MENYAMBUT ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) DENGAN KREASI DAN INOVASI

Sebagai bagian dari warga dunia, Indonesia tidak bisa menghindar dari system perdagangan global. Perdagangan global merupakan hubungan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan pertukaran barang dan jasa yang saling menguntungkan. Di tingkat nasional, perdagangan global mewakili proporsi seluruh produksi yang melintasi batas negara, dan di tingkat global, globalisasi perdagangan mewakili proporsi seluruh produksi dunia yang digunakan untuk impor dan ekspor antarnegara.

Perdagangan global mensyaratkan banyak hal. Salah satunya adalah diberlakukaknnya mekanisme pasar bebas. Pasar Bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Pasar bebas (free trade) tidak hanya ditandai pergeseran aktivitas ekonomi, tapi seluruh komponen yang terlibat juga bergeser, seperti pertumbuhan (growth), stabilitas (stability), efisiensi (Efficiency), kesempatan kerja (full employment), pemanfaatan sumber daya lain (use of other resources), pilihan (choice), partisipasi (participation), imbalan (compensation), dan kepemilikan (equity).

Dalam pasar bebas (free trade), perputaran ekonomi bertumpu pada modal melalui mekanisme pasar. Pelaku utamanya adalah para pemilik modal besar dan perusahaan-perusahaan trans-nasional (Multinational Corporation, MNCs) yang didukung oleh regulasi internasional seperti GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), WTO (World Trade Organisation), GATS (General Agreement on Trade in Services), TRIPs (Trade Related Intellectual Property Right), TRIMs (Trade Related Invesment Measures), AoA (Agreement on Agriculture) dan sebagainya.

Tali temali pasar bebas (free trade) dengan sekian variable yang melilitnya diatas menjadikannya sebagai agenda politik dan ekonomi yang cukup krusial. Dikatakan agenda pilitik dan ekonomi karena keduanya sudah “menyatu”. Realitas politik tidak bisa dilepaskan dari factor ekonomi, begitu pula sebaliknya.

Pada tahun ini, tepatnya Desember 2015, Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, akan memasuki era baru penerapan perdagangan bebas kawasan Asia Tenggara, yakni AFTA (Asean Free Trade Area). AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dan menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.

Ada banyak kesepakatan dalam AFTA, antara lain adalah penghapusan pembatasan komoditas, penghapusan bea masuk impor komoditas yang berada dalam General Exception, diberlakukannya CEPT- AFTA (Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area), yakni tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif bagi komoditas tertentu yang terkait dengan keamanan nasional, keselamatan, atau kesehatan manusia, binatang, dan tumbuhan, serta untuk melestarikan obyek-obyek arkeologi dan budaya.

Dengan diberlakukannya AFTA, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dengan basis produksi yang tunggal pula. Arus barang, jasa, investasi, tenaga terampil dan modal akan berputar secara bebas diantara Negara ASEAN. Disana akan terbuka peluang seluas-luasnya. Mereka yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif akan meraup keuntungan besar, sementara yang tidak memiliki daya saing akan menjadi pasar, untuk tidak mengatakan objek, bagi pihak lain.
Disnilah masalahnya. Indeks daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) Indonesia tahun 2014 berada di peringkat 34 dari 144 negara. Setingkat lebih tinggi atas Spanyol yang berada di peringkat ke-35, Portugal di 36, Kuwait di peringkat 40, dan India yang berada di peringkat 71. Namun di level ASEAN sendiri, peringkat Indonesia masih kalah dengan Singapura yang berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand yang berada di peringkat ke-31. Namun masih mengungguli Filipina yang berada di peringkat 52, Vietnam di peringkat 68, Laos di peringkat 93, Kamboja di peringkat 95, dan Myanmar di peringkat 134.

Dengan posisi ini, dapat dikatakan bahwa posisi Indonesia belum terlalu siap. Namun sekarang bukan waktunya lagi mempertanyakan kesiapan Indonesia, apalagi mengeluh. Siap atau pun tidak siap, Indonesia tidak bisa lari dari kenyataan penerapan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara mulai Desember 2015.

Pada aras inilah Qudsiyyah perlu tampil ambil bagian. Secara normatif, Qudsiyyah diharapkan mampu memberikan landasasan norma agar penanganan pasar bebas (free trade) tetap mengacu kepada fitrah kemanusiaan. Sementera secara praktis Qudsiyyah diharapkan mampu menyodorkan konsep yang mampu mengayomi warganya dari serangan modal yang kian masif. Para siswa sejak dini harus didorong menjadi pribadi yang ulet, tangguh dan kreatif, sehingga pada gilirannya nanti mampu mampu bertarung di pasar bebas dengan berbagai inovasi.

Inovasi adalah suatu ide baru bagi seseorang atau kelompok yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah tertentu.penciptaan sesuatu yang baru. Inovasi identik dengan kreatif. Banyak definisi mengenai apa itu kreatif. Namun secara umum disebutkan bahwa karakteristik orang yang kreatif adalah selalu melihat segala sesuatu dengan cara berbeda dan baru, dan biasanya tidak dilihat oleh orang lain. Orang yang kreatif pada umumnya mengetahui permasalahan dengan sangat baik dan disiplin, dan dapat melakukannya dengan cara menyimpang dari cara-cara tradisional. Proses kreatifitas melibatkan adanya ide-ide baru, berguna, dan tidak terduga, tetapi dapat diimplementasikan, setelah melalui tahap exploring, inventing, dan choosing. Cara berpikir dan bertindak inilah yang akhirnya menjadikan seseorang menjadi mandiri.

Kemandirian (autonomy, independency, self relience) berarti hal atau keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kemandirian berasal dari kata dasar diri, sehingga diskursus kemandirian tidak dapat dilepaskan dari perkembangan diri itu sendiri. Diri adalah inti dari kepribadian dan merupakan titik pusat yang menyelaraskan dan mengkoordinasikan seluruh aspek kepribadian. Kemandirian juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak bergantung kepada otoritas dan tidak membutuhkan arahan secara penuh.

Pada dasarnya kemandirian dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, karena sikap merupakan dasar dari terbentuknya suatu perbuatan. Kemandirian juga dapat menjadi tolok ukur seseorang dalam menentukan perilaku diri sendiri hingga akhirnya dapat dinilai. Dengan demikian, kemandirian adalah keadaan seseorang yang dapat berdiri sendiri, tumbuh dan berkembang karena disiplin dan komitmen sehingga dapat menentukan diri sendiri yang dinyatakan dalam tindakan dan perilaku yang dapat dinilai.

Ada beberapa indikator sebuah kemandirian (self-relience). Antara lain adalah tidak adanya kebutuhan yang menonjol untuk memperoleh pengakuan dari orang lain. Mereka mampu mengontrol tindakannya sendiri dengan penuh inisiatif. Beller (1986) menyebut kemandirian ditandai dengan keberanian mengambil inisiatif, mencoba mengatasi masalah tanpa minta bantuan orang lain, memperoleh kekuatan dari usaha, dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. Lima komponen pokok kemandirian adalah progresif, ulet, inisiatif, pengendalian dari dalam (internal focus of control) dan kemantapan diri (self esteem, self confidence).

Secara sosial, Emil Durkheim melihat makna dan perkembangan kemandirian dari sudut pandang masyarakat. Kemandirian merupakan elemen esensial dari moralitas yang bersumber pada masyarakat. Kemandirian tumbuh dan berkembang karena dua faktor, yaitu disiplin dan komitmen terhadap kelompok. Oleh sebab itu, individu yang mandiri adalah individu yang berani mengambil keputusan yang dilandasi oleh pemahaman akan segala konsekuensi dari tindakannya, sehingga kemandirian merupakan suatu kekuatan internal individu yang diperoleh melalui proses individualisasi yaitu proses realisasi kedirian dan proses menuju kesempurnaan. (*)

TULISAN INI DISAMPAIKAN DALAM CERAMAH ILMIAH PPQ PADA SABTU, 2 MEI 2015

PESANTREN BERWAWASAN PENDIDIKAN KEBANGSAAN

KEBERADAAN Pondok Pesantren (selanjutnya disebut Pesantren) akhir akhir ini menjadi bahan perbincangan dunia akademik. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional yang semula tertutup sekarang sudah membuka diri dengan dengan perkembangan zaman. Termasuk pesantren juga memberikan ruang terbuka dalam menginovasi lembaganya dengan pendidikan umum dan pendidikan politik.

Pendidikan umum di pesantren dijalankan secara baik. Karena kalangan pesantren mulai menerima masukan dari wali Santri agar anaknya berilmu agama kuat dan mempunyai pengetahuan umum. Apalagi dengan dibukanya peluang beasiswa Santri untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri bergengsi di Indonesia, menjadikan pesantren semakin memperkuat kebijakan ini.

Tentunya untuk menjemput bola terwujudnya Santri yang ilmiah, pesantren tetap memperteguh visi agamanya.
Dalam wujud inilah, perlu sekali pemahaman bersama mengenai pendidikan pesantren dalam pengembangan ilmu sains. Meski belum semua pesantren mampu membuka peluang ini, paling tidak Kyai mulai sadar tentang pentingnya ilmu sains.
Mengenai pendidikan politik di pesantren memang tidak terkemas dalam kurikulum formal. Pendidikan politik di pesantren berupa materi kurikulum tersimpan (hidden curriculum) pada pesantren yang Kyai dan keluarga ndalem terjun langsung ke dunia politik (baik sebagai penasehat atau fungsionaris). Pendidikan berupa teladan politik ini yang kemudian menjadi bahan “anutan” oleh para masyarakat dan Santri.

Dalam meneguhkan visi pesantren sebagai lembaga agama, maka dibutuhkan warna baru tentang pendidikan politik pesantren ini.Jangan sampai pesantren memberikan corak politik yang tidak santun di tengah masyatakat. Apalagi politik praktis yang mengakar pada sebuah tradisi politik belah bambu dan politik kekuasaan. Hendaknya ada model politik pesantren kebangsaan yang mengarah pada tiga dimensi.

Pertama, dimensi budi pekerti. Politik pesantren dengan mengandalkan budi pekerti bukan berarti segala langkah politik berbungkus agama. Akan tetapi komunikasi politik yang dikemas dengan bahasa santun dan lobi-lobi politik yang tidak banyak membuat orang kecewa. Model ini bukan menjadikan politik pesantren selalu kalah. Justru dengan budi pekerti, maka ada banyak simpati dari para politisi yang menempatkan kader politik pesantren di pos strategis –tidak hanya pembaca do’a saja.

Kedua, dimensi strategi koorposari. Pesantren punya modal besar dalam menata pola strategi koorposari dengan tawashau bil haqqi wa tawa shaubis shabri (saling memberikan nasehat politik). Jalan yang dilakukan dalam memberikan kritik politik adalah demi kebaikan bersama. Bukan dengan prinsip like and dislike, suka dan benci sebagaimana politik konvensional.

Dan ketiga, dimensi kesejahteraan ummat. Para politisi yang menjadapatkan amanah menjadi wakil rakyat dan pemimpin perlu memegang teguh prinsip: sayyidul qaumi khadimuhum, oemimpin adalah abdi untuk ummat. Maka tidak salah lagi pemimpin politik yang ingin memperkaya diri sendiri dan mengkorupsi hak-hak masyarakat.
Di sinilah politik pesantren hadir sebagai kuasa untuk menjadikan dirinya sebagai abdi masyarakat, jangan sebaliknya ingin menjadikan masyarakat sebagai budak politiknya.

Perjalanan bangsa Indonesia masih cukup jauh sekali dalam menatap Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Pesantren dengan model politik kebangsaan ini akan mencoba memberikan gagasan politik baru, yaitu politik yang berdaulat dan amanah. Jika memang pesantren bisa hadir dengan warna ini, maka asa pesantren akan dikenang sepanjang sejarah. Bahwa pesantren menjadi motor penggerak politik kebangsaan ini.

Target besar dari politik kebangsaan ini adalah demi menyatukan kembali bangsa ini. Sebab akhir-akhir ini banyak sekali agenda nasional yang terbengkalai hanya persoalan beda visi politik. Oleh sebab itu, butuh figur pemersatu bangsa ini yang diharapkan hadir dari Rahim pesantren. Pesantren punya tanggungjawab ini semua. Jangan kemudian kehadiran pesantren menjadi bagian dari pemecah belah kesatuan bangsa ini. (*)

Oleh: M. Rikza Chamami, Alumni Qudsiyyah Kudus tahun 2000
Tulisan ini dimuat di JATENG POS, edisi Kamis, 27 Maret 2015

Pemprioritasan Pendidikan Antikorupsi

Pendeklarasian pemuda antikorupsi oleh Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) se-Solo Raya (SM, 29/10/14) setidaknya dapat kita maknai dua hal. Pertama; deklarasi itu sejatinya sebagai peringatan terhadap dunia pendidikan yang saat ini seolah-olah telah melupakan pentingnya pendidikan antikorupsi di sekolah. Gaung dan semangat menanamkan jiwa antikorupsi pada generasi muda di sekolah kian hari justru semakin redup.

Bahkan diskusi-diskusi perihal pendidikan antikorupsi pun sekarang nyaris tak lagi terdengar. Padahal mengimplentasikan pendidikan antikorupsi di sekolah menjadi keniscayaan yang tak bisa ditawar.
Tentu dengan satu tujuan utama untuk menyelamatkan generasi muda bangsa dari praktik ataupun budaya korupsi. Kedua; deklarasi itu dapat menjadi pesan terhadap penentu kebijakan pendidikan. Yakni, pesan betapa penting dan mendesaknya untuk benar-benar merealisasikan pendidikan antikorupsi secara sungguh-sungguh dalam pemerintahan sekarang.

Apabila dalam lima tahun pemerintah mampu melaksanakan, hasilnya dapat kita nikmati bersama. Tidak sedikit generasi muda bangsa yang sekarang memegang jabatan strategis baik itu di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, ’’mahir’’ berkorupsi.

Apabila keadaan ini berjalan terus tanpa ada upaya mencegah dan menanggulangi, sampai kapan pun budaya korupsi tak akan musnah. Pemangku kepentingan pendidikan harus bertindak cepat menyelamatkan generasi muda dari praktik korupsi. Sebagai langkah praksisnya upaya menanamkan dan membangun spirit antikorupsi siswa, hendaknya menjadi tanggung jawab semua guru mata pelajaran.

Dalam konteks ini, seluruh guru mempunyai tanggung jawab menanamkan jiwa antikorupsi pada siswa. Meminjam istilah Azyumardi Azra, penanaman jiwa antikorupsi menggunakan pendekatan integratif. Pada tataran aplikasi bisa terintegrasi ke dalam sejumlah mata pelajaran.

Namun pada tataran formal, lebih baik dan lebih efektif bila penanaman jiwa antikorupsi pada siswa itu menjadi tanggung jawab guru mata pelajaran PKn dan Pendidikan Agama. Walaupun semua guru memiliki tanggung jawab sama, leading sector- nya guru dua mapel itu, Materi tentang kantiorupsi harus dimasukkan dan dibahas tuntas lewat dua mata pelajaran tersebut.

Contoh konkretnya, materi Pendidikan Agama secara khusus ada yang membahas hukum korupsi secara lengkap. Semisal, bahasan dalam pandangan haram karena termasuk kategori mencuri, dalam hal ini uang negara yang notabene uang rakyat.

Memberi Contoh
Supaya proses penanaman jiwa antikorupsi pada siswa tersebut berjalan baik dan efektif maka seluruh lingkungan pendidikan hendaknya terlebih dahulu terbebas dari praktik korupsi. Korupsi sekecil apa pun jangan sampai terjadi di lingkungan pendidikan.

Dalam hal ini, kepala sekolah dan jajarannya wajib bersih dari korupsi. Keterbebasan dari korupsi juga harus melingkupi elemen yang terkait semisal komite sekolah, yayasan, dewan pendidikan, penilik sekolah, dan jajaran pada Kemdikbud. Kemenyeluruhan itu menjadi sebuah keniscayaan bila benar-benar ingin memerangi korupsi melalui jalur pendidikan. Dunia pendidikan harus bisa memberikan contoh nyata.

Sebagai wahana latihan bagi siswa maka menjadi keharusan bagi tiap sekolah untuk mendukung keberadaan kantin antikorupsi. Formatnya adalah kantin kejujuran, dalam arti tidak ada orang yang perlu menghitung pembayaran. Guru atau siswa yang membeli makanan/ minuman di kantn, melayani pembayarannya sendiri.

Andai perlu uang kembalian, guru atau siswa bisa menghitung dan mengambil sendiri dari kotak kasir. Hidup matinya kantin kejujuran yang berspirit antikorupsi bergantung pada kejujuran pembeli, terutama siswa. Bila bisa berjalan dengan baik, itu bisa menjadi indikator bahwa siswa benar-benar telah memahami jiwa antikorupsi. (*)

M Saifuddin Alia, mantan pemred Majalah Edukasi UIN Walisongo Semarang dan Majalah El Qudsy Qudsiyyah Menara Kudus, tinggal di Putatsari Grobogan

Tulisan ini terbit pada Jumu’ah 14 November 2014 di Harian Suara Merdeka

Meninjau Wacana Labelisasi Hari Santri

Rencana penatapan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional yang diwacanakan oleh  presiden terpilih Jokowi menuai berbagai tanggapan dari banyak kalangan, khususnya dari kalangan pesantren. Tanggapan itu ada yang berupa dukungan penuh, menolak mentah-mentah atau ada juga yang menginginkan wacana tersebut untuk ditinjau ulang. 

Sebenarnya, awal munculnya wacana hari santri nasional ketika Jokowi dalam masa kampanyenya bertemu KH Thoriq Darwis pimpinan Pondok Pesantren Babussalam, Banjarejo, Malang, Jawa Timur, 27 Juni 2014 lalu. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan ponpes Babussalam dan Jokowi menandatangani perjanjian yang berisi kesanggupan Jokowi menjadikan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional jika terpilih sebagai presiden. Keinginan dari pimpinan itu berdasarkan permintaan dari pengelola dengan pertimbangan mendalam.

Usai Jokowi menang dalam Pilpres kemarin, ternyata wacana ini tidak dianggap sebagai janji biasa. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhir september lalu, salah satu  poin rekomendasi adalah PDIP mendukung ide 1 Muharram sebagai Hari Santri  Nasional.

 

Apa Alasan Jokowi?

Pentingnya Hari Santri Nasional menurut Jokowi bahwa santri merupakan kearifan lokal, berarti itu menunjukkan penghargaan yang lebih tinggi terhadap santri, yakni menjadi kearifan nasional. Demikian dikutip dari antaranews.

Atas alasan “penghargaan” terhadap santri, tidak sedikit yang menaruh simpati terhadap wacana tersebut. Sehingga dari beberapa kalangan pesantren sendiri mengindikasikan bahwa janji Jokowi tersebut mengandung unsur politisasi santri.

 

Terbuai Oleh “Janji”

Kini tidak sedikit kalangan pesantren yang menagih janji dari Jokowi untuk mewujudkan 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional. Bahkan Muhammad Utomo sebagai Ketua Dewan Koordinasi Nasional Laskar Santri Nusantara (LSN) bersama barisannya jauh-jauh hari sudah menantikan janji Jokowi tersebut. Mereka beralasan, hari santri sebagi wujud penghargaan pemerintah kepada kaum santri di Indonesia. Bahkan, beberapa kali ada aksi oleh kalangan santri dibeberapa daerah yang mendukung penuh wacana itu.

Bagi penulis, ini bukan masalah janji yang harus segera ditepati. Tapi persoalan ini perlu disikapi seksama dengan cara mempertimbangkan kebijakan dari berbagai sudut pandang. Justru, munculnya wacana tersebut, secara tidak langsung seolah-olah kita (santri) diingatkan supaya menggali kembali sejarah perkembangan santri dan pesantren di Indonesia untuk diangkat sebagai isu nasional. Padahal tidak sedikit penelitian yang berkaitan masuknya Islam di Indonesia hingga lahirnya tradisi pesantren. Hanya saja publikasinya yang belum massif ke pelosok Nusantara. Barangkali, persoalan pengakuan secara resmi yang menjadikan bebarapa kalangan dari pesantren merasa eksistensi perjuangannya tidak diakui.

 

1 Muharram; Antara Sambutan Hangat dan Kekhawatiran

Terlepas dari unsur-unsur politis yang tidak dibahas dalam tulisan ini, labelisasi “Hari Santri” mendapat banyak sambutan hangat, tetapi tidak sedikit pula ada yang mengkhawatikan bilamana hari santri benar-benar ditetapkan pada tanggal 1 Muharram.

Misalnya, kekhawatiran itu akan menimbulkan sikap elite di kalangan para santri, utamanya pesantren. Padahal, santri dan pesantren sudah menyatu dengan budaya Islam di Indonesia yang egaliter di masyarakat umum. Lebih-lebih dalam tradisi pesantren, diajarkan untuk tidak memperlihatkan kebaikan-kebaikan diri kepada orang lain supaya tidak menimbulkan sifat ujub.

Pasalnya, 1 Muharram dalam sejarahnya adalah hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah menuju Madinah, lalu ditetapkan sebagai awal dimulai tahun baru Islam. Dengan demikian, 1 Muharram adalah milik semua umat Islam, tidak memandang status sosial, ekonomi, geografis, dan sebagainya. Jadi 1 Muharram tidak hanya milik santri saja.

Pertanyaannya, apa hubungannya hijrah tersebut dengan sejarah perkembangan pesantren atau santri di Indonesia? Nampaknya sulit untuk menghubungkan hal tersebut, walaupun secara subtansi bisa juga apabila dipaksakan untuk menghubungkan keduanya.

Namun, alangkah baiknya bila wacana yang mempunyai “niatan baik” itu untuk ditinjau kembali dengan mempertimbangkan sejarah awal munculnya pesantren di Indonesia. Apalagi wacana tersebut belum mendapatkan “mufakat” dari mayoritas ulama-ulama Indonesia. Hanya baru beberapa tokoh ulama meminta secara sepihak untuk ditetapkannya 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional.

 

Menyimak Sejarah

Masuknya penetrasi asing, dimulai dari jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511, lalu datang kapal-kapal Spanyol ke Filipina, kemudian organisasi dagang VOC Belanda tahun 1602, sehingga pada saat itu kalangan ulama dan muridnya (santri) mewaspadai gerakan-gerakan ekonomi yang ada pada akhirnya melakukan penjajahan di bumi Nusantara.

Mengutip di buku Pesantren Studies 2a, Ahmad Baso mengungkapkan pada masa kolonialisme, sebuah kekuasaan itu apabila mempunyai banyak akses kepada informasi, pengetahuan, dan teknologi. Kuasa ini dalam bahasa sarjana-sarjana kolonial menjadi “kuasa untuk mempengaruhi masyarakat, kuasa untuk memobilisasi rakyat, dan juga untuk mengeruk kekayaan rakyat yang dijajahnya. Itu sebabnya, yang menakutkan orang-orang penjajah, kalau orang-orang yang berpengetahuan ini, yang mempunyai segudang informasi dan data, adalah kaum santri. Hidup dan berinteraksi akrab dengan rakyat, mereka akan mengarah menjadi pembentuk formasi sosial baru yang menantang kolonialisme.

Tidak heran jika Agus Sunyoto dalam buku Atlas Wali Songo-nya menyebutkan bahwa kisaran tahun 1800-1900, orang-orang pesantren melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda sampai 112 kali pemberontakan yang dipimpin oleh kalangan guru dari tarekat dan pesantren. Ini membuktikan bahwa kontribusi kalangan pesantren dalam membela tanah air tidak bisa ganggu gugat lagi.

Lalu sebenarnya kapankah awal munculnya lembaga pendidikan pesantren di Indonesia? Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sejarah tidak mencatat secara persis kapan pesantren mulai ada. Namun sekurang-kurangnya bisa diketahui, pada awal abad ke-17 terdapat pesantren di Jawa yang didirikan oleh Sunan Malik Ibrahim di Gresik tahun 1619 (MA. Sahal Mahfudh, 2012: 281). Namun, versi-versi lain ada yang menyebutkan bahwa praktek-praktek yang mirip dengan tradisi kepesantrenan sudah ada sejak abad ke 15. Hanya saja secara kelembagaan pendidikan memang belum ada.

Berbagai kalangan masyarakat Nusantara berlomba-lomba menuntut ilmu. Mereka ingin meraih ilmu sebanyak-banyaknya di sana. Teks-teks pesantren yang berlipah itu dikoleksi oleh penduduk Nusantara dengan beragam cara; disalin, ditulis ulang, atau dicetak. Dan mereka bangga mengoleksi teks-teks tersebut. Ada yang dibaca di depan publik, ada yang dipajang di dalam rumah dan dijadikan sebagai perpustakaan keluarga, ada pula yang dijadikan sebagai jimat. Kalangan priyayi bangga memiliki kitab-kitab pesantren  karena akan meningkatkan wibawa dan prestise (sum’ah) mereka. Dengan kata lain, bangsa kita sudah menghargai pengetahuan pesantren sebagai sebuah kekuatan sosial, dan sebagai pondasi peradaban (Ahmad Baso, 2012: 171-172). Itulah kenapa pesantren dikatakan sebagai pendidikan asli Indonesia, pendidikan yang benar-benar mendidik anak-anak bangsa.

 

Nasionalisme Santri

Berbicara soal santri, pada hakekatnya santri tidak hanya dimaknai sebatas dimaknai seseorang atau katakanlah pemuda yang sedang menuntut ilmu di pesantren. Seperti yang dikutip oleh Zamakhsari Dhofier dalam buku Tradisi Pesantren, menyatakan bahwa santri secara harfiyah dimaknai sebagai orang yang mempelajari kiatb suci. Namun, idiom santri yang kaitannya soal persoalan “Hari Santri” yang diatas sudah dipaparkan, mengarah pada seseorang yang masih atau pernah belajar kepada seorang tokoh agama (kiai) dalam nuansa tradisi lingkungan pendidikan yang kini disebut pesantren. Itu artinya, murid-murid, pengasuh pesantren, kiai, hingga jebolan-jebolan pesantren lainnya tetap disebut sebagai “santri”.

Santri yang pada usia tertentu dengan memiliki keilmuan-keilmuan agama secara mendalam serta mendapat pengakuan dari masyarakat disebut kiai. Di mata masyarakat, kiai bukan hanya sebagai panutan dalam soal agama saja, namun juga menjadi tauladan dalam semua bidang kehidupan, baik itu kehidupan ekonomi, sosial-politik atau budaya. Jelasnya, peran kiai dalam masyarakat begitu besar, dan ini berdampak ada perubahan kehidupan berbangsa itu sendiri. Fatwa dan wejangan kiai mampu menjadi energi penggerak kekuasaan massa. Wajar jika gerakan melawan penjajah dan musuh-musuh rakyat, kiai menjadi pemimpin di garda depan (Gugun El-Guyanie, 2010: 33). Itulah kenapa kiai disebut juga ulama, yakni orang yang tidak hanya mengusai ilmu pengetahuan (agama) saja, tetapi juga bisa mengamalkan ilmu tersebut.

Tentu, tak perlu dijelaskan bahwa ulama adalah pembawa Islam di Nusantara, tetapi yang lebih penting dalam membicarakan ulama adalah keberhasilannya dalam tiga hal. Pertama, menjadikan Islam sebagai resep pemersatu kaum bumiputra dengan membangun kesadaran ideologis bersama untuk menistakan kehadiran kolonialisme. Kedua, menjadi Islam sebagai unsur pelekat yang paling kuat dalam mempersatukan gugus-gugus manusia dari pelbagai latar geografis, bahasa, budaya, dan sejarah. Ketiga, menjadikan Islam sebagai identitas bangsa Indonesia hingga menyandang bangsa muslim terbesar di muka bumi (Moeflich Hasbullah, 2012: 20-21). Apalagi kalau harus membicarakan peran vital santri dalam peristiwa Resolusi Jihad tahun 1945 yang terlalu panjang untuk memaparkan perjuangan santri dalam menjaga kemerdekaan Indonesia dengan cara melawan agresi militer penjajah pada saat itu.

Betapa besarnya peran kepemimpinan ulama dan santri dalam perjuangan menegakkan kedaulatan bangsa dan negara  dalam menjawab serangan imperialis dari Barat dan Timur diikuti pula dengan perjuangan ulama dan santri mempertahankan serta membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ahmad Mansur Suryanegara, 2009: viii). Bahkan Douwes Dekker, seorang pahlawan kemerdekaan keturunan Belanda ini mengatakan bahwa jika tidak karena sikap dan semangat perjuangan para ulama, sudah lama patriotisme di kalangan bangsa Indonesia mengalami kemusnahan.

 

Perlukah Labelisasi?

Kontribusi santri terhadap bangsa Indonesia sudah jelas tidak bisa diragukan lagi. Lalu seberapa penting buah perjuangan santri sehingga harus dilabelisasikan menjadi “Hari Santri Nasional”? Sebelum pertanya itu terjawab, seharusnya jawab dulu pertanyaan ini, apakah selama ini kontribusi santri terhadap bangsa dan negara tidak diakui oleh masyarakat dan/atau pemerintah? Saya kira, masyarakat sudah sejak dulu mengakui kontribusi santri terhadap bangsa. Begitu pula, Pemerintah juga secara tidak langsung mengakui tokoh-tokoh pahlawan yang berlatar belakang santri. Sebut saja Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dien, KH Hasyim Asy’ari, KH Wahid Hasyim, dan tokoh-tokoh lainnya.

Untuk itu, labelisasi Hari Santri Nasional itu tidak perlu apabila dalam realitanya masyarakat memang merasakan sangat betul atas kontribusi santri hingga sampai dewasa ini tetap berkelanjutan dan berkesinambungan. Bila memang dirasa perlu, alangkah bijaknya pihak yang berwenang yakni pemerintah dan kalangan pesantren untuk membicarakan wacana tersebut dengan berbagai pertimbangan. Hal ini seperti apa yang selama ini selalu dilakukan oleh kalangan pesantren dalam mengkaji suatu masalah supaya diambil secara mufakat atas landasan al-mashalih al-‘ammah (kemaslahatan umum).

Bandung, 19 Oktober 2014

Tulisan ini pernah dimuat di NUONLINE pada 20 Oktober 2014

Sumber: NUONLINE

Penulis adalah santri alumni Ma’had Qudsiyyah Kudus, ketua CSS MORA (Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, kontributor NU Online wilayah Bandung Raya.

PENDIDIKAN BERORIENTASI KESANTUNAN

Pendidikan di Indonesia selalu mengalami inovasi yang tidak pernah berhenti. Akhir-akhir ini pemerintah sedang menggalakkan konversi kurikulum 2013. Sekolah sedang sibuk menjalankan proses penyesuaian kurikulum baru itu—yang diyakini mampu membuat pendidikan semakin berkualitas dan berdaya saing. Siswa dari sekolah dasar hingga atas sudah ditanamkan untuk kritis dan berpartisipasi dalam setiap pembelajaran.
Peran guru di kelas diharapkan menjadi pendidik, fasilitator, motivator dan inovator untuk siswanya. Kelas yang semula “mati” harus dihidupkan dengan ragam materi dan model pembelajaran yang menyenangkan. Dengan model demikian diharapkan lahir generasi bangsa yang cerdas dan mampu menangkap peluang di era global.
Walau demikian, impian mulia itu jangan sampai melupakan karakter bangsa Indonesia, yakni kesantunan. Pendidikan dengan model partisipatif secara prinsip sangat ideal untuk menggugah jiwa kritis-konstruktif. Jangan sampai “ruang kelas yang mulia” berubah menjadi bebas dan tidak terkendali, karena siswa semakin bebas dan tidak lagi menghormati gurunya. Kalau demikian yang terjadi, berarti budaya santun sudah mulai luntur.
Untuk mewujudkan pendidikan berorientasi kesantunan ini dibutuhkan empat hal prinsip dalam menjaga suasana kelas tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Pertama, kewibawaan guru. Kedua, menjaga psikologi siswa. Ketiga, membentuk lingkungan sekolah sebagai lingkungan keluarga—bukan sekedar lingkungan pendidikan yang membatasi status antara guru dan murid. Dan keempat, peran serta orang tua.
Menjaga wibawa guru di kelas sangatlah penting. Sebab guru merupakan suri tauladan yang sangat dinantikan ilmu-ilmu dan inovasinya di kelas. Bagi anak yang cerdas dan berjiwa kritis pasti selalu menunjukkan ketidakpuasan di kelas. Rasa ingin tahunya yang begitu besar akan memunculkan permasalah atau pertanyaan di dalam diskusi. Jika guru tidak siap dengan jawaban yang memuaskan, siswa ini akan selalu menggalinya hingga tuntas.
Untuk menjaga kewibawaan guru ini dibutuhkan tiga langkah praktis: penguasaan materi, persiapan bahan ajar dan penyediaan metode belajar yang tepat guna. Dengan tiga pola yang dipersiapkan ini, guru akan hadir dengan penuh kepercayaan diri dan mampu menjelaskan materi dengan sistematis. Termasuk siswa juga akan menikmati proses pembelajaran.
Setiap materi yang disajikan, jika guru melalukan persiapan dalam mengajar, maka siswa akan melihat bahwa gurunya benar-benar menguasai materi. Siswa juga akan cepat menyerap materi pelajaran jika gurunya memanfaatkan media dengan ICT dan model pembelajaran yang tidak monoton. Kelas dibuat senyaman mungkin dengan mendudukkan siswa benar-benar terlibat aktif dalam pembelajaran.
Setelah itu semua dengan matang dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan psikologi siswa. Secara mendasar, bahwa psikologi siswa di usia anak-anak dan remaja sangat membutuhkan perhatian di kelas. Ketika guru mengajar dengan tanpa komunikasi, maka anak cenderung berontak dan menganggap kelas itu hampa dengan kasih sayang. Itulah yang harus dibuang jauh-jauh. Bahwa kelas merupakan media komunikasi paling efektif dalam menata psikologi siswa.
Peran guru dalam hal ini adalah memberikan penjelasan bagi siswa untuk menempatkan dirinya sebagai siswa yang sedang mencari ilmu. Seorang pencari ilmu butuh kejiwaan sebagai orang yang membutuhkan. Sehingga dibutuhkan jiwa yang sehat, pikiran yang sehat dan sikap serius (sregep) dalam mencari ilmu.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dua hal: pertama, membendung jiwa malas yang sering diderita siswa. Dan kedua, menghadirkan guru di hati siswa dengan penuh kasih sayang. Lahirnya kasih sayang inilah yang akan melahirkan siswa yang santun dan menghormati gurunya. Siswa juga akan mencintai ilmu dengan penuh harapan agar kelak menjadi anak yang cerdas dan sukses. Dalam bahasa agama, pencari ilmu itu disebutkan sedang mencari berkah dari para gurunya.

Membentuk Lingkungan
Selain kesempatan melahirkan kesantunan siswa lewat kelas, adapula cara lain yang perlu diterapkan adalah dengan membentuk “lingkungan keluarga” di sekolah. Sekolah harus dijadikan tempat berlindung, bernaung dan bercerita untuk mencari solusi masa depan siswa. Suasana kekeluargaan ini dimulai dari tidak adanya dikotomi ekonomi, anak miskin dipisahkan dengan anak kaya, anak pejabat dibedakan dengan anak rakyat dan lain sebagainya.
Semua siswa adalah anggota keluarga bagi guru dan pegawai di sekolah. Prinsip pelayanan prima juga harus diterapkan di sekolah sejak siswa hadir hingga pulang ke rumah masing-masing. Pembiasaan kesalihan dalam beragama juga patut ditanamkan sejak dini, mulai dari shalat berjama’ah, rajin beribadah, rajin shadaqah dan melatih bertoleransi sejak dini. Pola ini akan menjadikan siswa kelak akan terbiasa dengan karakter tersebut yang pada ujungnya akan menjadikan anak santun dalam bersikap.
Ini akan menjadi beda jika lingkungan sekolah dibuat seperti lembaga formal dengan model birokrasi yang feodal. Siswa hanya menjadi “robot” yang selalu dijejali dengan aneka ragam ilmu dengan target nilai kuantitatif. Termasuk anak juga menjadi bagian dari eksploitasi ekonomis untuk menopang biaya operasional pendidikan yang sangat mahal. Hal ini jangan sampai terjadi, karena akan menjadikan anak “berontak” dan cenderung tidak memiliki akhlaq mulia.
Satu hal yang teramat penting untuk membentuk anak berkepribadian santun adalah oleh orang tua masing-masing. Peran orang tua menjadi kunci pencetak generasi santun—selain di sekolah, rumah dan keluarga juga sangat berperan besar. Untuk itu, rumah perlu menjadi tempat belajar pertama sebelum sekolah. Orang tua diharapkan selalu mendidik anaknya dengan kesantuan, baik dalam bertutur, berpikir, bersikap dan bergaul dengan masyarakat.
Lingkungan keluarga yang dipenuhi dengan masalah akan berdampak pada pembentukan jiwa anak menjadi broken home. Sebisa mungkin anak dijauhkan dari pertengkaran orang tua, sehingga yang dilihat oleh anak hanyalah keharmonisan ayah dan ibunya. Keluarga yang harmonis ini akan menjadikan anak terinspirasi oleh ayah dan ibunya.
Sejak di rumah, anak sangat butuh perhatian orang tuanya sebagai pendamping belajar untuk meraih cita-citanya. Jika orang tua terlalu sibuk bekerja, maka tugas pendampingan dapat didelegasikan kepada tentor les privat atau lembaga bimbingan belajar. Namun demikian, kasih sayang dan perhatian orang tua pada anak dalam hal pendidikan tetap diutamakan untuk menjadikan anak tumbuh belajar dengan baik. Ini salah satu modal utama agar anak menghormati orang tua karena dirinya merasa dihormati ayah-ibunya.
Pendidikan demikian inilah yang sangat dinantikan oleh bangsa Indonesia ini. Dimana anak didik yang terpelajar mampu mempunyai sikap sopan santun di masa depannya. Bangsa ini sudah capek sekali dijajah oleh koloni. Jika pola pendidikan yang dilakukan kepada anak-anak kita seperti era kolonial, maka anak kita akan terlahir dengan jiwa penjajah dan tidak punya sopan santun. Hilangnya sopan santun pada anak, akan menjadikan hilangnya budaya timur.
Jika budaya timur hilang, maka generasi mendatang tidak akan lagi mampu menghormati leluhur dan pendiri bangsa ini. Alhasil, liberalisme dan kapitalisme yang akan menjadi raja di Indonesia—yang mengedepankan sikap kritis, destruktif, penuh perhitungan dan tidak memiliki sopan santun.
Bangsa Indonesia akan menjadi terhormat di mata dunia jika warga Indonesia mempunyai lima dasar kehidupan: ilmu pengetahuan luas, jaringan internasional yang bagus, moralitas tinggi, toleransi dan berdaya saing. Itu semua akan didapatkan jika bangsa kita dididik dengan pembelajaran yang berbasis kesopanan.
Dengan pribadi yang sopan, maka ilmu pengetahuan akan hadir dengan penuh kemuliaan—bukan ilmu pengetahuan hasil keangkuhan. Pendidikan kesantunan ini juga akan mendorong tumbuh suburnya nasionalisme dan demokrasi di Indonesia.*)

Tulisan ini dimuat di Koran Joglosemar, Selasa 14 Oktober 2014

M. Rikza Chamami, MSI
Alumni Qudsiyyah, Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang
Email: rikzakudus@gmail.com

Menjabarkan Makna Kemabruran

Jamaah calon haji (calhaj) asal Kabupaten Grobogan telah diberangkatkan pada 4 September lalu. Dari tahun ke tahun, jumlah calhaj dari kabupaten itu menunjukkan peningkatan.

Realitas itu menunjukkan kesadaran masyarakat menunaikan rukun kelima Islam itu sangatlah kuat. Padahal untuk menjalani rukun tersebut diperlukan syarat dan pengorbanan tidak ringan. Selain harus mampu secara materi dengan nilai yang relatif besar, calhaj harus mampu secara fisik dan mental.

Begitu berat syarat untuk bisa menunaikan ibadah tersebut, wajar bila mereka yang sudah berhaji termasuk ’’orang istimewa’’. Sepulang dari Tanah Suci mereka berhak menyandang ’’gelar’’ haji/hajah dan dijanjikan mendapat balasan surga dari Allah Swt. Namun dalam konteks itu pula, calon haji hendaknya cerdas memahami bahwa sebutan haji dan hajah itu bukanlah tujuan esensi orang berhaji.

Predikat itu sematamata status sosial yang disematkan kepada umat Islam, sebagai penghormatan kepada mereka yang telah melaksanakan ibadah haji. Yang jauh lebih penting, sepulang dari Tanah Suci dan menyandang status sosial baru tersebut, haji dan hajah itu beroleh kesadaran baru menjalani kehidupan, termasuk ibadah dengan kualitas yang lebih baik.

Alquran pun mewanti-wanti melalui ayat amaluhu baídal hajji khairun min qablih, yakni amal perbuatan (mereka yang sudah berhaji) harus lebih baik daripada sebelumnyaî. Itulah yang disebut haji mabrur, predikat yang selalu diimpikan oleh calon haji dari mana pun, termasuk dari Grobogan.

Menjalani hidup dengan kualitas yang lebih baik meliputi semua aspek kehidupan, dan pengimplementasiannya sehari-hari minimal tercermin dari tiga hal menyangkut kepribadian, ubudiyah, dan kehidupan sosial.

Pertama; kepribadian. Penghayatan terhadap aspek itu mewujud lewat peningkatan sifat dan sikap terpuji seperti toleran, moderat, sabar, syukur, tawakal, tasamuh, pemaaf, dan tawadu. Selain itu, aktif berkiprah memperjuangkan dan mendakwahkan Islam serta bersungguhsungguh bertindak amar maruf nahi munkar.

Bekerja lebih keras dan tekun untuk memenuhi keperluan hidup diri, keluarga, dan dalam rangka membantu orang lain, serta berusaha tidak membebani dan menyulitkan orang lain. Selalu mengutamakan kerukunan dan sayang terhadap sesama makhluk Allah, apa pun agamanya. Bersungguh-sungguh memanfaatkan segala potensi pada dirinya untuk menolong orang lain.

Banyak Bersedekah

Kedua; ubudiyah. Dalam aspek ini, haji atau hajah memiliki kesadaran meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah hingga terimplementasikan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Meningkatkan kepedulian terhadap orang yang secara ekonomi lemah lewat zakat, infak, dan sedekah. Meningkatkan ibadah puasa, membaca Alquran, rasa syukur, dan tawakal. Termasuk memelihara akhlakul karimah serta kejernihan hati dan kejujuran.

Ketiga; kehidupan sosial. Dari aspek ini, sepulang dari Tanah Suci harus lebih sering dan banyak menyantuni anak yatim dan fakir miskin, senang berkerja bakti dan tolong-menolong, mendamaikan orang berselisih, bersegera menjenguk orang sakit dan bertakziah, serta menegakkan shalat berjamaah.

Sudah jadi kewajiban bagi seluruh calhaj untuk menjadikan kemabruran itu sebagai misi dan tujuan utama mengingat hal itulah yang bisa menjadi modal di akhirat kelak. Memang tak mudah meraih kemabruran tapi yang jauh lebih sulit justru menjaga dan memelihara kemabruran tersebut.

Utamanya mengaitkan dengan kepribadian, ibadah, dan kehidupan sosial. Apabila semua calhaj, termasuk dari Grobogan, sepulang dari Tanah Suci bisa menjaga kemabruran, niscaya keberadaan mereka yang terhimpun dalam Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) memberi manfaat bagi daerah masing-masing.

Terutama manfaat dalam aspek peningkatan kualitas keagamaan masyarakat, pendidikan, pelayanan kesehatan, taraf perekonomian, dan kerukunan. (10)

Dimuat di harian SUARA MERDEKA, 19 September 2014
oleh:
M Saifuddin Alia, pengurus Ikatan Alumni Qudsiyyah (Ikaq) Menara Kudus, Ketua Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) Kabupaten Grobogan

Idul Fitri dan Halalbihalal

Nabi Muhammad SAW pernah ditanya istri Nabi, Aisyah, mengenai doa apa yang mesti dibaca saat Lailatul Qadar, Nabi Menjawab, “Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu ‘anni”. Doa ini dalam bahasa Indonesia kira-kira, “Ya Allah, ya Tuhanku; sungguh Engakau Maha Pengampun, suka mengampuni, maka ampunilah aku.”

Maha pengampun-Nya Allah dan kesukaan-Nya mengampuni tidak hanya tercermin dalam asma-asma-Nya seperti Al-Ghafuur, al-Ghaffaar, dan Al-‘Afwu, tetapi juga dapat diketahui melalui banyak firman-Nya di al Quran dan sabda Rasul-nya dalam hadis-hadis-Nya.

Salah satu firman-Nya bahkan menyeru hamba-hamba-Nya yang berdosa agar tidak berputus harapan akan pengampunan-Nya dan menegaskan bahwa Dia mengampuni dosa-dosa, semuanya (Q39:53).

Bahkan sedemikian sukanya Allah mengampuni sehingga Rasul-Nya dalam bahasa sahih bersumber dari sahabat Abu Hurairah dan riwayat imam Muslim-bersumpah bahwa seandainya “kalian semua tidak ada yang berdoa, Allah SWT akan menghilangkan kalian dan menggantinya dengan kaum yang berdosa yang memohon ampun kepada Allah lalu Ia pun mengampuni mereka”.

Maka, kita melihat “lembaga pengampunan” Allah yang dapat menghapuskan dosa, begitu banyak. Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang menjadikan banyak amalan sebagai penghapus dosa, mulai dari istighfar, shalat, puasa, hingga berbuat baik lainnya, semuanya dapat menghapus dosa. Ini sangat kontras dengan perangai “khalifah”nya di bumi yang namanya manusia ini.

Manusia-setidaknya kebanyakan mereka-dari satu sisi suka berbuat kesalahan, dan disisi lain gampang tersinggung dan sangat sulit memaafkan kesalahan.

Bahkan, dalam banyak diantara mereka yang merasa “dekat” dengan Tuhan pun tidak tampak lebih pemaaf daripada yang lain. Malah sering kali justru lebih terlihat sempit dada dan tengik.

Yang aneh, terhadap Allah yang begitu baik dan Maha Pengampun, kita ini begitu hati-hati. Namun kepada sesama manusia yang tersinggung dan begitu sulit memaafkan, kita malah sering sembrono, padahal, dibandingkan dengan dosa yang langsung berhubungan dengan Allah, kesalahan terhadap sesama manusia jauh lebih sulit menghapusnya. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mengetahui kesalahan kepada saudaranya sesama manusia sebelum saudaranya itu memaafkan.

Makna halalbihalal

Ada sebuah hadis sahih yang sungguh membuat mukmin yang sehat pikirannya akan merasa khawatir merenungkannya. Yaitu hadis sahih-dari sahabat Abu Hurairah yang diriwatkan oleh Bukhari dan Muslim-tentang betapa tragisnya orang yang saat datang di hari kiamat membawa seabrek (pahala) amal, seperti shalat puasa, dan zakat, sementara ketika hidup di dunia banyak berbuat kejahatan kepada sesama.

Digambarkan, nanti orang yang pernah dicacinya, orang yang pernah difitnahnya, yang pernah dimakan hartanya, yang pernah dilukainya, dan pernah dipukulnya akan beramai-ramai menggerogoti (pahala) amalnya yang banyak itu.

Bahkan apabila (pahala) amalnya itu sudah habis dan masih ada orang yang pernah dizalimi dan belum terlunasi dosa orang ini pun akan ditimpukkan kepadanya sebelum akhirnya dia dilempar ke neraka. Orang yang malang ini disebut Rasulullah sebagai orang yang bangkrut yang sebenarnya.
Lihatlah orang yang bangkrut itu disebutkan membawa seabrek (pahala) shalat, puasa, dan zakat. Berarti dari sisi ini, dia adalah orang yang taat beribadah. Namun, karena perangainya yang buruk terhadap sesama, justru hasil ibadahnya itu sirna.

Maka, bagi kaum beriman, berhati-hati dalam pergaulan itu sangat penting. Kaum beriman tidak hanya mengandalkan amal ibadahnya tanpa menjaga akhlak pergaulannya dengan sesama. Apalagi, karena bangga terhadap amal ibadahnya, lalu merendahkan dan menyepelekan sesamanya. Na’idzubillah min dzaalik.

Masih ada satu hadis sahih lagi yang senada dengan hadis di atas yang menganjurkan kita segera meminta halal dari orang yang pernah kita zalimi (falyatahallalhu minhu), apakah itu berkenan dengan kehormatannya atau yang lain.

Saya pikir, bertolak dari sinilah bermula istilah halalbihalal (menulisnya tidak dipisah-pisah). Anjuran Nabi untuk meminta halal dari saudara kita yang penah kita zalimi tentunya berlaku juga bagi saudara kita.

Seperti kita ketahui, kata kita ini assembling dari bahasa Arab. Asalnya halaal-bi-halaal (dalam kamus Arab sendiri, tidak ditemukan entri halaal-bi-halaal ini). Jadi, ini murni rakitan bangsa Indonesia. Semua mempunya makna harfiah halal dengan halal, kemudian menjadi saling menghalalkan.

Begitulah tradisi silaturahmi (Arabnya silaturrahim) di hari raya Idul Fitri pun diisi dengan acara halalbihalal. Saling menghalalkan alias saling memaafkan. Halalbihalal-lah terutama mendorong orang bersemangat melakukan silaturrahim di hari raya Idul Fitri. Sampai-sampai kemudian melahirkan tradisi lain yang kita sebut mudik.

Kalau tujuannya saling memaafkan, mengapa halalbihalal ini (hanya) dilakukan di hari raya Idul Fitri atau di bulan Syawal, tidak setiap saat.

Boleh jadi ini ada kaitannya dengan “watak” bangsa kita yang sulit mengaku salah dan sulit memaafkan. Jadi, diperlukan timing yang tepat untuk saling meminta dan memberi maaf. Lalu kapan itu? Nah, tidak ada saat yang lebih tepat melebihi saat setelah puasa Ramadhan.

Mengapa? Karena sesuai janji Rasulullah SAW, barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan semata-mata karena iman dan mencari pahala Allah, diampuni dosa-dosanya yang sudah-sudah.

Tentunya ini dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah langsung. Orang yang tidak mempunyai dosa kepada Allah karena dosa-dosanya sudah diampuni, dadanya menjadi lapang. Mungkin ini bisa menjelaskan mengapa setelah usai puasa Ramadhan, orang-orang Islam menjadi terbuka, ringan menerima maaf, dan mudah memaafkan.

Maka, dosa-dosa berat yang diakibatkan kesembronoan dalam pergaulan hidup dengan sesama hamba Allah diharapkan dengan mudah dilebur. Nah, kesempatan bersilaturrahim di hari raya Idul Fitri ini sangat sampai kita lewatkan untuk berhalalbihalal, saling menghalalkan dan saling memaafkan. Sehingga di Lebaran ini, leburkan semua dosa-dosa kita semoga.

Selamat Iful Fitri 1435 Hijriah. Mohon maaf lahir batin.

Oleh: KH Mustofa Bisri

(artikel ini telah dimuat di harian Kompas, Sabtu, 26 Juli 2014)

Menjaga Kemurnian Khitah NU

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) legislatif, ibarat tinggal menghitung jam. Pesta demokrasi tiap lima tahun tersebut merupakan salah satu ujian terberat dan bersifat permanen bagi Khitah Nahdlatul Ulama (NU). Khusus di Jateng, hal itu mengingat provinsi ini merupakan salah satu basis warga nahdliyin.

Apabila dalam pemilu legislatif kemurnian khitah bisa terjaga, niscaya pada pelaksanaan pilpres mendatang khitah juga selamat. Konsekuensinya, pada pileg 9 April 2014 warga nahdliyin, baik yang berada dalam ranah struktural maupun kultural, wajib hukumnya untuk menjaga kemurnian.

Hal itu mengingat khitah adalah garis pendirian, perjuangan, dan kepribadian NU, baik yang berhubungan dengan urusan keagamaan maupun kemasyarakatan, atau baik secara perorangan maupun organisasi (PBNU, Khittah Nahdlatul Ulama, Lajnah Taílif Wan Nasyr; 1983).

Khitah juga merupakan landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga nahdliyin yang harus tercermin dalam tingkah laku perseorangan ataupun organisasi, serta dalam setiap proses pengambilan keputusan (3 Pedoman Warga NU, Yayasan Mata Air; 2009).

Persoalannya, menjaga kemurnian khitah seperti digariskan organisasi tidaklah mudah. Terbukti dalam perjalanannya, kondisi itu senantiasa mendapat berbagai cobaan yang tidak ringan. Organisasi jamiyyah Islamiyyah yang semata-mata mengurusi masalah sosial, ekonomi, pendidikan, dan dakwah, acap masih tergiur urusan politik praktis dan jabatan.

Sangat wajar dalam pileg, NU berharap banyak warga nahdliyin terpilih menjadi anggota DPRD, DPR, dan DPD. Namun keberhasilan itu hendaknya tanpa menodai dan mengorbankan khitah, sebagai adalah amanat dasar organisasi yang berharga mati dan wajib dijaga hingga kapan pun. Terlalu mahal bila mengorbankan hanya demi meraih kursi.

Untuk itu, warga nahdliyin hendaknya mampu memahami, menghayati, dan melaksanakan garis organisasi. Terutama bagi kiai, pengurus NU, dan caleg. Perlu beberapa konsistensi komitmen dari tiga komponen itu, yang akan ikut menjaga kemurnian khitah. Kiranya terlalu mahal apabila hanya demi meraih kursi di DPRD, DPR dan DPD, warga nahdliyin harus mengorbankan khitah.

Terpecah-belah

Pertama; komitmen kiai. Dalam konteks itu, seluruh kiai NU hendaknya mempunyai tekad sama, yaitu menjaga dan menyelamatkan khitah. Jangan sampai ada yang melanggar dengan masuk ke area politik praktis. Andai hal itu terjadi, akibatnya bisa fatal, yakini warga nahdliyin bingung, bahkan bisa terpecah-belah.

Belum lagi andai antara kiai satu dan yang lain terperangkap dalam persaingan terbuka yang tidak sehat, semisal sesama kiai saling menjelek-jelekkan atau menyalahkan. Hal itu secara otomatis memengaruhi pengikut masing-masing. Implikasinya, mereka terpecah-belah dan bermusuhan seperti pada Pemilu 2004.

Untuk itu, kiai harus memelopori istikamah menjaga khitah. Hal itu juga mendasarkan pemahaman bahwa kiai milik semua umat, bukan hanya satu golongan, apalagi penguasa.

Kedua; komitmen pengurus NU. Seluruh pengurus, dari tingkat ranting (tingkat desa), majlis wakil cabang (tingkat kecamatan), pengurus cabang (tingkat kabupaten), hingga pengurus wilayah (tingkat provinsi) perlu punya tekad sama. Jangan sampai ada satu pun pengurus terlibat dalam tim sukses, baik tim resmi maupun bayangan.

Ketiga; komitmen parpol dan caleg. Segenap parpol dan caleg hendaknya ikut berperan, terutama yang mengandalkan perolehan suara dari warga nahdliyin. Silakan memperebutkan dukungan warga nahdliyin, namun jangan sampai menodai khitah. Ibarat memancing, berhasil mendapatkan ikannya tapi air tetap jernih.

Komitmen dan kesadaran seperti itu yang harus tertanam kuat dalam hati sanubari seluruh kader parpol dan caleg. Bila tiga komponen vital tersebut memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga khitah, kemurnian tujuan NU di Jateng akan selamat dalam pelaksanaan pileg dan pilpres nanti. (*)

Sumber: Suara Merdeka, 9 April 2014

Oleh: M. Saifuddin Alia, Alumni Qudsiyyah Kudus, kini berdomisili di kabupaten Grobogan.

 

PROFESIONALISME GURU AGAMA

MELIHAT jumlah guru agama Islam di Jateng yang ’’baru’’ 81.123 orang, tergolong relatif sedikit mengingat di provinsi ini ada 31.328.341 penduduk beragama Islam dari total populasi 32.643.612 jiwa. Ketidakberimbangan itu lebih kentara bila melihat usia produktif penduduk usia sekolah sebanyak 9.616.732 orang.

Dari jumlah yang relatif sedikit itu, banyak guru madrasah belum bersertifikat, termasuk 74.280 guru di bawah Ke­men­dikbud. ’Mereka termasuk kategori “guru yang tidak profesional”, dan harus segera diselesaikan. Program sertifikasi guru hingga 2015 merupakan salah satu upaya mencetak guru profesional.

Selain sekolah, masih ada lembaga pendidikan agama, seperti pondok pesantren, seminari, pasraman, pesantian, pabbajja, dan syuyuan untuk memper­kuat enam macam pendidikan keagamaan di Indonesia. Hal itu sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pen­didikan Agama dan Keagamaan.

Khusus agama Islam, ponpes dan madrasah diniyah mempunyai peran strategis dalam membantu pemberdayaan agama. Di Jateng ada 4.473 ponpes dengan 35.769 kiai dan 451.501 santri. Adapun MI, MTs, dan MA berjumlah 124.193 dengan 987.704 murid dan 81.123 guru.

Banyak hal yang perlu dikritisi dari guru agama. Saat ini guru agama di sekolah (umum) selalu diidentikkan sebagai ustadz yang hanya bisa berceramah dan menasihati siswa. Materi yang diajarkan juga susah dipahami karena menggunakan Bahasa Arab dengan model pembelajaran monoton.

Akibatnya, peserta didik kurang atau tidak tertarik mengikuti pelajaran agama. Perlu membangun komunikasi untuk menghidupkan suasana kelas agar siswa lebih tertarik mengikuti pelajaran itu. Permasalahan lain adalah belum semua materi disampaikan secara interaktif. Pola pembelajaran masih didominasi ceramah.

Yang juga jadi persoalan adalah kualitas guru agama madrasah yang belum me­rata. Banyak guru be­lum bergelar S-1. Butuh akselerasi dan pola peningkatan kualifikasi mereka supaya bergelas sarjana yang benar-benar menguasai 4 kompetensi guru: sosial, kepribadian, pedagogik, dan profesional.

Guru madrasah juga harus mempunyai jejaring kemasyarakatan yang baik dan luas mengingat agama bukan hanya teori. Agama butuh penerapan di tengah masyarakat dan itulah pentingnya kompetensi sosial bagi guru madrasah. Jika guru agama tidak aktif terjun di masyarakat, dipastikan cara bersosialisasinya pun tidak baik, dan menjadikan pandangan agamanya doktriner.

Penunjang Praktik

Untuk itulah dibutuhkan guru agama Islam yang benar-benar profesional. Guru harus paham dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bentuk profesionalitas guru agama Islam dapat diterapkan melalui lima hal dasar.

Pertama; penguasaan ilmu. Guru agama butuh keluasan bahan referensi sehingga tidak akan mengedepankan paham literal dan radikal. Termasuk menjawab kebutuhan siswa terkait penjelasan agama yang bersifat kekiniaan. Pembe­lajaran agama yang teoritis perlu diimbangi dengan penunjang praktik.

Kedua; mampu mengenalkan agama dengan baik dan menyenangkan. Inilah yang dinantikan oleh siswa, bahwa materi agama perlu diajarkan secara menyenangkan di kelas. Pemberian materi dapat ditunjang dengan bahan ajar VCD interaktif, wisata religius hingga diskusi kontemporer.

Ketiga; kesesuaian ucapan dan perilaku. Guru agama harus mampu menjadi orang saleh yang ramah bertutur dan cerdas bersikap. Keempat; menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat. Guru agama selalu menjadi tum­puan dan harapan mulia bagi siswa, maka teladan darinya betul-betul dinantikan.

Kelima; sukses menerapkan jiwa toleransi beragama. Hal ini menjadi sangat penting, sebab enam agama di Indonesia harus dikenalkan dengan baik.

Satu umat agama dengan umat lainnya dituntut hidup rukun. Jika guru agama tidak mempunyai sikap profesional, sangat dikha­watirkan agama dijadikan alat untuk memecah-belah bangsa ini.(*)

(Sumber: Suara Merdeka, 3 Juni 2013)

Tentang penulis:
M Rikza Chamami, Alumni Qudsiyyah dan  dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang

 

Guru dan Budaya Menulis Siswa

Masyarakat patut bersyukur atas peningkatan perkembangan budaya menulis pada kalangan pelajar, bahkan dari tingkat SLTP, di Jawa Tengah. Bukti tumbuh kembang  budaya menulis itu, setidak-tidaknya bisa kita lihat dalam tiga hal. Pertama; makin banyak sekolah atau madrasah di provinsi ini yang memiliki majalah, buletin, atau majalah dinding (mading).Kedua; makin banyak sekolah atau madrasah mengadakan pelatihan jurnalistik, khususnya pada musim liburan panjang sekolah dan bulan Ramadan. Ketiga; makin banyak siswa sekolah dan madrasah bersilaturahmi ke kantor redaksi surat kabar, untuk melihat lebih dekat proses peliputan, editing, dan cetak.Itulah bukti nyata keberkembangan budaya menulis pada kalangan pelajar di Jateng. Mengingat peningkatan perkembangan budaya menulis itu memiliki manfaat sangat besar bagi siswa, mau tidak mau seluruh civitas sekolah ataupun madrasah, khususnya kepala sekolah dan guru harus terus mendorong budaya menulis itu.

Dalam konteks ini, kepala sekolah dan guru hendaknya tidak henti-hentinya memotivasi siswa untuk terus menulis, topik apa saja. Terlebih, dengan dukungan teknologi informatika, siswa bisa menggali banyak data. Semisal belum bisa menulis tuntas pun, artikel setengah atau tiga per empat jadi itu pun dapat disimpan dulu di hard disk, untuk nantinya dilanjutkan bila ada mood atau tidak lagi ujian/ ulangan.

Kepala sekolah dan guru di Jateng hendaknya mampu memberi gambaran segamblang-gamblangnya perihal prospek dan manfaat menulis kepada siswa. Bahwa sesungguhnya menulis itu secara cepat dapat menambah ilmu, memperluas pengetahuan, sekaligus mengasah kekritisan.  Sejatinya, menulis itu merupakan kegiatan mental atau kegiatan berpikir tingkat tinggi. Saat seseorang menulis, tanpa disadari di dalam diriya terjadi proses reaksi diri atas informasi-informasi yang terkait, lalu dari informasi-informasi itu diolah menjadi informasi baru. Proses ini mampu mengasah kemampuan intelektual (Mulyoto SPd; 2006).

Selain itu, menulis mempunyai dua prospek yang begitu menjanjikan. Pertama; prospek dalam hal finansial. Dengan menulis maka siswa bisa mendapat uang dari honor tulisan. Jangan tanya berapa nilainya karena berapa pun nominalnya pasti dapat membantu orang tua. Minimal bisa untuk beli buku atau  pulsa internet atau ponsel. Dalam hal ini ada banyak bukti bahwa seseorang dari golongan ekonomi lemah berhasil menyelesaikan sekolah dan kuliah berkat ketrampilan menulis di media massa.

Contoh Nyata

Kedua; prospek popularitas. Dengan menulis maka siswa memperoleh popularitas dengan mudah. Bayangkan, sekali tulisannya muncul di media massa, entah itu dalam bentuk puisi, cerpen, artikel, opini, atau karikatur dan sebagainya, pada hari itu juga nama diri dan nama sekolahnya ikut terpopulerkan.

Namun, lebih penting dari itu semua adalah ada  uswah hasanah ataupun contoh nyata dari kepala sekolah dan guru. Dalam konteks ini, kepala sekolah dan guru hendaknya bisa menunjukkan dan memberi contoh budaya menulis kepada siswa. Jangan sampai guru hanya memerintah siswa menulis, tetapi ia tidak pernah menulis.

Karena itu, bila kita menginginkan siswa memiliki budaya menulis yang baik dan kuat, mau tidak mau ke depan tiap kepala sekolah dan guru sanggup dan mampu memberi teladan dalam menulis. Alangkah bangganya siswa-siswi kita, bila hari ini tulisan kepala sekolah dan guru muncul di media A, esoknya tulisan guru yang berbeda terbit di media B, dan hari selanjutnya tulisan guru yang lain terbit di media C, begitu seterusnya.

Penulis sangat yakin bila kepala sekolah dan guru mampu memotivasi siswa untuk terus menulis dan sekaligus mampu memberi teladan dalam menulis maka budaya menulis di kalangan siswa-siswi di Jateng tumbuh makin subur. (*)

Oleh: M Saifuddin Alia

mantan pemred Majalah El-Qudsy MA Qudsiyyah Menara Kudus, dan Majalah Edukasi IAIN Walisongo Semarang, fasilitator pelatihan jurnalistik siswa
** Tulisan ini dimuat pada Harian Suara Merdeka pada 10 Desember 2012