga pribumi terhadap perkampungan Tionghoa di Kudus Kulon berlangsung sejak kira-kira pukul 20.00-02.00 dini hari. Ibid, hlm., 70

            [12] Kariboetan di Koedoes , Sin Po 6 Nopember 1918, hlm. 1.

[13] Lewat sejumlah tradisi lisan yang penulis terima selama menjadi santri Madrasah Qudsiyyah, meskipun KHR Asnawi dipenjara oleh pemerintah kolonial beliau masih tetap bisa mengajar santri-santrinya. Salah satu bukti ma’unah –kelebihan- dari KHR Asnawi.

            [14] Benny G. Setiono, Tionghoa dalam Pusaran Politik, (Jakarta: Elkasa, 2003), hlm. 375-379

            [15] Tipologi Kudus Wetan dan Kudus Kulon merujuk pada pembagian masyarakat Kudus yang digunakan Lance Castle dalam memisahkan karakteristik masyarakat Kudus yang dipisahkan oleh garis kali gelis. Menurut Lance Castle masyarakat Kudus Kulon memiliki karakteristik religiusitas yang kuat daripada Kudus Wetan. Lihat dalam Castle, Lance. 1982. Tingkah Laku, Agama, Politik, dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok di Kudus. Jakarta: Sinar Harapan.

[16] Hasyim Asy’ari, Bersikap Satitahe Bergaya Milite, Suara Merdeka 4 September 200

[17] http://www.kemenkeu.go.id/Berita/peran-penting-ukm-dorong-perekonomian-indonesia

            [18] Lihat dalam Martin van Bruinessen, dkk, Conservative Turn: Indonesia dalam Ancaman Islam Fundamentalis, 2014, Bandung: Mizan Utama, hlm. 26-52.

Membumikan Al-Qur’an Langgam Nusantara

KONTROVERSI pembacaan ayat al-Qur’an dengan langgam nusantara (khasJawa) saat peringatan isra’ mi’raj di Istana Merdeka menjadi sangat menarik untuk dikaji. Oleh sebagian pihak, Menteri Agama RI dituduh melakukan liberalisasi terhadap kitab suci. Di lain pihak, ada yang menyebut bahwalanggam Jawa untuk pembacaan al-Qur’an disebut sebagai ekspresi budaya—tanpa merubah kesuciannya.

Membaca al-Qur’an dengan langgam dan cengkok Jawa memang terasa aneh karena tidak lazim digunakan. Akan tetapi bagi masyarakat Jawa, gaya melagukan ayat al-Qur’an semacam itu sudah dimulai sejak lama. Orang-orang tua dan muballigh di desa-desa sudah sering memakainya. Sehingga dalam konteks budaya Jawa, gaya langgam Jawa untuk membaca al-Qur’an tidak jadi masalah.

Yang menjadi masalah akhir-akhir ini adalah ketika sudah disajikan argumentasi fiqh bahwa al-Qur’an dilanggamkan Jawa itu haram dan menyalahi hadits Nabi. Respon masyarakat juga menjadi beragam. Bahwa dalam merespon polemik ini tidak hanya sebatas bicara halal atau halal, tapi ada tiga hal pokok yang perlu diluruskan sehingga kesucian al-Qur’an tetap terjaga bersama.

Pertama, menjaga kesucian al-Qur’an tetap jadi fokus utama. Semua orang sepakat bahwa al-Qur’an itu suci dan harus dijaga kemurniaanya dengan empat cara: menjaga keaslian ayatnya tanpa pemalsuan, menjaga pemaknaan tekstual dan kontekstualnya, menjaga tata cara membaca dengan pola tajwid dan menjaga dengan pelestarian pengalaman isi al-Qur’an. Apapun perbedaan persepsi mengenai isi pemaknaan al-Qur’an, itu dianggap sebagai rahmat agama Islam, karena memang cara memaknai itu adalah bagian dari pemahaman tokoh agama masing-masing.

Kedua, sebagai kitab suci, al-Qur’an perlu diajarkan kepada masyarakat dan diamalkan ajaran-ajarannya. Untuk memelajari ilmu-ilmu al-Qur’an dibutuhkan banyak perangkat, dari mulai ilmu bahasa arab (nahwu, sharaf,badi’, ma’ani dan bayan), ulumul qur’an, asbabun nuzul, ilmu tafsir dan lainnya. Maka dari itu, isi al-Qur’an akan mendalam jika digunakan perangkat pemahaman dengan bekal ilmu-ilmu itu.

Bagi muslim yang belum menguasai ilmu-ilmu itu dapat menyederhanakan dengan mempelajari ilmu tafsir dan tentunya tetap menghargai adanya konsentrasi ilmu-ilmu lainnya. Dari sinilah isi al-Qur’an akan terungkap dengan detail dan masyarakat akan mampu mencerna ajaran-ajaran Islam yang original.

Dan ketiga, untuk melanggengkan isi kandungan al-Qur’an, maka agama Islam mendorong umatnya untuk membacanya. KH Sahal Mahfudh (2011) menyampaikan bahwa membaca al-Qur’an berbeda dengan membaca hadits Qudsi, walaupun keduanya adalah kalimat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam kitabnya,Syaikh Zakaria al-Anshari menyebutkan bahwa al-Qur’an termasuk al-muta’abbadu bitilawatihi, mendapatkan pahala ketika membacanya (walaupun tidakmengetahui artinya).

Gaya Baca

Persoalan yang sedang hangat diperbincangkan adalah soal membaca al-Qur’an dengan gaya langgam Jawa. Di sini juga ada empat hal yang perlu dilihat secara spesifik. Pertama, sejarah Islam mencatat bahwa kitab suci ini diturunkan di Makah dan Madinah sehingga disebut Makiyah dan Madaniyah. Hingga sekarang para muslim masih mengamalkan bacaan-bacaan al-Qur’an. Dalam posisi membaca pribadi atau kalangan tertentu, langgam bacaan al-Qur’an menyesuaikan selera pembaca. Dan yang ditekankan adalah dengan cara baca yang benar menurut ilmu tajwid (ilmu khusus untuk membaca kitab suci).

Dalam acara-acara keagamaan, lazimnya al-Qur’an dibaca denganlanggam (sering disebut memakai lagu) sesuai dengan gaya tartil dan qira’ah. Gaya bacaan tartil ini lebih sederhana karena al-Qur’an dibaca dengan lagu sederhana dan cengkok yang tidak terlalu rumit. Sedangkan gaya baca qira’ah ini lebih rumit karena mengikuti kaidah qira’ah yang lazim digunakan semacam: husaini, bayati, syika, nahwan dan lainnya. Model qira’ah inilah yang oleh sebagian orang disebut sebagai bacaan khas bangsa Arab, tempat di mana al-Qur’an diturunkan.

Padahal perlu diketahui bahwa gaya qira’ah: husaini, bayati,syika, nahwan dan lainnya itu bukan dari Makah dan Madinah melainkan Iran. Dan Iran menurut Ahmat Sarwat (2015) pada masa Nabi bukan masuk Arab karena berbangsa dan bahasa Persi. Jadi itulah kesalah pahaman sejarah atas dasar kebiasaan dilanggamkan dikira asli Arab. Bahkan para pembaca al-Qur’an di dunia juga melanggamkan dengan gaya negaranya masing-masing seperti Mesir, Turki,Lebanon, Yaman dan lainnya.

Jadi perlu ditegaskan bahwa sejarah panjang ini jangan sampai dipotong atas dasar kebiasaan mendengar lantunan langgam saja, sehingga menyimpulkan dengan “kebiasaan” tapi tidak ilmiah.

Kedua, membaca dengan gaya langgam adalah budaya masyarakat. Al-Qur’an sebagai teks dan berisi ajaran tetap utuh keberadaannya, sedangkan masyarakat luas berhak atas budayanya masing-masing dalam membacanya. Orang Arab akan menggunakan langgam khas arabnya, begitu pula orang Indonesia berhak atas cara baca langgam dengan budayanya.

Kalau kemarin yang ditampilkan adalah langgam dan cengkok Jawa, maka tidak menutup kemungkinan akan menyusul langgam Sunda, Melayu, Bali, Papua dan lainnya. Jadi kalau ada pihak yang tidak sepakat dengan langgam Jawa adalah bagian dari ketidaksetujuan terhadap budaya dan bukan ketidaksepakatan terhadap gaya baca al-Qur’an. Intinya bahwa bacaan langgam Jawa adalah untuk membumikan al-Qur’an dengan pendekatan budaya nusantara.

Ketiga, bahwa langgam adalah seni membaca. Dan seni inilah yang akan memperindah dan menghibur notasi teks yang dibaca. Bisa diibaratkan bagi masyarakat yang sudah maniak dengan dangdut, maka dengan lirik lagu yang sama dirubah menjadi keroncong atau jazz akan nampak aneh dan cenderung menolaknya.Sama dengan langgam al-Qur’an yang sudah mainstream dan baku dibaca orang-orang Timur Tengah, ketika dilanggamkan Jawa akan terasa aneh dan mengagetkan. Itulah seni baca al-Qur’an dan terkait dengan budaya.

Oleh sebab itu wajar jika qari’ interasional dari Arab Saudi, Syaikh Abdullah bin Ali Bashfar ikut menanggapi dan kurang setuju dengan gaya langgam Jawa dalam membaca al-Qur’an. Ada lima catatan yang diberikan dalam menanggapi video bacaan Muhammad Yaser Arafat saat membaca al-Qur’an dengan lagu Dandanggulo MacapatJawa, yakni: kesalahan tajwid, kesalahan lahjah (logat), kesalahan takalluf (memaksakan), kesalahan niat dan memperolok-olok ayat Allah.

Ketika orang Arab memberikan koreksi yang demikian itu sangat wajar karena ada perbedaan budaya dan logat. Sama halnya ketika orang Jawa di daerah Wonosobo danP urworejo misalnya tidak bisa melafalkan ‘ain, karena biasa menyebut nga’in. Bagi orang yang paham budaya akan memaklumi karena ini adalah soal kebiasaan dan dialek orang Wonosobo dan Purworejo demikian. Walaupun membaca al-Qur’an mereka susah mengucapkan ‘ain dan itu tidak disalahkan. Lahirnya qira’ah sab’ah (tujuh cara baca al-Qur’an) juga karena faktor dialek masyarakatTimur Tengah yang berbeda-beda dalam pelafalan dan detail bacaannya.

Dan keempat, pentingnya menghormati perbedaan. Adanya perbedaan dalam gaya membaca al-Qur’an tidak perlu diperpanjang karena ini ranah budaya dan seni baca al-Qur’an. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat digugah kembali untuk peduli terhadap kerajinan membaca al-Qur’an dan peduli terhadap cara baca yang benar sesuai tajwid. Termasuk yang terpenting adalah mengamalkan isi al-Qur’an untuk memperbaiki Indonesia dan dunia.*)

Dimuat Koran Jateng Ekspres, Kamis/21 Mei 2015.

oleh: M. RikzaChamami, MSI
ALumni Qudsiyyah dan Dosen FITK Universitas Islam Negeri Walisongo

Isra Mi’raj dan Spirit Toleransi NKRI

SETIAP 27 Rajab seluruh umat Islam selalu memeringati Isra Mikraj Nabi Muhammad saw. Pesan utama yang terkandung dalam peristiwa Isra Mikraj adalah perintah menjalankan shalat lima waktu.

Melaksanakan shalat pada hakekatnya tidak hanya sekadar memberi manfaat pada si pelaku saja, tetapi lebih dari itu juga memberi manfaat bagi orang lain, masyarakat, bahkan bagi bangsa dan negara. Karena sesungguhnya shalat dapat menyelamatkan manusia dari berbuat keji.

”Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan,” (Al Ankabut: 45). Mengingat nilai yang terkandung dalam shalat itu bersifat universal, maka implementasi dalam kehidupan nyata juga harus bersifat universal pula, yaitu harus lintas agama, etnis dan golongan.

Merealisasikan hal yang demikian ini tentunya sangatlah penting karena kian hari bangsa ini dihadapkan pada persoalan toleransi yang secara kuantitas dan kualitasnya semakin mengkhawatirkan. Di mana sekarang ini toleransi telah menjadi barang mahal dan langka di negeri yang katanya majemuk ini.

Dalam kondisi riil seperti itu seyogianya seluruh umat Islam berada di garda depan untuk memelopori tumbuhnya toleransi, sebagaimana yang pernah dilakukan dan didakwahkan Nabi Muhammad saw di Madinah. Bukan malah sebaliknya dalam berperilaku dan berdakwah justru melenceng jauh dari ajaran agung Nabi Muhammad yang selalu dalam kosmos toleransi.

Jika cara berdakwah yang mengabaikan prinsip toleransi seperti yang dilakukan sebagian umat Islam di Indonesia sekarang masih terus berlangsung, tidak tertutup kemungkinan ke depan akan terjadi benturan antarumat beragama, etnis dan golongan di bumi pertiwi ini. Dan bila hal itu sampai terjadi, maka tidak saja dapat mengganggu serta menghambat pembangunan nasional, tetapi lebih parah lagi akan dapat mengancam keutuhan NKRI.

Mulai saat ini, mau tidak mau segenap umat Islam dalam berdakwah hendaknya selalu mencontoh cara, strategi dan metode yang dipraktikkan Nabi Muhammad saw, yaitu dengan bil hikmah wal mauidhah hasanah.

Di mana dalam ranah praktis aplikasinya penuh dengan sikap toleransi, perdamaian, humanis dan santun. Bukannya dengan jalan kekerasan dan anarkisme yang jelas melenceng jauh dari subtansi tujuan shalat yang merupakan hasil Isra Mikraj Muhammad saw.

Dalam momentum peringatan Isra Mikraj kali ini, mari kita kaji dan renungkan bersama bagaimana Nabi Muhammad saw saat memimpin sekaligus berdakwah di Madinah. Dia telah melaksanakan toleransi yang luar biasa hebatnya. Sebagai pemimpin negara dan agama, Nabi Muhammad saw selalu mengakomodasi seluruh kepentingan rakyatnya tanpa mengedepankan kepentingan pribadi dan golongan sedikit pun.

Sikap Simpatik

Justru dengan sikap simpatik serta toleransi yang sungguh-sungguh serta totalitas, agama Islam pada periode itu mengalami ekspansi dan kemajuan yang luar biasa.

Cara dan strategi dakwah seperti itu pulalah yang membuat Walisongo sukses penyiarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Mereka dalam berdakwah totalitas mencontoh apa yang dipraktikkan Nabi Muhammad saw, yaitu dengan bil hikmah wal mauidhah hasanah. Di mana cara dakwah semacam ini harus selalu lekat dengan akhlaqul karimah, humanisme dan toleransi yang tinggi.

Jauh dari praktik anarkisme dan teror. Namun justru dengan cara serta metode inilah agama Islam dapat diterima dan berkembang pesat dalam waktu yang tidak lama, bahkan hingga bisa sebagai agama mayoritas di Indonesia. Sikap akomodatif, humanis dan toleransi itu hakikatnya merupakan inti dari ajaran agama Islam dalam hal dakwah.

Terutama ajaran yang terdapat dalam Surat Al-A’raf; ”Sesungguhnya Kami jadikan kamu sekalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk berkenal-kenalan.”Ayat ini jelas-jelas menunjukkan bahwa terciptanya kehidupan manusia dengan beragam bangsa dan suku merupakan sunnatullah yang pasti akan selalu ada sampai kapan pun. Karena keragaman dan plutralitas hidup manusia adalah realitas kehidupan di bumi yang dikehendaki Allah Swt.

Di sisi lain ayat itu juga mempunyai tujuan untuk menciptakan kesadaran kognisi manusia agar saling mengenal satu sama lain dalam suatu proses dan dialektika hidup bersama. Sebab hanya dengan modal pluralitas, toleransi dan kesadaran manusia tersebutlah roda kehidupan dengan dinamika, dialektika dan pemberdayaannya dapat berjalan terus.

Tetapi sayang sering kita sebagai umat Islam dan warga bangsa Indonesia yang majemuk ini belum mampu menangkap pesan Ilahiyah yang terdapat dalam Alquran tentang pluralisme dan toleransi itu.(*)

oleh: M Saifuddin Alia
Pengurus IKAQ Menara Kudus; Direktur Central for Islamic Education and Culture Studies (CIIS) Grobogan

TULISAN INI TAYANG DI SUARA MERDEKA, EDISI 15 Mei 2015

MENYAMBUT ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) DENGAN KREASI DAN INOVASI

Sebagai bagian dari warga dunia, Indonesia tidak bisa menghindar dari system perdagangan global. Perdagangan global merupakan hubungan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan pertukaran barang dan jasa yang saling menguntungkan. Di tingkat nasional, perdagangan global mewakili proporsi seluruh produksi yang melintasi batas negara, dan di tingkat global, globalisasi perdagangan mewakili proporsi seluruh produksi dunia yang digunakan untuk impor dan ekspor antarnegara.

Perdagangan global mensyaratkan banyak hal. Salah satunya adalah diberlakukaknnya mekanisme pasar bebas. Pasar Bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Pasar bebas (free trade) tidak hanya ditandai pergeseran aktivitas ekonomi, tapi seluruh komponen yang terlibat juga bergeser, seperti pertumbuhan (growth), stabilitas (stability), efisiensi (Efficiency), kesempatan kerja (full employment), pemanfaatan sumber daya lain (use of other resources), pilihan (choice), partisipasi (participation), imbalan (compensation), dan kepemilikan (equity).

Dalam pasar bebas (free trade), perputaran ekonomi bertumpu pada modal melalui mekanisme pasar. Pelaku utamanya adalah para pemilik modal besar dan perusahaan-perusahaan trans-nasional (Multinational Corporation, MNCs) yang didukung oleh regulasi internasional seperti GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), WTO (World Trade Organisation), GATS (General Agreement on Trade in Services), TRIPs (Trade Related Intellectual Property Right), TRIMs (Trade Related Invesment Measures), AoA (Agreement on Agriculture) dan sebagainya.

Tali temali pasar bebas (free trade) dengan sekian variable yang melilitnya diatas menjadikannya sebagai agenda politik dan ekonomi yang cukup krusial. Dikatakan agenda pilitik dan ekonomi karena keduanya sudah “menyatu”. Realitas politik tidak bisa dilepaskan dari factor ekonomi, begitu pula sebaliknya.

Pada tahun ini, tepatnya Desember 2015, Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, akan memasuki era baru penerapan perdagangan bebas kawasan Asia Tenggara, yakni AFTA (Asean Free Trade Area). AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dan menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.

Ada banyak kesepakatan dalam AFTA, antara lain adalah penghapusan pembatasan komoditas, penghapusan bea masuk impor komoditas yang berada dalam General Exception, diberlakukannya CEPT- AFTA (Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area), yakni tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif bagi komoditas tertentu yang terkait dengan keamanan nasional, keselamatan, atau kesehatan manusia, binatang, dan tumbuhan, serta untuk melestarikan obyek-obyek arkeologi dan budaya.

Dengan diberlakukannya AFTA, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dengan basis produksi yang tunggal pula. Arus barang, jasa, investasi, tenaga terampil dan modal akan berputar secara bebas diantara Negara ASEAN. Disana akan terbuka peluang seluas-luasnya. Mereka yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif akan meraup keuntungan besar, sementara yang tidak memiliki daya saing akan menjadi pasar, untuk tidak mengatakan objek, bagi pihak lain.
Disnilah masalahnya. Indeks daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia tahun 2014 berada di peringkat 34 dari 144 negara. Setingkat lebih tinggi atas Spanyol yang berada di peringkat ke-35, Portugal di 36, Kuwait di peringkat 40, dan India yang berada di peringkat 71. Namun di level ASEAN sendiri, peringkat Indonesia masih kalah dengan Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand yang berada di peringkat ke-31. Namun masih mengungguli Filipina yang berada di peringkat 52, Vietnam di peringkat 68, Laos di peringkat 93, Kamboja di peringkat 95, dan Myanmar di peringkat 134.

Dengan posisi ini, dapat dikatakan bahwa posisi Indonesia belum terlalu siap. Namun sekarang bukan waktunya lagi mempertanyakan kesiapan Indonesia, apalagi mengeluh. Siap atau pun tidak siap, Indonesia tidak bisa lari dari kenyataan penerapan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara mulai Desember 2015.

Pada aras inilah Qudsiyyah perlu tampil ambil bagian. Secara normatif, Qudsiyyah diharapkan mampu memberikan landasasan norma agar penanganan pasar bebas (free trade) tetap mengacu kepada fitrah kemanusiaan. Sementera secara praktis Qudsiyyah diharapkan mampu menyodorkan konsep yang mampu mengayomi warganya dari serangan modal yang kian masif. Para siswa sejak dini harus didorong menjadi pribadi yang ulet, tangguh dan kreatif, sehingga pada gilirannya nanti mampu mampu bertarung di pasar bebas dengan berbagai inovasi.

Inovasi adalah suatu ide baru bagi seseorang atau kelompok yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah tertentu.penciptaan sesuatu yang baru. Inovasi identik dengan kreatif. Banyak definisi mengenai apa itu kreatif. Namun secara umum disebutkan bahwa karakteristik orang yang kreatif adalah selalu melihat segala sesuatu dengan cara berbeda dan baru, dan biasanya tidak dilihat oleh orang lain. Orang yang kreatif pada umumnya mengetahui permasalahan dengan sangat baik dan disiplin, dan dapat melakukannya dengan cara menyimpang dari cara-cara tradisional. Proses kreatifitas melibatkan adanya ide-ide baru, berguna, dan tidak terduga, tetapi dapat diimplementasikan, setelah melalui tahap exploring, inventing, dan choosing. Cara berpikir dan bertindak inilah yang akhirnya menjadikan seseorang menjadi mandiri.

Kemandirian (autonomy, independency, self relience) berarti hal atau keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kemandirian berasal dari kata dasar diri, sehingga diskursus kemandirian tidak dapat dilepaskan dari perkembangan diri itu sendiri. Diri adalah inti dari kepribadian dan merupakan titik pusat yang menyelaraskan dan mengkoordinasikan seluruh aspek kepribadian. Kemandirian juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak bergantung kepada otoritas dan tidak membutuhkan arahan secara penuh.

Pada dasarnya kemandirian dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, karena sikap merupakan dasar dari terbentuknya suatu perbuatan. Kemandirian juga dapat menjadi tolok ukur seseorang dalam menentukan perilaku diri sendiri hingga akhirnya dapat dinilai. Dengan demikian, kemandirian adalah keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri, tumbuh dan berkembang karena disiplin dan komitmen sehingga dapat menentukan diri sendiri yang dinyatakan dalam tindakan dan perilaku yang dapat dinilai.

Ada beberapa indikator sebuah kemandirian (self-relience). Antara lain adalah tidak adanya kebutuhan yang menonjol untuk memperoleh pengakuan dari orang lain. Mereka mampu mengontrol tindakannya sendiri dengan penuh inisiatif. Beller (1986) menyebut kemandirian ditandai dengan keberanian mengambil inisiatif, mencoba mengatasi masalah tanpa minta bantuan orang lain, memperoleh kekuatan dari usaha, dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. Lima komponen pokok kemandirian adalah progresif, ulet, inisiatif, pengendalian dari dalam (internal focus of control) dan kemantapan diri (self esteem, self confidence).

Secara sosial, Emil Durkheim melihat makna dan perkembangan kemandirian dari sudut pandang masyarakat. Kemandirian merupakan elemen esensial dari moralitas yang bersumber pada masyarakat. Kemandirian tumbuh dan berkembang karena dua faktor, yaitu disiplin dan komitmen terhadap kelompok. Oleh sebab itu, individu yang mandiri adalah individu yang berani mengambil keputusan yang dilandasi oleh pemahaman akan segala konsekuensi dari tindakannya, sehingga kemandirian merupakan suatu kekuatan internal individu yang diperoleh melalui proses individualisasi yaitu proses realisasi kedirian dan proses menuju kesempurnaan. (*)

TULISAN INI DISAMPAIKAN DALAM CERAMAH ILMIAH PPQ PADA SABTU, 2 MEI 2015

PESANTREN BERWAWASAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

KEBERADAAN Pondok Pesantren (selanjutnya disebut Pesantren) akhir akhir ini menjadi bahan perbincangan dunia akademik. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang semula tertutup sekarang sudah membuka diri dengan dengan perkembangan zaman. Termasuk pesantren juga memberikan ruang terbuka dalam menginovasi lembaganya dengan pendidikan umum dan pendidikan politik.

Pendidikan umum di pesantren dijalankan secara baik. Karena kalangan pesantren mulai menerima masukan dari wali Santri agar anaknya berilmu agama kuat dan mempunyai pengetahuan umum. Apalagi dengan dibukanya peluang beasiswa Santri untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri bergengsi di Indonesia, menjadikan pesantren semakin memperkuat kebijakan ini.

Tentunya untuk menjemput bola terwujudnya Santri yang ilmiah, pesantren tetap memperteguh visi agamanya.
Dalam wujud inilah, perlu sekali pemahaman bersama mengenai pendidikan pesantren dalam pengembangan ilmu sains. Meski belum semua pesantren mampu membuka peluang ini, paling tidak Kyai mulai sadar tentang pentingnya ilmu sains.
Mengenai pendidikan politik di pesantren memang tidak terkemas dalam kurikulum formal. Pendidikan politik di pesantren berupa materi kurikulum tersimpan (hidden curriculum) pada pesantren yang Kyai dan keluarga ndalem terjun langsung ke dunia politik (baik sebagai penasehat atau fungsionaris). Pendidikan berupa teladan politik ini yang kemudian menjadi bahan “anutan” oleh para masyarakat dan Santri.

Dalam meneguhkan visi pesantren sebagai lembaga agama, maka dibutuhkan warna baru tentang pendidikan politik pesantren ini.Jangan sampai pesantren memberikan corak politik yang tidak santun di tengah masyatakat. Apalagi politik praktis yang mengakar pada sebuah tradisi politik belah bambu dan politik kekuasaan. Hendaknya ada model politik pesantren kebangsaan yang mengarah pada tiga dimensi.

Pertama, dimensi budi pekerti. Politik pesantren dengan mengandalkan budi pekerti bukan berarti segala langkah politik berbungkus agama. Akan tetapi komunikasi politik yang dikemas dengan bahasa santun dan lobi-lobi politik yang tidak banyak membuat orang kecewa. Model ini bukan menjadikan politik pesantren selalu kalah. Justru dengan budi pekerti, maka ada banyak simpati dari para politisi yang menempatkan kader politik pesantren di pos strategis –tidak hanya pembaca do’a saja.

Kedua, dimensi strategi koorposari. Pesantren punya modal besar dalam menata pola strategi koorposari dengan tawashau bil haqqi wa tawa shaubis shabri (saling memberikan nasehat politik). Jalan yang dilakukan dalam memberikan kritik politik adalah demi kebaikan bersama. Bukan dengan prinsip like and dislike, suka dan benci sebagaimana politik konvensional.

Dan ketiga, dimensi kesejahteraan ummat. Para politisi yang menjadapatkan amanah menjadi wakil rakyat dan pemimpin perlu memegang teguh prinsip: sayyidul qaumi khadimuhum, oemimpin adalah abdi untuk ummat. Maka tidak salah lagi pemimpin politik yang ingin memperkaya diri sendiri dan mengkorupsi hak-hak masyarakat.
Di sinilah politik pesantren hadir sebagai kuasa untuk menjadikan dirinya sebagai abdi masyarakat, jangan sebaliknya ingin menjadikan masyarakat sebagai budak politiknya.

Perjalanan bangsa Indonesia masih cukup jauh sekali dalam menatap Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Pesantren dengan model politik kebangsaan ini akan mencoba memberikan gagasan politik baru, yaitu politik yang berdaulat dan amanah. Jika memang pesantren bisa hadir dengan warna ini, maka asa pesantren akan dikenang sepanjang sejarah. Bahwa pesantren menjadi motor penggerak politik kebangsaan ini.

Target besar dari politik kebangsaan ini adalah demi menyatukan kembali bangsa ini. Sebab akhir-akhir ini banyak sekali agenda nasional yang terbengkalai hanya persoalan beda visi politik. Oleh sebab itu, butuh figur pemersatu bangsa ini yang diharapkan hadir dari Rahim pesantren. Pesantren punya tanggungjawab ini semua. Jangan kemudian kehadiran pesantren menjadi bagian dari pemecah belah kesatuan bangsa ini. (*)

Oleh: M. Rikza Chamami, Alumni Qudsiyyah Kudus tahun 2000
Tulisan ini dimuat di JATENG POS, edisi Kamis, 27 Maret 2015

Pemprioritasan Pendidikan Antikorupsi

Pendeklarasian pemuda antikorupsi oleh Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) se-Solo Raya (SM, 29/10/14) setidaknya dapat kita maknai dua hal. Pertama; deklarasi itu sejatinya sebagai peringatan terhadap dunia pendidikan yang saat ini seolah-olah telah melupakan pentingnya pendidikan antikorupsi di sekolah. Gaung dan semangat menanamkan jiwa antikorupsi pada generasi muda di sekolah kian hari justru semakin redup.

Bahkan diskusi-diskusi perihal pendidikan antikorupsi pun sekarang nyaris tak lagi terdengar. Padahal mengimplentasikan pendidikan antikorupsi di sekolah menjadi keniscayaan yang tak bisa ditawar.
Tentu dengan satu tujuan utama untuk menyelamatkan generasi muda bangsa dari praktik ataupun budaya korupsi. Kedua; deklarasi itu dapat menjadi pesan terhadap penentu kebijakan pendidikan. Yakni, pesan betapa penting dan mendesaknya untuk benar-benar merealisasikan pendidikan antikorupsi secara sungguh-sungguh dalam pemerintahan sekarang.

Apabila dalam lima tahun pemerintah mampu melaksanakan, hasilnya dapat kita nikmati bersama. Tidak sedikit generasi muda bangsa yang sekarang memegang jabatan strategis baik itu di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, ’’mahir’’ berkorupsi.

Apabila keadaan ini berjalan terus tanpa ada upaya mencegah dan menanggulangi, sampai kapan pun budaya korupsi tak akan musnah. Pemangku kepentingan pendidikan harus bertindak cepat menyelamatkan generasi muda dari praktik korupsi. Sebagai langkah praksisnya upaya menanamkan dan membangun spirit antikorupsi siswa, hendaknya menjadi tanggung jawab semua guru mata pelajaran.

Dalam konteks ini, seluruh guru mempunyai tanggung jawab menanamkan jiwa antikorupsi pada siswa. Meminjam istilah Azyumardi Azra, penanaman jiwa antikorupsi menggunakan pendekatan integratif. Pada tataran aplikasi bisa terintegrasi ke dalam sejumlah mata pelajaran.

Namun pada tataran formal, lebih baik dan lebih efektif bila penanaman jiwa antikorupsi pada siswa itu menjadi tanggung jawab guru mata pelajaran PKn dan Pendidikan Agama. Walaupun semua guru memiliki tanggung jawab sama, leading sector- nya guru dua mapel itu, Materi tentang kantiorupsi harus dimasukkan dan dibahas tuntas lewat dua mata pelajaran tersebut.

Contoh konkretnya, materi Pendidikan Agama secara khusus ada yang membahas hukum korupsi secara lengkap. Semisal, bahasan dalam pandangan haram karena termasuk kategori mencuri, dalam hal ini uang negara yang notabene uang rakyat.

Memberi Contoh
Supaya proses penanaman jiwa antikorupsi pada siswa tersebut berjalan baik dan efektif maka seluruh lingkungan pendidikan hendaknya terlebih dahulu terbebas dari praktik korupsi. Korupsi sekecil apa pun jangan sampai terjadi di lingkungan pendidikan.

Dalam hal ini, kepala sekolah dan jajarannya wajib bersih dari korupsi. Keterbebasan dari korupsi juga harus melingkupi elemen yang terkait semisal komite sekolah, yayasan, dewan pendidikan, penilik sekolah, dan jajaran pada Kemdikbud. Kemenyeluruhan itu menjadi sebuah keniscayaan bila benar-benar ingin memerangi korupsi melalui jalur pendidikan. Dunia pendidikan harus bisa memberikan contoh nyata.

Sebagai wahana latihan bagi siswa maka menjadi keharusan bagi tiap sekolah untuk mendukung keberadaan kantin antikorupsi. Formatnya adalah kantin kejujuran, dalam arti tidak ada orang yang perlu menghitung pembayaran. Guru atau siswa yang membeli makanan/ minuman di kantn, melayani pembayarannya sendiri.

Andai perlu uang kembalian, guru atau siswa bisa menghitung dan mengambil sendiri dari kotak kasir. Hidup matinya kantin kejujuran yang berspirit antikorupsi bergantung pada kejujuran pembeli, terutama siswa. Bila bisa berjalan dengan baik, itu bisa menjadi indikator bahwa siswa benar-benar telah memahami jiwa antikorupsi. (*)

M Saifuddin Alia, mantan pemred Majalah Edukasi UIN Walisongo Semarang dan Majalah El Qudsy Qudsiyyah Menara Kudus, tinggal di Putatsari Grobogan

Tulisan ini terbit pada Jumu’ah 14 November 2014 di Harian Suara Merdeka

Meninjau Wacana Labelisasi Hari Santri

Rencana penatapan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional yang diwacanakan oleh  presiden terpilih Jokowi menuai berbagai tanggapan dari banyak kalangan, khususnya dari kalangan pesantren. Tanggapan itu ada yang berupa dukungan penuh, menolak mentah-mentah atau ada juga yang menginginkan wacana tersebut untuk ditinjau ulang. 

Sebenarnya, awal munculnya wacana hari santri nasional ketika Jokowi dalam masa kampanyenya bertemu KH Thoriq Darwis pimpinan Pondok Pesantren Babussalam, Banjarejo, Malang, Jawa Timur, 27 Juni 2014 lalu. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan ponpes Babussalam dan Jokowi menandatangani perjanjian yang berisi kesanggupan Jokowi menjadikan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional jika terpilih sebagai presiden. Keinginan dari pimpinan itu berdasarkan permintaan dari pengelola dengan pertimbangan mendalam.

Usai Jokowi menang dalam Pilpres kemarin, ternyata wacana ini tidak dianggap sebagai janji biasa. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhir september lalu, salah satu  poin rekomendasi adalah PDIP mendukung ide 1 Muharram sebagai Hari Santri  Nasional.

 

Apa Alasan Jokowi?

Pentingnya Hari Santri Nasional menurut Jokowi bahwa santri merupakan kearifan lokal, berarti itu menunjukkan penghargaan yang lebih tinggi terhadap santri, yakni menjadi kearifan nasional. Demikian dikutip dari antaranews.

Atas alasan “penghargaan” terhadap santri, tidak sedikit yang menaruh simpati terhadap wacana tersebut. Sehingga dari beberapa kalangan pesantren sendiri mengindikasikan bahwa janji Jokowi tersebut mengandung unsur politisasi santri.

 

Terbuai Oleh “Janji”

Kini tidak sedikit kalangan pesantren yang menagih janji dari Jokowi untuk mewujudkan 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional. Bahkan Muhammad Utomo sebagai Ketua Dewan Koordinasi Nasional Laskar Santri Nusantara (LSN) bersama barisannya jauh-jauh hari sudah menantikan janji Jokowi tersebut. Mereka beralasan, hari santri sebagi wujud penghargaan pemerintah kepada kaum santri di Indonesia. Bahkan, beberapa kali ada aksi oleh kalangan santri dibeberapa daerah yang mendukung penuh wacana itu.

Bagi penulis, ini bukan masalah janji yang harus segera ditepati. Tapi persoalan ini perlu disikapi seksama dengan cara mempertimbangkan kebijakan dari berbagai sudut pandang. Justru, munculnya wacana tersebut, secara tidak langsung seolah-olah kita (santri) diingatkan supaya menggali kembali sejarah perkembangan santri dan pesantren di Indonesia untuk diangkat sebagai isu nasional. Padahal tidak sedikit penelitian yang berkaitan masuknya Islam di Indonesia hingga lahirnya tradisi pesantren. Hanya saja publikasinya yang belum massif ke pelosok Nusantara. Barangkali, persoalan pengakuan secara resmi yang menjadikan bebarapa kalangan dari pesantren merasa eksistensi perjuangannya tidak diakui.

 

1 Muharram; Antara Sambutan Hangat dan Kekhawatiran

Terlepas dari unsur-unsur politis yang tidak dibahas dalam tulisan ini, labelisasi “Hari Santri” mendapat banyak sambutan hangat, tetapi tidak sedikit pula ada yang mengkhawatikan bilamana hari santri benar-benar ditetapkan pada tanggal 1 Muharram.

Misalnya, kekhawatiran itu akan menimbulkan sikap elite di kalangan para santri, utamanya pesantren. Padahal, santri dan pesantren sudah menyatu dengan budaya Islam di Indonesia yang egaliter di masyarakat umum. Lebih-lebih dalam tradisi pesantren, diajarkan untuk tidak memperlihatkan kebaikan-kebaikan diri kepada orang lain supaya tidak menimbulkan sifat ujub.

Pasalnya, 1 Muharram dalam sejarahnya adalah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah, lalu ditetapkan sebagai awal dimulai tahun baru Islam. Dengan demikian, 1 Muharram adalah milik semua umat Islam, tidak memandang status sosial, ekonomi, geografis, dan sebagainya. Jadi 1 Muharram tidak hanya milik santri saja.

Pertanyaannya, apa hubungannya hijrah tersebut dengan sejarah perkembangan pesantren atau santri di Indonesia? Nampaknya sulit untuk menghubungkan hal tersebut, walaupun secara subtansi bisa juga apabila dipaksakan untuk menghubungkan keduanya.

Namun, alangkah baiknya bila wacana yang mempunyai “niatan baik” itu untuk ditinjau kembali dengan mempertimbangkan sejarah awal munculnya pesantren di Indonesia. Apalagi wacana tersebut belum mendapatkan “mufakat” dari mayoritas ulama-ulama Indonesia. Hanya baru beberapa tokoh ulama meminta secara sepihak untuk ditetapkannya 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional.

 

Menyimak Sejarah

Masuknya penetrasi asing, dimulai dari jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511, lalu datang kapal-kapal Spanyol ke Filipina, kemudian organisasi dagang VOC Belanda tahun 1602, sehingga pada saat itu kalangan ulama dan muridnya (santri) mewaspadai gerakan-gerakan ekonomi yang ada pada akhirnya melakukan penjajahan di bumi Nusantara.

Mengutip di buku Pesantren Studies 2a, Ahmad Baso mengungkapkan pada masa kolonialisme, sebuah kekuasaan itu apabila mempunyai banyak akses kepada informasi, pengetahuan, dan teknologi. Kuasa ini dalam bahasa sarjana-sarjana kolonial menjadi “kuasa untuk mempengaruhi masyarakat, kuasa untuk memobilisasi rakyat, dan juga untuk mengeruk kekayaan rakyat yang dijajahnya. Itu sebabnya, yang menakutkan orang-orang penjajah, kalau orang-orang yang berpengetahuan ini, yang mempunyai segudang informasi dan data, adalah kaum santri. Hidup dan berinteraksi akrab dengan rakyat, mereka akan mengarah menjadi pembentuk formasi sosial baru yang menantang kolonialisme.

Tidak heran jika Agus Sunyoto dalam buku Atlas Wali Songo-nya menyebutkan bahwa kisaran tahun 1800-1900, orang-orang pesantren melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda sampai 112 kali pemberontakan yang dipimpin oleh kalangan guru dari tarekat dan pesantren. Ini membuktikan bahwa kontribusi kalangan pesantren dalam membela tanah air tidak bisa ganggu gugat lagi.

Lalu sebenarnya kapankah awal munculnya lembaga pendidikan pesantren di Indonesia? Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sejarah tidak mencatat secara persis kapan pesantren mulai ada. Namun sekurang-kurangnya bisa diketahui, pada awal abad ke-17 terdapat pesantren di Jawa yang didirikan oleh Sunan Malik Ibrahim di Gresik tahun 1619 (MA. Sahal Mahfudh, 2012: 281). Namun, versi-versi lain ada yang menyebutkan bahwa praktek-praktek yang mirip dengan tradisi kepesantrenan sudah ada sejak abad ke 15. Hanya saja secara kelembagaan pendidikan memang belum ada.

Berbagai kalangan masyarakat Nusantara berlomba-lomba menuntut ilmu. Mereka ingin meraih ilmu sebanyak-banyaknya di sana. Teks-teks pesantren yang berlipah itu dikoleksi oleh penduduk Nusantara dengan beragam cara; disalin, ditulis ulang, atau dicetak. Dan mereka bangga mengoleksi teks-teks tersebut. Ada yang dibaca di depan publik, ada yang dipajang di dalam rumah dan dijadikan sebagai perpustakaan keluarga, ada pula yang dijadikan sebagai jimat. Kalangan priyayi bangga memiliki kitab-kitab pesantren  karena akan meningkatkan wibawa dan prestise (sum’ah) mereka. Dengan kata lain, bangsa kita sudah menghargai pengetahuan pesantren sebagai sebuah kekuatan sosial, dan sebagai pondasi peradaban (Ahmad Baso, 2012: 171-172). Itulah kenapa pesantren dikatakan sebagai pendidikan asli Indonesia, pendidikan yang benar-benar mendidik anak-anak bangsa.

 

Nasionalisme Santri

Berbicara soal santri, pada hakekatnya santri tidak hanya dimaknai sebatas dimaknai seseorang atau katakanlah pemuda yang sedang menuntut ilmu di pesantren. Seperti yang dikutip oleh Zamakhsari Dhofier dalam buku Tradisi Pesantren, menyatakan bahwa santri secara harfiyah dimaknai sebagai orang yang mempelajari kiatb suci. Namun, idiom santri yang kaitannya soal persoalan “Hari Santri” yang diatas sudah dipaparkan, mengarah pada seseorang yang masih atau pernah belajar kepada seorang tokoh agama (kiai) dalam nuansa tradisi lingkungan pendidikan yang kini disebut pesantren. Itu artinya, murid-murid, pengasuh pesantren, kiai, hingga jebolan-jebolan pesantren lainnya tetap disebut sebagai “santri”.

Santri yang pada usia tertentu dengan memiliki keilmuan-keilmuan agama secara mendalam serta mendapat pengakuan dari masyarakat disebut kiai. Di mata masyarakat, kiai bukan hanya sebagai panutan dalam soal agama saja, namun juga menjadi tauladan dalam semua bidang kehidupan, baik itu kehidupan ekonomi, sosial-politik atau budaya. Jelasnya, peran kiai dalam masyarakat begitu besar, dan ini berdampak ada perubahan kehidupan berbangsa itu sendiri. Fatwa dan wejangan kiai mampu menjadi energi penggerak kekuasaan massa. Wajar jika gerakan melawan penjajah dan musuh-musuh rakyat, kiai menjadi pemimpin di garda depan (Gugun El-Guyanie, 2010: 33). Itulah kenapa kiai disebut juga ulama, yakni orang yang tidak hanya mengusai ilmu pengetahuan (agama) saja, tetapi juga bisa mengamalkan ilmu tersebut.

Tentu, tak perlu dijelaskan bahwa ulama adalah pembawa Islam di Nusantara, tetapi yang lebih penting dalam membicarakan ulama adalah keberhasilannya dalam tiga hal. Pertama, menjadikan Islam sebagai resep pemersatu kaum bumiputra dengan membangun kesadaran ideologis bersama untuk menistakan kehadiran kolonialisme. Kedua, menjadi Islam sebagai unsur pelekat yang paling kuat dalam mempersatukan gugus-gugus manusia dari pelbagai latar geografis, bahasa, budaya, dan sejarah. Ketiga, menjadikan Islam sebagai identitas bangsa Indonesia hingga menyandang bangsa muslim terbesar di muka bumi (Moeflich Hasbullah, 2012: 20-21). Apalagi kalau harus membicarakan peran vital santri dalam peristiwa Resolusi Jihad tahun 1945 yang terlalu panjang untuk memaparkan perjuangan santri dalam menjaga kemerdekaan Indonesia dengan cara melawan agresi militer penjajah pada saat itu.

Betapa besarnya peran kepemimpinan ulama dan santri dalam perjuangan menegakkan kedaulatan bangsa dan negara  dalam menjawab serangan imperialis dari Barat dan Timur diikuti pula dengan perjuangan ulama dan santri mempertahankan serta membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ahmad Mansur Suryanegara, 2009: viii). Bahkan Douwes Dekker, seorang pahlawan kemerdekaan keturunan Belanda ini mengatakan bahwa jika tidak karena sikap dan semangat perjuangan para ulama, sudah lama patriotisme di kalangan bangsa Indonesia mengalami kemusnahan.

 

Perlukah Labelisasi?

Kontribusi santri terhadap bangsa Indonesia sudah jelas tidak bisa diragukan lagi. Lalu seberapa penting buah perjuangan santri sehingga harus dilabelisasikan menjadi “Hari Santri Nasional”? Sebelum pertanya itu terjawab, seharusnya jawab dulu pertanyaan ini, apakah selama ini kontribusi santri terhadap bangsa dan negara tidak diakui oleh masyarakat dan/atau pemerintah? Saya kira, masyarakat sudah sejak dulu mengakui kontribusi santri terhadap bangsa. Begitu pula, Pemerintah juga secara tidak langsung mengakui tokoh-tokoh pahlawan yang berlatar belakang santri. Sebut saja Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dien, KH Hasyim Asy’ari, KH Wahid Hasyim, dan tokoh-tokoh lainnya.

Untuk itu, labelisasi Hari Santri Nasional itu tidak perlu apabila dalam realitanya masyarakat memang merasakan sangat betul atas kontribusi santri hingga sampai dewasa ini tetap berkelanjutan dan berkesinambungan. Bila memang dirasa perlu, alangkah bijaknya pihak yang berwenang yakni pemerintah dan kalangan pesantren untuk membicarakan wacana tersebut dengan berbagai pertimbangan. Hal ini seperti apa yang selama ini selalu dilakukan oleh kalangan pesantren dalam mengkaji suatu masalah supaya diambil secara mufakat atas landasan al-mashalih al-‘ammah (kemaslahatan umum).

Bandung, 19 Oktober 2014

Tulisan ini pernah dimuat di NUONLINE pada 20 Oktober 2014

Sumber: NUONLINE

Penulis adalah santri alumni Ma’had Qudsiyyah Kudus, ketua CSS MORA (Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, kontributor NU Online wilayah Bandung Raya.

PENDIDIKAN BERORIENTASI KESANTUNAN

Pendidikan di Indonesia selalu mengalami inovasi yang tidak pernah berhenti. Akhir-akhir ini pemerintah sedang menggalakkan konversi kurikulum 2013. Sekolah sedang sibuk menjalankan proses penyesuaian kurikulum baru itu—yang diyakini mampu membuat pendidikan semakin berkualitas dan berdaya saing. Siswa dari sekolah dasar hingga atas sudah ditanamkan untuk kritis dan berpartisipasi dalam setiap pembelajaran.
Peran guru di kelas diharapkan menjadi pendidik, fasilitator, motivator dan inovator untuk siswanya. Kelas yang semula “mati” harus dihidupkan dengan ragam materi dan model pembelajaran yang menyenangkan. Dengan model demikian diharapkan lahir generasi bangsa yang cerdas dan mampu menangkap peluang di era global.
Walau demikian, impian mulia itu jangan sampai melupakan karakter bangsa Indonesia, yakni kesantunan. Pendidikan dengan model partisipatif secara prinsip sangat ideal untuk menggugah jiwa kritis-konstruktif. Jangan sampai “ruang kelas yang mulia” berubah menjadi bebas dan tidak terkendali, karena siswa semakin bebas dan tidak lagi menghormati gurunya. Kalau demikian yang terjadi, berarti budaya santun sudah mulai luntur.
Untuk mewujudkan pendidikan berorientasi kesantunan ini dibutuhkan empat hal prinsip dalam menjaga suasana kelas tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Pertama, kewibawaan guru. Kedua, menjaga psikologi siswa. Ketiga, membentuk lingkungan sekolah sebagai lingkungan keluarga—bukan sekedar lingkungan pendidikan yang membatasi status antara guru dan murid. Dan keempat, peran serta orang tua.
Menjaga wibawa guru di kelas sangatlah penting. Sebab guru merupakan suri tauladan yang sangat dinantikan ilmu-ilmu dan inovasinya di kelas. Bagi anak yang cerdas dan berjiwa kritis pasti selalu menunjukkan ketidakpuasan di kelas. Rasa ingin tahunya yang begitu besar akan memunculkan permasalah atau pertanyaan di dalam diskusi. Jika guru tidak siap dengan jawaban yang memuaskan, siswa ini akan selalu menggalinya hingga tuntas.
Untuk menjaga kewibawaan guru ini dibutuhkan tiga langkah praktis: penguasaan materi, persiapan bahan ajar dan penyediaan metode belajar yang tepat guna. Dengan tiga pola yang dipersiapkan ini, guru akan hadir dengan penuh kepercayaan diri dan mampu menjelaskan materi dengan sistematis. Termasuk siswa juga akan menikmati proses pembelajaran.
Setiap materi yang disajikan, jika guru melalukan persiapan dalam mengajar, maka siswa akan melihat bahwa gurunya benar-benar menguasai materi. Siswa juga akan cepat menyerap materi pelajaran jika gurunya memanfaatkan media dengan ICT dan model pembelajaran yang tidak monoton. Kelas dibuat senyaman mungkin dengan mendudukkan siswa benar-benar terlibat aktif dalam pembelajaran.
Setelah itu semua dengan matang dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan psikologi siswa. Secara mendasar, bahwa psikologi siswa di usia anak-anak dan remaja sangat membutuhkan perhatian di kelas. Ketika guru mengajar dengan tanpa komunikasi, maka anak cenderung berontak dan menganggap kelas itu hampa dengan kasih sayang. Itulah yang harus dibuang jauh-jauh. Bahwa kelas merupakan media komunikasi paling efektif dalam menata psikologi siswa.
Peran guru dalam hal ini adalah memberikan penjelasan bagi siswa untuk menempatkan dirinya sebagai siswa yang sedang mencari ilmu. Seorang pencari ilmu butuh kejiwaan sebagai orang yang membutuhkan. Sehingga dibutuhkan jiwa yang sehat, pikiran yang sehat dan sikap serius (sregep) dalam mencari ilmu.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dua hal: pertama, membendung jiwa malas yang sering diderita siswa. Dan kedua, menghadirkan guru di hati siswa dengan penuh kasih sayang. Lahirnya kasih sayang inilah yang akan melahirkan siswa yang santun dan menghormati gurunya. Siswa juga akan mencintai ilmu dengan penuh harapan agar kelak menjadi anak yang cerdas dan sukses. Dalam bahasa agama, pencari ilmu itu disebutkan sedang mencari berkah dari para gurunya.

Membentuk Lingkungan
Selain kesempatan melahirkan kesantunan siswa lewat kelas, adapula cara lain yang perlu diterapkan adalah dengan membentuk “lingkungan keluarga” di sekolah. Sekolah harus dijadikan tempat berlindung, bernaung dan bercerita untuk mencari solusi masa depan siswa. Suasana kekeluargaan ini dimulai dari tidak adanya dikotomi ekonomi, anak miskin dipisahkan dengan anak kaya, anak pejabat dibedakan dengan anak rakyat dan lain sebagainya.
Semua siswa adalah anggota keluarga bagi guru dan pegawai di sekolah. Prinsip pelayanan prima juga harus diterapkan di sekolah sejak siswa hadir hingga pulang ke rumah masing-masing. Pembiasaan kesalihan dalam beragama juga patut ditanamkan sejak dini, mulai dari shalat berjama’ah, rajin beribadah, rajin shadaqah dan melatih bertoleransi sejak dini. Pola ini akan menjadikan siswa kelak akan terbiasa dengan karakter tersebut yang pada ujungnya akan menjadikan anak santun dalam bersikap.
Ini akan menjadi beda jika lingkungan sekolah dibuat seperti lembaga formal dengan model birokrasi yang feodal. Siswa hanya menjadi “robot” yang selalu dijejali dengan aneka ragam ilmu dengan target nilai kuantitatif. Termasuk anak juga menjadi bagian dari eksploitasi ekonomis untuk menopang biaya operasional pendidikan yang sangat mahal. Hal ini jangan sampai terjadi, karena akan menjadikan anak “berontak” dan cenderung tidak memiliki akhlaq mulia.
Satu hal yang teramat penting untuk membentuk anak berkepribadian santun adalah oleh orang tua masing-masing. Peran orang tua menjadi kunci pencetak generasi santun—selain di sekolah, rumah dan keluarga juga sangat berperan besar. Untuk itu, rumah perlu menjadi tempat belajar pertama sebelum sekolah. Orang tua diharapkan selalu mendidik anaknya dengan kesantuan, baik dalam bertutur, berpikir, bersikap dan bergaul dengan masyarakat.
Lingkungan keluarga yang dipenuhi dengan masalah akan berdampak pada pembentukan jiwa anak menjadi broken home. Sebisa mungkin anak dijauhkan dari pertengkaran orang tua, sehingga yang dilihat oleh anak hanyalah keharmonisan ayah dan ibunya. Keluarga yang harmonis ini akan menjadikan anak terinspirasi oleh ayah dan ibunya.
Sejak di rumah, anak sangat butuh perhatian orang tuanya sebagai pendamping belajar untuk meraih cita-citanya. Jika orang tua terlalu sibuk bekerja, maka tugas pendampingan dapat didelegasikan kepada tentor les privat atau lembaga bimbingan belajar. Namun demikian, kasih sayang dan perhatian orang tua pada anak dalam hal pendidikan tetap diutamakan untuk menjadikan anak tumbuh belajar dengan baik. Ini salah satu modal utama agar anak menghormati orang tua karena dirinya merasa dihormati ayah-ibunya.
Pendidikan demikian inilah yang sangat dinantikan oleh bangsa Indonesia ini. Dimana anak didik yang terpelajar mampu mempunyai sikap sopan santun di masa depannya. Bangsa ini sudah capek sekali dijajah oleh koloni. Jika pola pendidikan yang dilakukan kepada anak-anak kita seperti era kolonial, maka anak kita akan terlahir dengan jiwa penjajah dan tidak punya sopan santun. Hilangnya sopan santun pada anak, akan menjadikan hilangnya budaya timur.
Jika budaya timur hilang, maka generasi mendatang tidak akan lagi mampu menghormati leluhur dan pendiri bangsa ini. Alhasil, liberalisme dan kapitalisme yang akan menjadi raja di Indonesia—yang mengedepankan sikap kritis, destruktif, penuh perhitungan dan tidak memiliki sopan santun.
Bangsa Indonesia akan menjadi terhormat di mata dunia jika warga Indonesia mempunyai lima dasar kehidupan: ilmu pengetahuan luas, jaringan internasional yang bagus, moralitas tinggi, toleransi dan berdaya saing. Itu semua akan didapatkan jika bangsa kita dididik dengan pembelajaran yang berbasis kesopanan.
Dengan pribadi yang sopan, maka ilmu pengetahuan akan hadir dengan penuh kemuliaan—bukan ilmu pengetahuan hasil keangkuhan. Pendidikan kesantunan ini juga akan mendorong tumbuh suburnya nasionalisme dan demokrasi di Indonesia.*)

Tulisan ini dimuat di Koran Joglosemar, Selasa 14 Oktober 2014

M. Rikza Chamami, MSI
Alumni Qudsiyyah, Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang
Email: rikzakudus@gmail.com

Menjabarkan Makna Kemabruran

Jamaah calon haji (calhaj) asal Kabupaten Grobogan telah diberangkatkan pada 4 September lalu. Dari tahun ke tahun, jumlah calhaj dari kabupaten itu menunjukkan peningkatan.

Realitas itu menunjukkan kesadaran masyarakat menunaikan rukun kelima Islam itu sangatlah kuat. Padahal untuk menjalani rukun tersebut diperlukan syarat dan pengorbanan tidak ringan. Selain harus mampu secara materi dengan nilai yang relatif besar, calhaj harus mampu secara fisik dan mental.

Begitu berat syarat untuk bisa menunaikan ibadah tersebut, wajar bila mereka yang sudah berhaji termasuk ’’orang istimewa’’. Sepulang dari Tanah Suci mereka berhak menyandang ’’gelar’’ haji/hajah dan dijanjikan mendapat balasan surga dari Allah Swt. Namun dalam konteks itu pula, calon haji hendaknya cerdas memahami bahwa sebutan haji dan hajah itu bukanlah tujuan esensi orang berhaji.

Predikat itu sematamata status sosial yang disematkan kepada umat Islam, sebagai penghormatan kepada mereka yang telah melaksanakan ibadah haji. Yang jauh lebih penting, sepulang dari Tanah Suci dan menyandang status sosial baru tersebut, haji dan hajah itu beroleh kesadaran baru menjalani kehidupan, termasuk ibadah dengan kualitas yang lebih baik.

Alquran pun mewanti-wanti melalui ayat amaluhu baídal hajji khairun min qablih, yakni amal perbuatan (mereka yang sudah berhaji) harus lebih baik daripada sebelumnyaî. Itulah yang disebut haji mabrur, predikat yang selalu diimpikan oleh calon haji dari mana pun, termasuk dari Grobogan.

Menjalani hidup dengan kualitas yang lebih baik meliputi semua aspek kehidupan, dan pengimplementasiannya sehari-hari minimal tercermin dari tiga hal menyangkut kepribadian, ubudiyah, dan kehidupan sosial.

Pertama; kepribadian. Penghayatan terhadap aspek itu mewujud lewat peningkatan sifat dan sikap terpuji seperti toleran, moderat, sabar, syukur, tawakal, tasamuh, pemaaf, dan tawadu. Selain itu, aktif berkiprah memperjuangkan dan mendakwahkan Islam serta bersungguhsungguh bertindak amar maruf nahi munkar.

Bekerja lebih keras dan tekun untuk memenuhi keperluan hidup diri, keluarga, dan dalam rangka membantu orang lain, serta berusaha tidak membebani dan menyulitkan orang lain. Selalu mengutamakan kerukunan dan sayang terhadap sesama makhluk Allah, apa pun agamanya. Bersungguh-sungguh memanfaatkan segala potensi pada dirinya untuk menolong orang lain.

Banyak Bersedekah

Kedua; ubudiyah. Dalam aspek ini, haji atau hajah memiliki kesadaran meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah hingga terimplementasikan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Meningkatkan kepedulian terhadap orang yang secara ekonomi lemah lewat zakat, infak, dan sedekah. Meningkatkan ibadah puasa, membaca Alquran, rasa syukur, dan tawakal. Termasuk memelihara akhlakul karimah serta kejernihan hati dan kejujuran.

Ketiga; kehidupan sosial. Dari aspek ini, sepulang dari Tanah Suci harus lebih sering dan banyak menyantuni anak yatim dan fakir miskin, senang berkerja bakti dan tolong-menolong, mendamaikan orang berselisih, bersegera menjenguk orang sakit dan bertakziah, serta menegakkan shalat berjamaah.

Sudah jadi kewajiban bagi seluruh calhaj untuk menjadikan kemabruran itu sebagai misi dan tujuan utama mengingat hal itulah yang bisa menjadi modal di akhirat kelak. Memang tak mudah meraih kemabruran tapi yang jauh lebih sulit justru menjaga dan memelihara kemabruran tersebut.

Utamanya mengaitkan dengan kepribadian, ibadah, dan kehidupan sosial. Apabila semua calhaj, termasuk dari Grobogan, sepulang dari Tanah Suci bisa menjaga kemabruran, niscaya keberadaan mereka yang terhimpun dalam Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memberi manfaat bagi daerah masing-masing.

Terutama manfaat dalam aspek peningkatan kualitas keagamaan masyarakat, pendidikan, pelayanan kesehatan, taraf perekonomian, dan kerukunan. (10)

Dimuat di harian SUARA MERDEKA, 19 September 2014
oleh:
M Saifuddin Alia, pengurus Ikatan Alumni Qudsiyyah (Ikaq) Menara Kudus, Ketua Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) Kabupaten Grobogan